GAYO LUES | Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues, Aceh, resmi meniadakan pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) bagi siswa tingkat dasar dan menengah di wilayah yang terdampak bencana banjir bandang. Keputusan ini diambil menyusul rusaknya puluhan sekolah dan terganggunya aktivitas belajar mengajar setelah lebih dari 20 hari bencana berlangsung.
Dalam laporan yang dikutip dari kanal YouTube tvOneNews, melalui program Kabar Petang bertajuk “Ujian Tengah Semester di Gayo Lues Ditiadakan”, disebutkan bahwa hingga hari ke-26 pascabencana, proses pembelajaran masih berlangsung secara terbatas. Salah satu sekolah yang terdampak parah adalah SD Negeri 12 Blangkejeren yang hingga kini masih dipenuhi lumpur dan tumpukan kayu sisa banjir bandang.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues mengatakan bahwa total terdapat 26 sekolah rusak berat, bahkan beberapa di antaranya hanyut terbawa arus. Belum pulihnya kondisi ini membuat pihak dinas tidak memiliki pilihan selain meniadakan UTS secara serentak di seluruh wilayah terdampak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bencana ini kita kategorikan sebagai bencana darurat kedua. Jadi pelaksanaannya kita tiadakan ujiannya karena kita seragamkan,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dalam wawancara yang disiarkan oleh tvOneNews.
Ia juga menjelaskan, banyak faktor yang memengaruhi keputusan ini, termasuk akses jalan yang masih terputus, keterbatasan jaringan internet, hingga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk menunjang aktivitas distribusi dan mobilitas pendidikan.
Sebagai solusi, nilai UTS akan dikonversi dari tugas harian, pekerjaan rumah (PR), dan kegiatan evaluasi siswa yang telah dilakukan sebelum bencana. Guru-guru diminta tetap aktif membekali siswa dengan materi pembelajaran, meskipun sebagian besar siswa masih belajar dari rumah dengan keterbatasan fasilitas.
“Nilai rapor nantinya dikonversi dari nilai tugas, nilai harian, dan PR,” lanjutnya dalam video tersebut.
Dinas Pendidikan memastikan seluruh siswa tetap memperoleh layanan pendidikan, meskipun dilaksanakan secara darurat dan dalam situasi penuh keterbatasan. Sementara itu, koordinasi terus dilakukan dengan pihak sekolah untuk mempercepat proses pemulihan infrastruktur yang rusak.
Keputusan ini dinilai sebagai langkah realistis dan manusiawi agar peserta didik tetap dapat menjalani proses pendidikan tanpa tekanan akademik, terutama di tengah kondisi bencana yang mengakibatkan banyak keluarga kehilangan tempat tinggal dan fasilitas dasar.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait saat ini terus berupaya mempercepat penanganan bencana, termasuk pemulihan sekolah dan penyediaan hunian sementara untuk siswa dan guru yang terdampak. (*)
