JAKARTA | Kementerian Pekerjaan Umum terus mengintensifkan penanganan darurat bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh akibat dampak cuaca ekstrem yang dipicu oleh Siklon Tropis Senyar. Hujan berintensitas tinggi yang terjadi sejak akhir November 2025 menyebabkan banjir, banjir bandang, dan longsor di berbagai kabupaten dan kota, berdampak langsung pada permukiman warga serta infrastruktur sumber daya air.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa prioritas utama saat ini adalah pemulihan layanan air bersih sebagai kebutuhan mendasar masyarakat terdampak. Dalam pernyataannya, Menteri Dody menegaskan bahwa Kementerian PU berkomitmen menjaga kelangsungan layanan air bersih yang berperan penting dalam pemulihan aktivitas masyarakat, termasuk aspek kesehatan dan lingkungan pascabencana.
“Air bersih adalah kebutuhan utama masyarakat. Kementerian PU berkomitmen memastikan layanan air bersih tetap tersedia agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal, sekaligus mendukung upaya pemulihan kesehatan dan lingkungan,” ujar Dody melalui keterangan tertulis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai langkah cepat, Kementerian Pekerjaan Umum melakukan penanganan darurat yang terfokus pada pembersihan sedimen, normalisasi sungai, dan perbaikan alur air di titik-titik kritis. Langkah ini diambil guna memulihkan fungsi infrastruktur sumber daya air sekaligus menekan risiko terjadinya banjir susulan, mengingat tingginya curah hujan yang masih berlangsung di sebagian wilayah Aceh.
Hingga 2 Januari 2026, Kementerian PU telah mengerahkan sedikitnya 33 unit alat berat yang disebar ke wilayah-wilayah terdampak, mencakup Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Aceh Barat, Aceh Utara, Aceh Tenggara, Bireuen, dan Aceh Tamiang. Sebanyak 100 buah geobag turut dialokasikan khusus untuk wilayah Pidie sebagai bagian dari upaya penanganan darurat mengendalikan aliran banjir.
Di Kabupaten Pidie, fokus penanganan ditujukan pada Bendung Tiro melalui kegiatan pembersihan sampah dan sedimen sepanjang rencana 1.600 meter. Selain itu, Kementerian PU juga melakukan normalisasi Sungai Krueng Tiro di kawasan Blang Rikul. Sementara itu, di Kabupaten Pidie Jaya, pengerjaan difokuskan pada pembersihan kayu dan pelebaran alur Sungai Krueng Meureudu. Progres pekerjaan telah mencapai 900 meter dari target penanganan sepanjang 1.500 meter. Upaya normalisasi juga dilakukan di Krueng Jeulanga sejauh 100 meter.
Di Kabupaten Bireuen, penanganan diarahkan pada perbaikan alur Sungai Krueng Peusangan dan pembersihan sarana serta prasarana di kawasan Krueng Samalanga. Adapun di Kabupaten Aceh Utara, pekerjaan difokuskan pada pembersihan sampah dan sedimentasi di Bendung Jambo Aye sebagai bagian dari upaya mengembalikan fungsi bendung yang terdampak banjir.
Untuk wilayah Aceh Tenggara, perbaikan alur Sungai Lawe Alas menjadi titik penanganan utama, terutama di sejumlah desa yang terdampak luapan sungai. Kementerian PU mencatat panjang progres penanganan telah mencapai 1.100 meter. Di samping itu, perbaikan juga dilakukan di alur Sungai Lawe Bulan di Desa Simpang IV guna mengantisipasi potensi luapan berulang.
Di Kabupaten Aceh Tamiang, upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat turut diperkuat dengan pembangunan sumur bor darurat, sebagai sumber air bersih sementara bagi warga terdampak.
Kementerian PU menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, agar seluruh tahapan penanganan darurat dapat berjalan efektif. Selain itu, kementerian juga menyiapkan langkah-langkah mitigasi jangka menengah dan panjang, termasuk penguatan infrastruktur pengendali banjir, untuk memperkuat ketahanan wilayah Aceh terhadap bencana hidrometeorologi di masa depan. (*)
