Gayo Lues – Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Gayo Lues, Suhaidi, saat menghadiri rapat penyampaian rekomendasi DPRK Gayo Lues terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Gedung DPRK Gayo Lues, Blangkejeren, Senin (3/8/2026).
Dalam sambutannya, Suhaidi menyampaikan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues telah melalui proses audit oleh BPK RI Perwakilan Aceh. Menurutnya, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, opini yang diberikan BPK bukan sekadar penilaian administratif, tetapi menjadi indikator penting yang mencerminkan tingkat keandalan pengelolaan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Karena itu, setiap rekomendasi yang dihasilkan dari proses pemeriksaan harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
Suhaidi menilai rekomendasi DPRK yang disusun berdasarkan hasil pemeriksaan BPK merupakan masukan konstruktif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, katanya, akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut secara serius, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya diukur dari capaian opini atas laporan keuangan, melainkan juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang merata, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia mengajak DPRK Gayo Lues sebagai mitra strategis pemerintah daerah agar terus memperkuat sinergi, menjaga komunikasi yang konstruktif, dan membangun kolaborasi dalam mengawal setiap kebijakan pembangunan.
Menurutnya, hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan tindak lanjut yang konsisten terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gayo Lues.
(J.porang)
