JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Aceh, Irmawan, mengingatkan seluruh pihak agar tetap memusatkan perhatian pada penanganan korban banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Irmawan menegaskan bahwa upaya pemulihan dan rehabilitasi pascabencana kini harus menjadi prioritas utama, mengingat dampak besar yang ditimbulkan musibah ini terhadap ribuan warga terdampak di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Dalam keterangannya yang disampaikan Selasa (30/12/2025), Irmawan juga menyoroti adanya dugaan sabotase terhadap infrastruktur darurat yang dibangun pascabanjir. Dugaan ini muncul setelah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkap bahwa pihaknya menemukan sejumlah baut Jembatan Bailey yang terlepas, diduga akibat ulah pihak tidak bertanggung jawab. Jembatan Bailey tersebut merupakan salah satu akses vital yang dibangun sementara untuk menjangkau daerah-daerah terisolasi akibat bencana.
Menanggapi informasi tersebut, Irmawan menyampaikan keprihatinan dan mengimbau agar isu dugaan sabotase ini tidak meluas dan justru mengganggu upaya pemulihan yang tengah berjalan. Ia mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas dan keamanan wilayah terdampak, mengingat kondisi para penyintas yang masih sangat rentan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami prihatin jika dugaan sabotase jembatan Bailey ini benar terjadi. Namun kami berharap isu ini tidak melebar dan menghambat fokus utama, yakni penanganan korban bencana. Semua pihak diminta tetap fokus dan menghindari provokasi,” ujar Irmawan, seraya mengingatkan bahwa stabilitas situasi sangat penting dalam masa-masa darurat dan pemulihan awal seperti sekarang.
Bencana banjir dan longsor yang terjadi beruntun sepanjang Desember 2025 di kawasan barat Sumatera telah menelan korban jiwa serta merusak ribuan infrastruktur pendukung kehidupan masyarakat. Berdasarkan data terakhir dari dasbor penanganan darurat bencana yang dirilis Selasa (30/12/2025), tercatat 1.140 orang meninggal dunia dan 163 orang masih belum ditemukan. Bencana ini juga memaksa sekitar 399 ribu warga mengungsi dari tempat tinggal mereka.
Kerusakan infrastruktur dilaporkan cukup parah, dengan tercatat 3.188 fasilitas pendidikan, 803 rumah ibadah, dan 215 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan. Selain itu, 90 jembatan dilaporkan terputus, mengganggu upaya distribusi bantuan dan mobilisasi personel penyelamat di lapangan.
Irmawan menyampaikan bahwa hingga kini para penyintas masih sangat membutuhkan bantuan lanjutan, baik dalam bentuk barang kebutuhan pokok maupun layanan medis. Tidak sedikit warga yang hingga kini belum bisa kembali ke tempat tinggal mereka karena tertutup lumpur atau rusak berat. Menurutnya, pemulihan pascabencana akan membutuhkan waktu panjang dan koordinasi intensif antarinstansi.
Ia menambahkan bahwa kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan lanjut usia harus menjadi perhatian khusus dalam pemberian bantuan. Kebutuhan-kebutuhan spesifik seperti susu bayi, pembalut, hingga popok masih sangat diperlukan di wilayah-wilayah pengungsian.
“Prioritas utama adalah kebutuhan para korban bencana di Sumatera. Pemulihan membutuhkan waktu dan kerja bersama agar mereka bisa segera bangkit dan menata kembali kehidupan ke depan,” ujar Irmawan.
Politikus dari daerah pemilihan Aceh tersebut berharap agar energi yang tersedia saat ini tidak terpecah oleh berbagai isu yang belum terbukti kebenarannya. Ia mendorong adanya penyelidikan terhadap dugaan sabotase yang muncul, namun ia juga mengingatkan agar proses tersebut tidak menggeser perhatian publik dan perangkat pemerintah dari upaya penyelamatan jiwa dan pemulihan infrastruktur dasar.
Dengan tantangan yang cukup kompleks di lapangan, Irmawan berharap bantuan pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat, termasuk kolaborasi dengan relawan, lembaga kemanusiaan, dan aparat keamanan. Menurutnya, hanya dengan kerja bersama dan komunikasi yang solid, proses pemulihan di kawasan terdampak dapat berjalan cepat dan tepat sasaran. (RED)
