GAYO LUES | Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Kabupaten Gayo Lues, Aceh, kini memasuki hari kesembilan sejak pertama kali terjadi. Namun, alih-alih menunjukkan tanda-tanda pemulihan, kondisi di lapangan justru semakin memburuk. Dampak kerusakan yang luas mulai menyeret wilayah ini ke ambang krisis kemanusiaan, ditandai dengan lumpuhnya akses darat, padamnya jaringan listrik, terputusnya komunikasi, serta langkanya kebutuhan pokok. Situasi ini menuntut kehadiran nyata dan aksi cepat dari pemerintah pusat untuk merespons kondisi darurat yang terjadi.
Seluruh jalur utama penghubung Gayo Lues dengan daerah lain seperti Aceh Tenggara dan Sumatra Utara terputus total akibat longsor dan putusnya puluhan jembatan. Hingga Kamis, 4 Desember 2025, sedikitnya 43 jembatan dilaporkan rusak parah bahkan hilang akibat derasnya aliran banjir yang membawa material lumpur, batu, dan kayu gelondongan. Kondisi ini bukan hanya memutus jalur logistik, tetapi juga membekukan aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung sepenuhnya pada koneksi antarkecamatan maupun akses luar daerah.
Transportasi darat menjadi tidak mungkin dilakukan, menjadikan udara sebagai satu-satunya jalur penyelamat. Bantuan logistik kini hanya dapat dikirim menggunakan helikopter maupun pesawat kargo. Sejak tiga hari terakhir, bantuan makanan dan obat-obatan dari pemerintah pusat dan berbagai lembaga mulai dijatuhkan melalui metode air drop. Hari ini, sebuah pesawat Hercules milik TNI AU telah menurunkan sekitar lima ton bantuan di Bandara Blangkejeren, pusat penerbangan sipil satu-satunya di wilayah tersebut yang masih dapat diakses dari udara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di tengah keterbatasan itu, harga kebutuhan pokok melonjak tajam. Sejumlah warga mengaku kesulitan mendapatkan beras, minyak goreng, gula bahkan air bersih. Kelangkaan ini diperkuat oleh pernyataan Bupati Gayo Lues, Suhaidi, S.Pd., M.Si., yang menyebutkan bahwa 95 persen pasokan pangan maupun kebutuhan rumah tangga masyarakat Gayo Lues selama ini berasal dari Aceh Tenggara dan Sumatra Utara. Terhentinya distribusi dari dua wilayah utama tersebut menyebabkan kekosongan pasokan selama hampir sepuluh hari terakhir.
Selain kebutuhan logistik harian, layanan kesehatan juga terdampak. Beberapa puskesmas berhenti beroperasi karena tidak memiliki listrik dan suplai obat-obatan. Sementara rumah sakit rujukan kini dipadati pasien dengan kondisi darurat, namun kekurangan tenaga medis dan perlengkapan yang memadai. Informasi dari lokasi juga sulit diakses karena terputusnya jaringan komunikasi. Beberapa wilayah belum dapat dihubungi sama sekali karena menara telekomunikasi tumbang dan hingga kini belum ada pemulihan jaringan.
Krisis ini disebut sebagai yang terburuk dalam satu dekade terakhir di wilayah pedalaman Aceh. Pemerintah daerah menyatakan tak mampu menangani kerusakan infrastruktur secara mandiri. Dalam wawancara langsung pada sebuah forum ekonomi nasional, Bupati Suhaidi menekankan bahwa pembukaan kembali jalur darat dari arah Aceh Tenggara dan Sumatra Utara merupakan prioritas yang tidak bisa ditunda. Menurutnya, selama akses jalan belum dibuka, seluruh logistik, aktivitas ekonomi, bantuan kemanusiaan, hingga layanan darurat tidak akan memiliki jalur distribusi yang memadai.
Keterbatasan sumber daya dana dan alat berat menjadi hambatan utama pemerintah daerah dalam upaya percepatan pemulihan. Apalagi, medan berat dan cuaca yang tidak menentu menyulitkan upaya pembersihan material longsor dan pembangunan jembatan darurat. Untuk itu, pemerintah pusat diminta segera mengerahkan dukungan penuh, termasuk pengerahan pasukan zeni, alat berat, insinyur sipil, dan sumber daya logistik dalam skala nasional guna membuka blokade yang kini mengepung Gayo Lues dari semua sisi.
Jika tidak segera ditangani dalam waktu dekat, dampak bencana ini dikhawatirkan akan meluas, terutama dalam hal kerawanan gizi, kesehatan masyarakat, dan akses pendidikan. Semakin lama jalur logistik terhambat, semakin besar pula beban psikologis dan sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat di daerah bencana. Kebutuhan akan intervensi cepat tidak lagi sekadar usulan, melainkan keharusan untuk mencegah kehancuran yang lebih dalam. (red)
