Khafifah Di Usulkan Oleh Demokrat, Sebagai Cawapres

Redaksi Bara News

- Redaksi

Sabtu, 14 Oktober 2023 - 20:02 WIB

50328 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDA ACEH |  Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memimpin rapat pleno pengurus DPP Partai Demokrat di Aula Yudhoyono, Jumat (13/10) siang.

Dalam rapat itu AHY menyampaikan dua agenda utama yaitu soal perkembangan situasi politik terkini terkait Pemilihan Presiden (Pilpres), dan pemilihan anggota legislatif.

“Alhamdulillah setelah kita mendeklarasikan Capres Prabowo Subianto, penerimaan publik secara umum positif. Ada sekitar 60 persen yang mengatakan bahwa sudah tepat Partai Demokrat keluar dari koalisi sebelumnya, dan sekitar 54 persen mengatakan sudah tepat Partai Demokrat berada di koalisi saat ini mendukung Capres Prabowo Subianto,” kata AHY dalam keterangannya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Komitmen Partai Demokrat seperti yang sudah ditunjukkan semenjak mendeklarasikan Capres Prabowo Subianto. Deklarasi Pekan Ini “Mari tetap kita fokus bagaimana memenangkan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8,” ujarnya.

Kepada para pengurus DPP Partai Demokrat, AHY menjelaskan, pertemuan antara Bapak SBY dan Presiden Jokowi pada 3 Oktober yang lalu didorong oleh para elit pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju.

“Demokrat ada dalam Koalisi Indonesia Maju, dan tentunya secara umum partai-partai pengusung adalah partai-partai yang ada dalam pemerintahan, sehingga kalau Pak SBY bertemu bersilaturahim dengan Presiden Jokowi akan bagus. Apalagi kita tahu, mungkin terakhir one-on-one pertemuan seperti itu empat tahunan yang lalu. Tentu selain membahas situasi negeri terkini juga membahas terkait dengan Pemilu 2024,” terangnya.

“Yang pasti tidak benar jika ada informasi yang beredar kalau pertemuan itu berbicara tentang semacam tukar guling. Bahwa jika kita mendukung cawapres tertentu, maka Demokrat akan mendapat jatah menteri. Tidak benar 100 persen, tidak ada pembicaraan terkait itu,” lanjutnya.

Menurut AHY, terkait urusan kabinet tentu semua itu menjadi hak prerogatif Presiden. “Jadi hanya Bapak Presiden yang bisa mengutarakan hal itu,” lanjut AHY. Sementara itu mengenai Cawapres, kata AHY, hingga saat ini masih terus dilakukan penggodokan.

“Nanti malam insyaAllah saya termasuk para Ketua Umum Partai-partai pengusung dalam koalisi Indonesia Maju akan diundang Pak Prabowo ke Kertanegara. Saya tidak tahu apakah sudah ada yang diputuskan,” ungkapnya.

Sebagai pendatang paling baru di koalisi, kata dia, Capres Prabowo selalu membuka ruang untuk diskusi dengan Partai Demokrat.

“Beliau tanya apa yang dipikirkan dan apa yang menjadi pandangan dari Demokrat. Kita punya hak di situ dan kita dibuka ruang untuk memberikan pandangan dan menyampaikan aspirasi,” katanya.

“Demokrat tidak mengusulkan kader utamanya. Tapi, kita kemudian menyampaikan, baik juga untuk dipikirkan, nama Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, dengan sejumlah faktor dan pertimbangan.

Tetapi, pada akhirnya, kita kunci dengan satu kalimat yang jelas, itu pandangan dan masukan dari Partai Demokrat, selebihnya urusan pengambilan keputusan terkait dengan cawapres, ya dikembalikan, diberikan secara langsung kepada capres, yaitu Pak Prabowo Subianto yang sudah kita deklarasikan,” tambahnya.

AHY menuturkan, pada prinsipnya posisi Partai Demokrat saat ini ada tiga yaitu pertama ingin Prabowo menang dalam pemilihan presiden, kedua kewenangan untuk memilih cawapres ditentukan oleh Prabowo sendiri sebagai Capres.

“Dengan niat dan tujuan serta pertimbangan bahwa pasangan Cawapres tersebut akan membawa kemenangan. Yang ketiga, Partai Demokrat akan berjuang penuh untuk memenangkan Pak Prabowo. Siapapun pada akhirnya pasangan yang dipilih. Karena tujuan kita menang,” tegas AHY.

“Kita ingin Pak Prabowo jadi Presiden, yang kedua kita ingin Demokrat bangkit dan sukses besar dalam Pemilu 2024,” serunya.

{AGS}

Berita Terkait

Putusan MK 128 memperkuat demokrasi Inkulsif dan representatif politik Perempuan.
Rijaludin Gelar Silaturrahmi Relawan Jelang Lebaran
Gerindra Aceh Buka Puasa Bersama Korban Banjir Pidie Jaya, Fadhlullah Serahkan Santunan Anak Yatim
PKS Bener Meriah Klaim Salurkan 15 Ton Beras untuk Korban Bencana
Hj. Siti Ramazan Terpilih Jadi Ketua Partai PAN Aceh Barat Lima Tahun Kedepan
Haji Irmawan dan Transformasi PKB Aceh Menjadi Kekuatan Politik yang Diperhitungkan
PDIP Soroti Otoritarian Populis hingga Krisis Hukum, Inilah 8 Tantangan Nasional
Kahar Partai Golkar Lampung Riza Mirhardi Terima Laporan Peserta Diklat Satgas Nasional Dari Ketua PD AMPG Darlian Pone

Berita Terkait

Minggu, 7 Juni 2026 - 04:42 WIB

Prof Dr Sutan Nasomal : Presiden RI Harus Sadar Horor Dolar Menerkam Keamanan Indonesia

Sabtu, 6 Juni 2026 - 21:00 WIB

DOSA EKOLOGIS DI ATAS TANAH JARAHAN,Status Tersangka Para Kades Bongkar Borok Operasional dan Kejahatan Kehutanan PT AGM di Hulu Sungai Selatan

Sabtu, 6 Juni 2026 - 19:21 WIB

Skandal Tambang di Atas Lahan Cacat Hukum: Penetapan Tersangka Para Kepala Desa Runtuhkan Legitimasi Operasional PT AGM

Rabu, 3 Juni 2026 - 23:03 WIB

Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pimpinan BGN Tersangka Korupsi MBG, Dugaan Penyimpangan Sentuh Pengadaan Rp 1 Triliun

Rabu, 3 Juni 2026 - 22:55 WIB

Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Pergantian Mendadak Pimpinan BGN Memantik Sorotan Publik

Rabu, 3 Juni 2026 - 03:28 WIB

Sidang Pembelaan Nadiem Makarim: Antara Klaim Tak Bersalah dan Deret Bukti Lapangan

Selasa, 26 Mei 2026 - 10:34 WIB

Dapat Tanah dari Orang Tua? Simak Penjelasan Proses Balik Nama Sertipikat Berikut Ini

Selasa, 26 Mei 2026 - 10:29 WIB

Sambangi Sulbar, Wamen Ossy Imbau GTRA Jadi Kunci Penyelesaian Konflik Pertanahan di Daerah

Berita Terbaru