Jakarta – Penanganan perkara hukum yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, kembali menjadi perhatian di tengah sejumlah polemik nasional. Dalam diskusi publik yang mengemuka awal pekan ini, Ketua Umum Gerakan Cita Prabowo, Kurniawan, menyebut berbagai peristiwa yang terjadi belakangan—mulai dari insiden penurunan bendera di Aceh hingga kesalahan naskah pidato Presiden Prabowo Subianto—diduga berpotensi menjadi upaya pengalihan isu dari kasus hukum mantan Jampidsus yang disebutnya sebagai “pintu Pandora”.
Kurniawan menilai, pengungkapan kasus ini perlu dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan interpretasi liar yang dapat mengaburkan persoalan lebih utama di tengah masyarakat. Ia juga menyinggung nasib 141 nelayan Indonesia yang masih ditahan di Papua Nugini sebagai isu mendesak yang membutuhkan perhatian nyata dari pemerintah. Pernyataan Kurniawan tersebut dikutip dari kanal YouTube iNews Jabar.
Sementara itu, tim kuasa hukum dari pihak terkait juga angkat bicara terkait perkembangan perkara mantan Jampidsus. Dalam keterangan resmi, mereka menyatakan menghormati proses hukum yang kini sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Menyusul meninggalnya seorang saksi bernama Sutrimo, pihak kuasa hukum meminta publik untuk menunggu hasil resmi eksumasi dan proses investigasi, sembari memperingatkan masyarakat agar tidak terjebak pada asumsi tanpa dasar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih jauh dijelaskan, proses penyelidikan terhadap perkara Febrie Adriansyah telah berlangsung sejak Agustus 2025. Menurut kuasa hukum, informasi ini penting agar publik dapat memahami bahwa penanganan hukum berjalan melalui prosedur panjang dan tidak serta-merta muncul karena perkembangan politik terbaru. Mereka juga berharap masyarakat lebih kritis dalam menanggapi simpang-siur kabar dan narasi yang dapat mengganggu fokus pada inti persoalan hukum.
Diskursus publik yang berkembang menyoroti perlunya ketegasan dan transparansi dalam penyelesaian setiap perkara yang menyeret pejabat negara, sekaligus menjaga independensi institusi penegak hukum dari kepentingan tertentu. Sikap kritis masyarakat serta akuntabilitas aparat penegak hukum dinilai menjadi kunci untuk memastikan bahwa isu besar yang menjadi perhatian nasional dapat diselesaikan secara tuntas, tanpa mengorbankan integritas pemerintahan maupun kepercayaan publik.
