Gayo Lues, Baranews — Aspirasi pembangunan di dataran tinggi Gayo kembali menjadi perhatian dalam kegiatan reses Anggota DPR RI Komisi V Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Gayo Lues. Pertemuan yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Gayo Lues pada Selasa (5/8/2025) itu dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para staf ahli, asisten, satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK), para kepala bagian, dan berbagai elemen pemerintahan daerah. Forum ini menjadi ajang diskusi mengenai prioritas pembangunan dan potensi strategis daerah, sekaligus menyampaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat di wilayah yang sebagian besar wilayahnya berada di perbukitan ini.
Sekretaris Daerah Gayo Lues, H. Jata, SE., MM, memaparkan bahwa sejumlah infrastruktur vital masuk dalam prioritas utama pembangunan sesuai dengan janji politik kepala daerah. Peningkatan konektivitas, terutama melalui pembangunan jalan Lesten–Pulo Tiga, dinilai menjadi kunci memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mempercepat distribusi hasil pertanian. Jalan ini, kata Jata, bukan sekadar jalur perlintasan warga, melainkan poros utama pengangkutan barang dari dan ke luar daerah. Dengan adanya akses yang memadai, beban biaya angkut yang selama ini dirasakan berat oleh masyarakat diyakini akan berkurang secara signifikan.
Selain jalur tersebut, Jata mengusulkan pembangunan jalan penghubung dari Perlak, Kecamatan Tripe Jaya, menuju Aceh Tengah dengan panjang sekitar 28 kilometer. Infrastruktur ini diharapkan membuka jalur baru yang lebih efisien untuk perdagangan antarwilayah, memperluas akses pasar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Gayo Lues.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tidak hanya soal konektivitas, Jata menekankan potensi daerah di sektor energi baru terbarukan. Ia menilai Gayo Lues memiliki sumber daya yang memadai untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Pembangunan bendungan PLTA, menurutnya, tidak hanya akan menjamin pasokan listrik bagi masyarakat setempat, tetapi juga memungkinkan penjualan energi ke wilayah lain seperti Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Potensi ini, jika terealisasi, dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan. Namun, ia mengakui bahwa kemampuan keuangan daerah yang terbatas membuat proyek semacam itu sulit terwujud tanpa dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Pada sektor pertanian, Jata menyoroti perlunya modernisasi peralatan untuk mengimbangi kondisi geografis daerah. Kontur perbukitan yang dominan membuat penggunaan traktor besar kurang efektif, sehingga alsintan skala kecil dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan petani. Selain itu, ketersediaan irigasi yang memadai menjadi prioritas guna meningkatkan produktivitas. Ia juga menekankan pentingnya keberadaan mesin-mesin pengolah seperti untuk minyak nilam dan serai wangi agar hasil pertanian tidak seluruhnya dijual dalam bentuk bahan mentah. Dengan adanya pengolahan lokal, nilai tambah dapat dinikmati langsung oleh masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Jata juga menyampaikan keresahan warga Kecamatan Putri Betung yang telah lama tinggal di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Pemasangan plang kawasan konservasi di wilayah itu menimbulkan kekhawatiran, mengingat masyarakat setempat telah menetap di sana secara turun-temurun, bahkan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, kebijakan pengelolaan kawasan konservasi harus memperhatikan hak-hak dan sejarah keberadaan masyarakat setempat.
Ia menambahkan, akses udara juga menjadi isu penting yang perlu dibenahi. Perpanjangan landasan bandara atau penambahan jadwal penerbangan dianggap krusial mengingat jarak Gayo Lues ke ibu kota provinsi sangat jauh. Dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas, Jata berharap usulan tersebut dapat diakomodasi melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Anggota DPR RI H. Irmawan, S.Sos., MM, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan memerlukan partisipasi aktif pemerintah daerah dalam memperbarui data dan situasi wilayah melalui aplikasi perencanaan yang terhubung dengan pemerintah pusat. Ia mengingatkan bahwa tanpa pembaruan data yang rutin dan sesuai prosedur, upaya pengawalan program dari pusat akan terkendala. Irmawan juga menekankan pentingnya kerja sama seluruh pihak, baik dari unsur pemerintahan maupun lembaga vertikal, untuk memastikan program-program prioritas di Gayo Lues dapat berjalan sesuai rencana.
Kalau Anda mau, saya bisa membuatkan versi ini dengan tambahan latar geografis, potret ekonomi, dan profil tantangan sosial Gayo Lues supaya gaya Kompas-nya makin kuat dan berlapis. Itu akan membuat berita ini terasa seperti liputan lapangan yang lengkap. (Abdiansyah)
