NAGAN RAYA | Aksi penolakan tambang di Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, kembali menggema, namun hingga kini suara masyarakat seolah lenyap tanpa respons berarti dari institusi negara. Pada 30 Agustus 2026, ratusan warga yang tergabung dalam Perempuan Beutong Bersatu (PBB) kembali mengingatkan janji Komandan Korem 012/Teuku Umar yang menerima petisi penolakan tambang. Namun, sampai saat ini, publik, khususnya masyarakat Beutong, belum memperoleh penjelasan maupun kejelasan tindak lanjut dari aparat terkait.
Ketua PBB, Saudah, mengaku heran atas sikap diam yang ditunjukkan institusi TNI maupun pemerintah daerah. Semua pihak menunggu langkah nyata dan jawaban pasti dari petisi yang sebelumnya telah diserahkan langsung oleh rakyat kepada TNI, bahkan telah mendapat tanda tangan geuchik sebagai simbol keseriusan penolakan. Lantas, siapa sebenarnya yang membekingi alat berat yang sejak lama beroperasi di wilayah itu? Apa relasi mereka dengan para pelaku tambang yang ditolak mentah-mentah oleh masyarakat?
Masyarakat kian resah, sebab alat berat tetap berlalu-lalang di daerah mereka, sementara petisi dan aksi penolakan justru tak kunjung mendapat perhatian serius. Siapa yang mengizinkan alat berat itu masuk? Apakah ada tangan-tangan tak terlihat di balik kekuatan modal yang beroperasi di sana, yang seolah tak tersentuh hukum? Dugaan adanya ‘setoran’ ke pihak berseragam pun santer terdengar, mempertebal kecurigaan masyarakat terhadap adanya kongkalikong kekuasaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bukankah tugas institusi TNI dan pemerintah daerah untuk melindungi rakyat dan memastikan aspirasi masyarakat diakomodasi? Mengapa suara perlawanan masyarakat seperti diredam dan petisi yang telah diserahkan mengendap tanpa ada sikap jelas? Masyarakat mempertanyakan kepastian, bukan hanya janji kosong.
Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar – untuk siapa sebenarnya ruang hidup di Beutong Ateuh Banggalang dijaga? Untuk rakyat yang tiap hari berlumur debu dan tanah karena lalu-lalang alat berat, atau untuk kepentingan segelintir elite yang hingga kini masih belum berani tampil terbuka sebagai pelindung kepentingan tambang? Dan hingga kapan masyarakat harus bertahan tanpa kepastian, sementara alat-alat berat terus merangsek ke tanah mereka tanpa henti?
Ketika rakyat sudah berulang kali bersuara, menolak tambang dengan cara-cara damai hingga petisi pun sudah disampaikan kepada institusi negara, publik pantas mempertanyakan: siapa sebenarnya pemain utama di balik keberanian alat berat menjarah ruang hidup rakyat Beutong? Apakah benar ada ‘setoran’ ke pihak berseragam, atau justru ada pembiaran yang disengaja demi keuntungan pihak tertentu? Sudah saatnya seluruh kinerja dan komitmen institusi terkait diuji di atas kepentingan rakyat, bukan di bawah bayang-bayang uang dan kekuasaan. (*)
