Jakarta — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggelar rapat koordinasi bersama para kepala daerah se-Indonesia guna mempercepat pendataan lahan untuk pembangunan fisik Koperasi Merah Putih. Inisiatif tersebut merupakan bagian dari program prioritas nasional untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui penguatan koperasi berbasis desa.
Dalam rapat yang berlangsung pada Jumat (31/10/2025) tersebut, terungkap bahwa dari total 75.266 desa di Indonesia, baru sekitar 7 persen yang telah melakukan pendataan aset lahan untuk keperluan program ini. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan besar yang harus dikejar, terutama dari sisi komitmen dan kesiapan teknis pemerintah daerah dalam menyediakan lahan yang sesuai.
“Lahan yang diusulkan minimal memiliki luas 1.000 meter persegi, mencakup area untuk gedung kantor, gerai, gudang, dan fasilitas pendukung seperti lahan parkir. Harus berada di lokasi strategis agar mudah dijangkau masyarakat dan berdaya guna secara ekonomi,” ujar Mendagri dalam pemaparan rapat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tito menyoroti pentingnya verifikasi data lahan yang telah dikirim. Ia mengatakan, dari laporan yang telah masuk pun, belum seluruhnya terkonfirmasi memenuhi kriteria spesifik yang diperlukan. Persyaratan legalitas, kepemilikan, kesesuaian tata ruang, hingga potensi penggunaan jangka panjang menjadi perhatian utama.
Sebagai langkah konkret untuk mendorong percepatan, pemerintah memberikan insentif berupa dana sebesar Rp5 miliar bagi daerah yang tercepat dan terbaik dalam menyiapkan pembangunan fisik Koperasi Merah Putih. Penghargaan tersebut akan diberikan kepada dua provinsi, tiga kota, dan lima kabupaten dengan kinerja pendataan dan kesiapan lahan terbaik. Penyerahan direncanakan berlangsung pada Januari hingga Februari tahun depan.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi, dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya keterlibatan satuan tugas (satgas) di setiap tingkat pemerintahan daerah. Menurutnya, kerja tim yang solid, mulai dari pendataan, verifikasi, hingga pelaporan berkala ke pemerintah provinsi dan pusat, menjadi kunci keberhasilan program ini.
“Tim pendataan harus aktif di lapangan, tidak hanya menunggu laporan dari desa. Semua lahan yang masuk harus dikonfirmasi kelayakannya. Ini bukan proyek administratif, tapi pembangunan yang akan berdampak langsung bagi ekonomi masyarakat,” ujar Zabadi.
Sebagai bagian dari tindak lanjut program, Kabupaten Gayo Lues turut hadir dalam rapat koordinasi ini secara daring dari ruang kerja Wakil Bupati Gayo Lues. Rapat di tingkat kabupaten tersebut dipimpin oleh Pelaksana Tugas Sekda, dr. Nevirizal, M.Kes., M.H.Kes. Turut hadir dalam sesi koordinasi tersebut perwakilan dari Kodim 0113 Gayo Lues serta jajaran perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
Dengan koordinasi lintas sektor dan komitmen daerah yang terus diperkuat, pemerintah berharap pembangunan Koperasi Merah Putih dapat segera terealisasi di berbagai wilayah. Keberadaan koperasi berbasis desa ini diharapkan menjadi kekuatan ekonomi baru yang berbasis pada partisipasi masyarakat dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional. (red)
