Fachrul Razi : Pilkada 2024 Mendatang Potensi Tinggi Politik Uang, Masyarakat Harus Lawan

hawanis

- Redaksi

Senin, 24 Juni 2024 - 10:54 WIB

5016 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Ketua Komite I DPD RI yang juga Senator DPD RI Asal Aceh Fachrul Razi menjadi narasumber Pusat Kajian Daerah dan Anggran (Puskadaran) DPD RI, Jumat (21/6/2024). Puskadaran menggelar sarasehan ekspose hasil Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Asmasda). Asmada dinilai sangat penting karena data-data di dalam sangat riil dan objektif sehingga berguna bagi masyarakat. “Masyarakat perlu mengetahui data-data di setiap daerah seperti Pilkada serentak yang akan diselenggarakan tahun ini yang berpotensi politik uang sangat tinggi, oleh karena itu masyarakat harus cerdas dan harus lawan politik uang,” jelas Fachrul Razi

Fachrul Razi dalam paparanya turut menyinggung proses Pilkada,  Pilkada adalah proses Elektoral yang secara sosiologis  akan melibatkan pihak – pihak yang berkompetisi. Hal itu menyebabkan hasilnya potensi konflik akan lebih besar. “Pilkada yang minim Integritas akan menyebabkan hasilnya rendah kepercayaan dan Legitimasi untuk menyelenggarakan pemerintah daerah.

Hal – Hal yang menjadi perhatian DPD RI pada tahapan persiapan Pilkada 2024 menurutnya, pertama terkait rekrutmen PPK, PPS dan KPPS Pilkada menurutnya ini hal yang sangat penting untuk di perhatikan, kedua Validasi daerah Pemilih (tidak lagi dilakukan coklit sebagaimana Pemilu), ketiga Pendaftaran peserta pilkada (kurangnya pendaftar caloj kepala daerah dari unsur perseorangan), Netralitas PJ Kepala Daerah (pelantikan penjabat perangkat daerah yang terkesan dipaksakan) terakhir netralitas ASN (cenderung berpihak kepada calon incumbent atau calon yang potensi menang besar).

Selanjutnya terkait anggaran menurutnya, anggaran pelaksanaan Pilkada 2024 diperkirakan sebesar Rp 35,8 triliun, terbagi dalam dua tahun anggaran. Sebanyak 40 persen dari anggaran tersebut dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023, dan 60 persen dari APBD 2024. “Artinya setiap propinsi menghabiskan uang 1 triliun uang rakyat oleh karena itu harus menghasilkan kepala daerah yang berkualitas,” tegas Fachrul Razi.

Fachrul Razi juga memaparkan fenomena “Pembajakan” demokrasi di lokal. Menurutnya muncul  aktor-aktor baru dalam pentas politik yang memanfaatkan peluang demokratisasi untuk kepentingan mereka (free riders), Terbangunnya model demokrasi semu (pseudo democracy): prosedur & institusi demokrasi modern secara formal diadopsi, namun substansi permainan berada di luar skenario yang diinginkan oleh demokrasi., Tidak ada pelembagaan nilai-nilai demokrasi serta akibatnua terjadinya kegagalan demokrasi dalam mewujudkan kesejahteraan.

Baca Juga :  TA Khalid : Kementan Perlu Benahi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

“Kita harus mengkritisi praktek oligarki di pilkada 2024, praktek Oligarki menjadi perhatian kita semua, Indikasinya, kurangnya pendaftar calon Kepala daerah dari unsur perseorangan; Pemanfaatan aturan Batasan sumbangan biaya Pilkada; Potensi incumbent atau pun keluarganya dalam Pilkada serentak 2024?; Adakah netralitas dan peran PJ kepala Daerah dalam Pilkada serentak 2024?; Bagaimana dengan Dana Hibah apakah mengarahkan pada salah satu kandidat?” tanya kritis Fachrul.

Fachrul Razi mengingatkan bahwa Pilkada wajib dilaksanakan berdasarkan azas pemilu yang luber dan jurdil. “Pilkada harus dilaksanakan secara berintegritas, baik oleh penyelenggara peserta maupun pemilu,” ujarnya.

Terakhir menurut Fachrul Razi, perluas peran rakyat daerah melalui pendidikan politik kewargaan (Civil Education) yang kritis. Pelaksanaan setiap tahapan pilkada berdasarkan tahapan pilkada berdasarkan Rule of Law dan penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif bagi setiap peserta pemilu sehingga ada kepastian dan ketegasan aturan main serta agar Trust (Kepercayaan) Publik dapat dipulihkan dan legitimasi pemerintah dapat diperkuat.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Satgas Yonkav 12/BC Gagalkan Penyeludupan Dua Karung Narkoba Seberat 35 Kg dan 35 Ribu Butir Ekstasi
Didukung Banyak Kalangan H Bustan Layak jadi Menteri Koperasi
Breaking News: Hendry Ch Bangun Dipecat!
SD Negeri 2 Percontohan Terima Murid Baru Dengan Acara Tepung Tawar
Kunjungan Jokowi Ke Lampung, Forum Relawan Jokowi Tegak Lurus Laporkan Kerja Politiknya
Menhan Prabowo Sambut Grand Syekh Al Azhar Prof. Ahmed di Kemhan
Judi Online Buat Candu Penikmatnya, Bara JP Millenial Angkat Bicara
Resmi Didukung DPP PKS, Haji Mirwan Kantongi SK Calon Bupati Aceh Selatan

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 00:00 WIB

Promosi Judi Online, Seorang Selebgram Asal Aceh Jaya Ditetapkan sebagai Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 - 12:33 WIB

Antisipasi Konser Langgar Syariat, Fachrul Razi Kembangkan Pusat Rapai Aceh di Banda Aceh

Rabu, 17 Juli 2024 - 10:39 WIB

Prodi Pendidikan Sejarah FKIP USM Raih Akreditasi Baik Sekali

Rabu, 17 Juli 2024 - 08:42 WIB

Aminullah Usman Berbagi Bersama Anak Yatim dan Tuna Netra di Hari Asyura

Rabu, 17 Juli 2024 - 05:54 WIB

Siap Mengawal dan Mengabdi untuk Umat, Pengurus Besar HUDA Akan Dilantik oleh Rais ‘Am Majelis Syuriah

Rabu, 17 Juli 2024 - 05:00 WIB

Jabatan Kakanwil BPN Provinsi Aceh Diserahterimakan

Rabu, 17 Juli 2024 - 04:17 WIB

Suharjono, Semua Hakim Peradilan Umum di Aceh Harus Disiplin

Selasa, 16 Juli 2024 - 23:13 WIB

Kapolda Aceh Bersama Forkopimda Aceh Sambut Presiden RI Di Bandara SIM

Berita Terbaru

EKONOMI & BISNIS

Panduan Penting untuk Mendaftarkan Perusahaan Konstruksi di Indonesia

Kamis, 18 Jul 2024 - 02:56 WIB

EKONOMI & BISNIS

Konig & The Drummer Merilis Music Video Colorful: “Ku Dan Kau”

Kamis, 18 Jul 2024 - 02:53 WIB