Fachrul Razi : Pilkada 2024 Mendatang Potensi Tinggi Politik Uang, Masyarakat Harus Lawan

HW

- Redaksi

Senin, 24 Juni 2024 - 10:54 WIB

5065 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Ketua Komite I DPD RI yang juga Senator DPD RI Asal Aceh Fachrul Razi menjadi narasumber Pusat Kajian Daerah dan Anggran (Puskadaran) DPD RI, Jumat (21/6/2024). Puskadaran menggelar sarasehan ekspose hasil Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Asmasda). Asmada dinilai sangat penting karena data-data di dalam sangat riil dan objektif sehingga berguna bagi masyarakat. “Masyarakat perlu mengetahui data-data di setiap daerah seperti Pilkada serentak yang akan diselenggarakan tahun ini yang berpotensi politik uang sangat tinggi, oleh karena itu masyarakat harus cerdas dan harus lawan politik uang,” jelas Fachrul Razi

Fachrul Razi dalam paparanya turut menyinggung proses Pilkada,  Pilkada adalah proses Elektoral yang secara sosiologis  akan melibatkan pihak – pihak yang berkompetisi. Hal itu menyebabkan hasilnya potensi konflik akan lebih besar. “Pilkada yang minim Integritas akan menyebabkan hasilnya rendah kepercayaan dan Legitimasi untuk menyelenggarakan pemerintah daerah.

Hal – Hal yang menjadi perhatian DPD RI pada tahapan persiapan Pilkada 2024 menurutnya, pertama terkait rekrutmen PPK, PPS dan KPPS Pilkada menurutnya ini hal yang sangat penting untuk di perhatikan, kedua Validasi daerah Pemilih (tidak lagi dilakukan coklit sebagaimana Pemilu), ketiga Pendaftaran peserta pilkada (kurangnya pendaftar caloj kepala daerah dari unsur perseorangan), Netralitas PJ Kepala Daerah (pelantikan penjabat perangkat daerah yang terkesan dipaksakan) terakhir netralitas ASN (cenderung berpihak kepada calon incumbent atau calon yang potensi menang besar).

Selanjutnya terkait anggaran menurutnya, anggaran pelaksanaan Pilkada 2024 diperkirakan sebesar Rp 35,8 triliun, terbagi dalam dua tahun anggaran. Sebanyak 40 persen dari anggaran tersebut dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023, dan 60 persen dari APBD 2024. “Artinya setiap propinsi menghabiskan uang 1 triliun uang rakyat oleh karena itu harus menghasilkan kepala daerah yang berkualitas,” tegas Fachrul Razi.

Fachrul Razi juga memaparkan fenomena “Pembajakan” demokrasi di lokal. Menurutnya muncul  aktor-aktor baru dalam pentas politik yang memanfaatkan peluang demokratisasi untuk kepentingan mereka (free riders), Terbangunnya model demokrasi semu (pseudo democracy): prosedur & institusi demokrasi modern secara formal diadopsi, namun substansi permainan berada di luar skenario yang diinginkan oleh demokrasi., Tidak ada pelembagaan nilai-nilai demokrasi serta akibatnua terjadinya kegagalan demokrasi dalam mewujudkan kesejahteraan.

Baca Juga :  Polda Metro Benarkan Soal Titipan Senpi KPK Usai Geledah Rumdin Mentan

“Kita harus mengkritisi praktek oligarki di pilkada 2024, praktek Oligarki menjadi perhatian kita semua, Indikasinya, kurangnya pendaftar calon Kepala daerah dari unsur perseorangan; Pemanfaatan aturan Batasan sumbangan biaya Pilkada; Potensi incumbent atau pun keluarganya dalam Pilkada serentak 2024?; Adakah netralitas dan peran PJ kepala Daerah dalam Pilkada serentak 2024?; Bagaimana dengan Dana Hibah apakah mengarahkan pada salah satu kandidat?” tanya kritis Fachrul.

Fachrul Razi mengingatkan bahwa Pilkada wajib dilaksanakan berdasarkan azas pemilu yang luber dan jurdil. “Pilkada harus dilaksanakan secara berintegritas, baik oleh penyelenggara peserta maupun pemilu,” ujarnya.

Terakhir menurut Fachrul Razi, perluas peran rakyat daerah melalui pendidikan politik kewargaan (Civil Education) yang kritis. Pelaksanaan setiap tahapan pilkada berdasarkan tahapan pilkada berdasarkan Rule of Law dan penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif bagi setiap peserta pemilu sehingga ada kepastian dan ketegasan aturan main serta agar Trust (Kepercayaan) Publik dapat dipulihkan dan legitimasi pemerintah dapat diperkuat.

Berita Terkait

Tegakkan Kehormatan Insan Pers, FPII Gelar Aksi Damai, Copot Menteri Yandri Susanto !!
Kasihhati : Dewan Pers Telah Hianati Amanah UU Pers, Bubarkan..!!
Dinilai Lomba Cari Pangung, Bara JP Dukung Presiden Prabowo Reshuffle Kabinet
Kapolri Tegaskan Rekrutmen Anggota Melalui Jalur Santri Jadi Program Prioritas
Pdt. Penrad Siagian Dukung Prabowo Pangkas Anggaran dan Soroti Langkah Keliru Menteri Keuangan
Akankah Pordasi Bener Meriah Akan Menggelar Muskab ?
Miris! Tarik Ulur Kasus Firli Bahuri Vs PMJ : Kejaksaan 4 Kali Kembalikan Berkas
Wujud Penghargaan kepada Anggota, Kasad Berangkatkan 302 Calon Jamaah Umroh

Berita Terkait

Jumat, 7 Februari 2025 - 04:03 WIB

Sat Samapta Polres Pidie Jaya Gelar Latihan Dalmas, Perkuat Kesiapan Pengamanan Unjuk Rasa

Jumat, 7 Februari 2025 - 04:00 WIB

Razia KRYD Polsek Panteraja: Persempit Ruang Gerak Pelaku Kejahatan

Jumat, 7 Februari 2025 - 03:57 WIB

Polres Pidie Jaya Tebar Kepedulian: Binrohtal, Santunan Yatim, dan Tausiyah untuk Tahanan

Senin, 3 Februari 2025 - 23:35 WIB

Polres Pidie Jaya Peringati Isra’ Mi’raj 1446 H: Tingkatkan Kualitas Ibadah dan Kinerja Menuju Polri Presisi

Senin, 3 Februari 2025 - 23:33 WIB

Tegas dan Berintegritas, Polres Pidie Jaya Gelar Razia HP Personel untuk Cegah Judi Online

Senin, 3 Februari 2025 - 23:07 WIB

Optimalisasi Kawasan Tertib Lalu Lintas: Ditlantas Polda Aceh Supervisi KTL di Pidie Jaya

Selasa, 28 Januari 2025 - 20:39 WIB

Aliansi Cyber Pers & Aktivis Indonesia dan GMOCT Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis CNN di Pidie Jaya

Selasa, 28 Januari 2025 - 19:12 WIB

Kapolres Pidie Jaya Jadi Inspirasi: Hukum Tak Pandang Bulu

Berita Terbaru