Tapaktuan– Barisan Muda Aceh Selatan (BARMAS) angkat suara terkait dinamika panas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pembahasan Rancangan Qanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 di DPRK Aceh Selatan, Kamis (11/9/2025).
Ketua BARMAS, Muhammad Arhas, menegaskan pihaknya mendukung penuh sikap kritis Anggota DPRA Dapil IX, Hadi Surya, yang telah memberikan masukan,Pandangan dan mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan RPJMD hanya sekadar formalitas tanpa arah nyata.
“Kritik itu bukan untuk melemahkan, tapi justru untuk memastikan pembangunan Aceh Selatan benar-benar berjalan di atas fondasi yang kuat dan realistis. Jangan sampai dokumen RPJMD hanya jadi arsip manis tanpa roh pelaksanaan,” ujar Arhas.
Ia menilai, peringatan Hadi terkait keterlambatan pengesahan RPJMD sangat relevan. Menurutnya, jika hal itu berujung pada sanksi pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), maka yang dirugikan adalah rakyat.
“Ini menyangkut hajat hidup masyarakat. Kalau anggaran macet karena lalai merencanakan, yang menanggung akibat adalah petani, nelayan, pedagang kecil, dan seluruh rakyat Aceh Selatan. Itu tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Arhas menegaskan, apa yang disampaikan Hadi Surya disaat RDPU itu sangat membantu kinerja Bupati Aceh Selatan kedepan, Inikan RDPU Sudah wajar dalam Forum seperti itu kita diminta memberi masukan dan pendapat,jadi semua yang disampaikan Hadi surya sudah sangat tepat dalam menjalakan RPJMD Aceh Selatan,” Kata Arhas.
BARMAS juga mengamini sorotan Hadi soal target pertumbuhan ekonomi yang dinilai terlalu ambisius. Arhas menekankan, pemerintah daerah harus membangun iklim investasi yang sehat, menggenjot hilirisasi sumber daya alam, sekaligus memberdayakan ekonomi gampong.
“Ekonomi tidak tumbuh dari rapat-rapat di kantor, tapi dari geliat usaha masyarakat di bawah. Kalau desa kuat, Aceh Selatan akan tumbuh,” imbuhnya.
Soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan target pengentasan kemiskinan, Arhas meminta pemerintah tidak menutup-nutupi kelemahan sektor pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Ia menilai, kritik Hadi agar lahirnya dinas pendapatan yang inovatif dalam menggali PAD adalah gagasan yang patut segera ditindaklanjuti.
“BARMAS berdiri di belakang sikap tegas ini. Pemerintah harus berani transparan dan realistis. Jangan biarkan RPJMD jadi mimpi kosong yang hanya menyenangkan telinga, tapi gagal menyejahterakan rakyat,” pungkasnya.
