GAYO LUES | Bupati Gayo Lues, Suhaidi, S.Pd., M.Si., membeberkan data terbaru terkait dampak bencana banjir dan longsor yang melanda wilayahnya menjelang akhir tahun 2025. Dalam wawancara yang dikutip dari kanal YouTube tvOneNews bertajuk “Bupati Gayo Lues Beberkan Data Kerusakan Rumah dan Bangunan karena Bencana”, Suhaidi mengungkapkan bahwa hingga saat ini lebih dari 5.000 rumah warga mengalami kerusakan berat, di antaranya hanyut terbawa banjir. Selain itu, setidaknya ada 3 korban jiwa serta 88 jembatan putus atau rusak berat yang menyebabkan terhambatnya akses ke berbagai wilayah, termasuk kesulitan distribusi BBM dan listrik.
“Total rumah rusak berat yang tidak bisa ditinggali lagi itu sekitar 5.014 unit. Sementara itu, kerusakan ringan terdata sebanyak 457 unit,” jelas Suhaidi dalam sesi wawancara tersebut.
Ia menyebut bahwa proses pendataan masih terus berlangsung dan saat ini Pemkab Gayo Lues sedang merampungkan data dengan sistem by name by address agar bantuan dari pemerintah pusat dan kementerian terkait dapat lebih tepat sasaran. Bupati juga menegaskan bahwa sebanyak 11 desa akan direlokasi karena berada di zona sangat rawan bencana, terutama di sepanjang bantaran sungai yang sempat meluap hebat saat banjir bandang terjadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Untuk 11 desa tersebut kami tidak bisa lagi membangun di lokasi semula karena risiko tinggi. Pemerintah daerah akan mencari lahan yang aman dan nyaman, dan saat ini sudah 80 persen lahan relokasi kita petakan,” terangnya.
Dalam video yang sama, Suhaidi menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah turun tangan langsung ke lokasi bencana, mulai dari pejabat kementerian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI-Polri, hingga berbagai instansi dan relawan. Ia menegaskan pentingnya kehadiran pemimpin dan pejabat pemerintah di tengah masyarakat tanpa sekadar “wisata bencana”.
“Jangan hanya datang ke lokasi bencana untuk foto-foto dan dianggap hadir. Kita tidak ingin ada budaya seperti itu,” tegasnya.
Menanggapi arahan dari Presiden Prabowo Subianto, yang meminta percepatan pembangunan hunian bagi para penyintas, Suhaidi menyatakan bahwa Kabupaten Gayo Lues telah mulai bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membangun hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Presiden sendiri, melalui koordinasi dengan berbagai kementerian termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menargetkan pembangunan 2.600 unit rumah secara nasional dalam tahap awal, dengan Aceh menjadi salah satu prioritas karena tingkat kerusakan paling parah.
“Koordinasi kami dengan Kementerian PKP dan BNPB sudah berjalan baik. Tim dari Balai Perumahan dan Pemukiman Aceh sudah mulai memverifikasi data lapangan. Setelah proses itu selesai, pembangunan huntara dan huntap segera kita realisasikan,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, Suhaidi juga secara terbuka menjelaskan tantangan dalam proses relokasi, khususnya terkait lokasi yang akan dijadikan tempat tinggal baru bagi warga. Ia menyampaikan bahwa titik relokasi yang disiapkan pemerintah tidak terlalu jauh dari pemukiman sebelumnya — berkisar antara 500 meter hingga 1 kilometer — dan yang terpenting adalah wilayah tersebut aman dari bencana.
Terkait kondisi sosial, Suhaidi mengaku pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada warga terdampak mengenai relokasi dan bantuan rumah yang akan diberikan. Menurutnya, sebagian besar warga sudah paham dan dapat menerima keputusan relokasi, apalagi ketika mereka mengetahui bahwa hunian baru akan dibangun di lokasi yang lebih aman dan difasilitasi oleh pemerintah pusat.
“Yang kita pikirkan bukan hanya rumah. Tapi juga fasilitas umum seperti sekolah, masjid, musala, jalan, dan juga akses ke lahan pertanian masyarakat. Semua ini sedang dalam proses perencanaan,” kata Suhaidi.
Seluruh proses pendataan dan verifikasi ini menjadi dasar untuk tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi jangka menengah-panjang, sekaligus bagian dari mitigasi bencana ke depan. Pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa pemilihan lokasi hunian baru memperhatikan aspek ekologis, sosial, serta legalitas lahan untuk menghindari sengketa atau keraguan di kemudian hari.
Wawancara tersebut juga menghadirkan perwakilan dari Kementerian PUPR serta pengamat kebijakan publik, yang sama-sama menekankan pentingnya akurasi data, transparansi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses relokasi dan pemulihan pascabencana. Pemerintah daerah seperti Gayo Lues diharapkan menjadi contoh dalam sinergi antara pusat dan daerah dalam menghadapi bencana besar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat di wilayah terpencil.
Dengan semangat gotong royong dan pemulihan yang inklusif, Bupati Suhaidi menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa Gayo Lues akan mampu kembali bangkit. “InsyaAllah, tidak ada masalah. Kami pastikan masyarakat terdampak akan mendapat hunian yang aman, layak, dan nyaman,” pungkasnya. (*)
