𝗚𝗮𝘆𝗼 𝗟𝘂𝗲𝘀 – Wakil Bupati Gayo Lues, H. Maliki, SE., M.Ap menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Gayo Lues dalam rangka pembahasan lanjutan Rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Gayo Lues Tahun Anggaran 2024. Rapat ini berlangsung di ruang sidang utama Gedung DPRK Gayo Lues, Rabu (10/9/2025), sebagai bagian dari masa sidang II tahun 2025.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Gayo Lues itu diwarnai dengan beragam masukan serta kritik konstruktif dari anggota dewan. Mereka menekankan pentingnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) memberikan jawaban komprehensif terhadap berbagai permasalahan mendesak yang tengah dihadapi masyarakat.
Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah kondisi infrastruktur jalan. Anggota DPRK menyoroti rusaknya sejumlah ruas jalan penting, seperti akses Terangun menuju Akul, jalan Pasir Rerebe, serta jalur dari Padang ke Hulu Sungai Padang. Kerusakan jalan tersebut telah menyulitkan warga dalam mengangkut hasil pertanian maupun memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. DPRK merekomendasikan agar Pemkab segera mengambil langkah perbaikan, baik secara menyeluruh maupun perbaikan darurat, demi menjaga kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain infrastruktur, persoalan ketersediaan air bersih juga mencuat, terutama di Desa Makmur Jaya, Kecamatan Terangun. DPRK menekankan bahwa penyediaan air bersih tidak bisa ditunda lagi karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Di luar itu, beberapa isu lain juga diangkat, mulai dari revisi Qanun Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, penertiban hewan ternak yang kerap berkeliaran di pemukiman, hingga pemanfaatan bahu jalan sebagai lokasi usaha. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat perhatian, dengan desakan agar pelaksanaannya semakin optimal dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Meski banyak kritik dilontarkan, DPRK juga memberi apresiasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gayo Lues. Pelayanan Disdukcapil dinilai telah menunjukkan kemajuan berarti, terutama dalam hal kecepatan dan ketepatan pelayanan administrasi kependudukan.
Usai mendengarkan seluruh pandangan anggota dewan, Ketua DPRK Gayo Lues memutuskan untuk menunda rapat hingga Kamis (11/9/2025). Penundaan dilakukan agar Pemkab memiliki kesempatan memberikan jawaban atas semua pertanyaan dan rekomendasi yang telah disampaikan. Penundaan ini juga dipicu oleh ketidakhadiran Bupati Gayo Lues, Suhaidi, S.Pd., M.Si., yang pada saat rapat berlangsung masih dalam perjalanan menuju Blangkejeren usai menghadiri Rapat Kerja Bupati/Wali Kota se-Aceh di Banda Aceh.
Sidang lanjutan esok hari diharapkan dapat menghadirkan solusi konkret dari Pemkab atas berbagai persoalan tersebut, sekaligus memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gayo Lues. (*)
