FP3K Minta Pj Walikota Evaluasi Kinerja SKPK

HW

- Redaksi

Senin, 5 Agustus 2024 - 12:17 WIB

50255 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Heri Safrijal S.P., M.TP (Koordinator Pemuda Peduli Pembangunan Kota)

baranewsaceh.co Banda Aceh – Maksimal atau tidaknya seorang Penjabat(Pj) Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya dalam menjalankan roda pemerintahan dan melayani rakyat sangat bergantung pada kinerja kepala satuan kerja perangkat daerah(SKPK), begitupun halnya dengan kinerja Pj Walikota Banda Aceh Ade Surya nantinya.

“Melihat kondisi Banda Aceh saat ini memang perlu dilakukan rotasi/ peremajaan dan pengisian SKPK demi menunjang kinerja Pj Walikota Banda Aceh nantinya. Untuk itu, kita meminta agar Pj Walikota Banda Aceh sesegera mungkin melakukan evaluasi kinerja SKPK,” ungkap Koordinator Pemuda Peduli Pembangunan Kota(FP3K) Heri Safrijal S.P MTP Senin 5 Agustus 2024.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Setelah melakukan evaluasi kinerja kepala SKPK, Pj Walikota tentunya dapat mengajukan persetujuan mendagri sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No 4 tahun 2023 dimana pada pasal 15 ayat 3 dijelaskan larangan mutasi bagi Pj Kepala Daerah itu dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan mendagri.

Disamping itu, kata Heri, Pj Walikota juga tak perlu sungkan-sungkan untuk mengajukan mutasi bagi kepala SKPK yang belum mencapai 2(dua) tahun diangkat apabila kinerjanya dalam melayani rakyat tidak maksimal atau buruk, karena sudah ada surat Edaran Menteri PANRB No. 19/2023 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi yang Menduduki Jabatan Belum Mencapai Dua Tahun.

“Proses evaluasi dan mutasi/rotasi ini perlu dilakukan agar persoalan-persoalan dalam pemerintahan dapat terjawab dan pelayanan masyarakat dapat dimaksimalkan,”ujarnya.

Heri memberi contoh beberapa SKPK yang memang perlu dievaluasi kinerjanya karena banyak persoalan di masyarakat selama ini. Ada yang sudah didemo berulang kali, dikritik di media karena kinerjanya.

“Semua protes dan demo masyarakat sebelumnya itu hendaknya dijadikan vitamin bagi Pemko Banda Aceh, dan bahan evaluasi bagi Pj Walikota sehingga dapat lebih maksimal dalam menjalan amanah nantinya,” teganya.

Di samping itu, kata Heri, ada beberapa Kepala Dinas yang juga berstatus Pj, dan mengalami kekosongan kepemimpinan defenitif, bahkan khabarnya sudah mendapat persetujuan dari Mendagri untuk dilakukan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) seperti Dinas Sosial, Satpol PP dan WH , Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Keuangan

Menurut Heri, karena evaluasi dan mutasi itu adalah kebutuhan untuk memaksimalkan kinerja pemerintahan dalam melayani rakyat, maka pihaknya yakin Menteri Dalam Negeri akan menyetujui.

“Insya Allah, kalau demi kemaslahatan rakyat, kebutuhan perbaikan kinerja permerintahan dan optimalisasi pelayanan masyarakat, kami sangat yakin Mendagri Bapak Jenderal (Purn) Prof Tito Karnavian akan memaklumi dan menyetujuinya. Untuk itu, kami berharap Bapak Pj Walikota Banda Aceh tidak ragu-ragu untuk melakukan evaluasi kinerja SKPK demi perbaikan pemerintahan di Ibukota Provinsi Aceh ini,” harapnya.

Berita Terkait

Semarak Ramadhan KMK UIN AR-RANIRY Bersama Anak Panti Asuhan
Tular Nalar Mafindo Lakukan Survei Most Significant Change di Aceh Jelang Tular Nalar Summit 2025
Srikandi PLN UID Aceh dan PIKK Berbagi Kebahagiaan di Bulan Ramadhan
Ide Inspirasi : “Hamil Bawa Berkah, Jurus Jitu Usir Kemiskinan!”
Puluhan Pelajar dan Mahasiswa Aceh Tenggara Unjuk Rasa Di Gedung DPRA, Ini Tuntutannya
Bea Cukai Aceh Musnahkan Barang Impor Ilegal Berupa Bawang Merah dan Pakaian Bekas
Bupati Tagore Abubakar Hadiri Pembukaan Aceh Ramadhan Festival 2025 Di Banda Aceh
Alumni Pesantren Modern Misbahul Ulum Cabang Banda Aceh Adakan Buka Bersama

Berita Terkait

Minggu, 16 Maret 2025 - 02:13 WIB

Presiden Disarankan Non Aktifkan Erick Tohir Sebagai Menteri BUMN

Minggu, 16 Maret 2025 - 02:11 WIB

Dirdik Jampidsus Bungkam Ditanya Berbagai Kejanggalan Perkara Tata Kelola Impor Minyak Pertamina

Minggu, 16 Maret 2025 - 02:09 WIB

Mengenal Maestro Korupsi Pertamax Rasa Pertalite

Minggu, 16 Maret 2025 - 02:04 WIB

Mafia Migas Berhasil Rontokan Website Resmi CERI

Jumat, 14 Maret 2025 - 23:40 WIB

Jokowi Dituding Kirim Utusan ke PDIP, Sekjen DPP Bara JP : Jangan Omon – Omon, Buktikan!

Jumat, 14 Maret 2025 - 23:39 WIB

Polri Akan Tegas Tindak Preman Berkedok Ormas yang Ganggu Investasi

Jumat, 14 Maret 2025 - 18:02 WIB

Kejaksaan mulai Usut Korupsi PDNs hampir 1 Trilyun, ada yang Auto-Stress

Selasa, 11 Maret 2025 - 03:26 WIB

Puncak Arus Mudik Diprediksi Mulai 28 Maret, Kapolri Dirikan 2.835 Posko Pengamanan

Berita Terbaru

KORUPSI

Mengenal Maestro Korupsi Pertamax Rasa Pertalite

Minggu, 16 Mar 2025 - 02:09 WIB