slot preparation.lsrs.lu

Kementerian Keuangan Tetapkan Nilai Kurs untuk Pelunasan Bea Masuk, PPN, PPnBM, Bea Keluar, dan PPh Periode 25 Juni hingga 1 Juli 2025

Redaksi Bara News

- Redaksi

Kamis, 26 Juni 2025 - 01:24 WIB

50345 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, 23 Juni 2025 — Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan kepabeanan dan perpajakan atas barang impor, serta memastikan adanya kepastian hukum dalam pelunasan kewajiban keuangan negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia kembali menetapkan nilai tukar mata uang asing sebagai dasar perhitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor, serta pungutan lainnya.

Penetapan kurs tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/MK/EF.2/2025 dan akan berlaku untuk periode 25 Juni hingga 1 Juli 2025.

Nilai kurs yang ditetapkan menjadi acuan dalam pelunasan beberapa jenis pungutan negara, antara lain:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

  • Bea Masuk

  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang dan Jasa

  • Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

  • Bea Keluar

  • Pajak Penghasilan (PPh)

Berikut adalah daftar nilai tukar resmi untuk periode tersebut:

  • Dolar Amerika Serikat (USD): Rp16.335,00

  • Dolar Australia (AUD): Rp10.598,54

  • Dolar Kanada (CAD): Rp11.943,99

  • Kroner Denmark (DKK): Rp2.520,16

  • Dolar Hongkong (HKD): Rp2.080,88

  • Ringgit Malaysia (MYR): Rp3.843,11

  • Dolar Selandia Baru (NZD): Rp9.821,99

  • Kroner Norwegia (NOK): Rp1.634,08

  • Poundsterling Inggris (GBP): Rp22.001,07

  • Dolar Singapura (SGD): Rp12.710,56

  • Kroner Swedia (SEK): Rp1.701,94

  • Franc Swiss (CHF): Rp20.000,73

  • Yen Jepang (JPY): Rp11.238,73 per 100 yen

  • Kyat Myanmar (MMK): Rp7,77

  • Rupee India (INR): Rp189,01

  • Dinar Kuwait (KWD): Rp53.374,41

  • Rupee Pakistan (PKR): Rp57,62

  • Peso Filipina (PHP): Rp286,90

  • Riyal Arab Saudi (SAR): Rp4.353,39

  • Rupee Sri Lanka (LKR): Rp54,38

  • Baht Thailand (THB): Rp500,53

  • Dolar Brunei Darussalam (BND): Rp12.709,62

  • Euro (EUR): Rp18.797,53

  • Renminbi Tiongkok (CNY): Rp2.272,90

  • Won Korea (KRW): Rp11,91

Penetapan nilai tukar ini dilakukan secara rutin oleh Kementerian Keuangan, melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagai bentuk pelaksanaan mandat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Nilai tukar tersebut disusun berdasarkan rata-rata kurs tengah harian dari bank-bank umum di Indonesia terhadap mata uang asing yang bersangkutan, dan berlaku untuk semua kegiatan kepabeanan dan perpajakan yang memerlukan konversi nilai dari mata uang asing ke rupiah.

Pemerintah mengimbau seluruh pelaku usaha, importir, eksportir, serta pihak terkait lainnya agar menggunakan kurs yang berlaku sesuai periode yang telah ditetapkan, guna menghindari kesalahan perhitungan dan potensi sanksi administratif.

Informasi resmi dan detail lebih lanjut mengenai kurs pajak dapat diakses secara terbuka melalui portal resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada alamat: https://kanwilaceh.beacukai.go.id atau melalui kanal-kanal informasi resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (red)

Berita Terkait

Sambut HLN ke-81, PLN Jeuram Terangi Tiga Rumah Warga Kurang Mampu di Nagan Raya
Pemerintah Berikan Insentif PPh bagi Penempatan Dana di SBN Valas
Pertamina Naikkan Harga BBM Non-Subsidi Mulai 1 September 2026
Jaringan Perdagangan Emas Ilegal Internasional Mengancam Ekonomi Nasional
Pemerintah Kaji Pembatasan Pembelian Pertalite untuk Kelompok Desil 9 dan 10
Saham Bank Mandiri Melemah di Tengah Isu Pemblokiran Rekening Demonstran
Kementerian Keuangan Tetapkan Nilai Kurs untuk Pelunasan Pajak dan Bea Masuk Periode 06– 12 Mei 2026
Pelaku UMKM Kini Bisa Ganti Background Foto Produk Sendiri Tanpa Biaya Mahal 

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 12:44 WIB

Penembakan di Tiro Harus Diusut Tuntas, Pang Lima TNI Jangan Tutup Mata, Persoalan Bendera Aceh Bukan Alasan Untuk Melakukan Kekerasan

Jumat, 6 November 2026 - 12:27 WIB

SMPA Kecam Insiden Berdarah di Pidie, Desak Pengusutan Secara Transparan dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Jumat, 6 November 2026 - 00:14 WIB

Ketua FORBES DPR RI-DPD RI Asal Aceh Kecam Penembakan Warga, Desak Penyelesaian Bendera Aceh Lewat Dialog dan Jalur Konstitusional

Jumat, 6 November 2026 - 00:10 WIB

Tragedi Berdarah Tiro Minta Pemerintahan Prabowo Selamatkan Perdamaian Aceh

Kamis, 5 November 2026 - 23:45 WIB

Pasca-Insiden Tragis di Tiro, Aktivis HAM Aceh Desak Forbes DPR/DPD RI Inisiasi Perundingan Tingkat Tinggi Bersama Sufmi Dasco

Kamis, 5 November 2026 - 23:37 WIB

Kala Darah Jatuh di Tiro: Saatnya Forbes Ajak Dasco Selesaikan Bendera Aceh

Kamis, 5 November 2026 - 19:51 WIB

Nasir Nurdin Angkat Bicara soal Tuduhan Suap, Tegaskan Siap Tempuh Jalur Hukum

Kamis, 5 November 2026 - 19:12 WIB

YARA Minta MPR Aktifkan Kembali Ketentuan Referendum, Dorong Aceh Miliki Ruang Penyelesaian Perbedaan dengan Pusat

Berita Terbaru

GAYO LUES

Sanitasi, Rehab MCK TMMD ke-130 Hampir Rampung

Jumat, 6 Nov 2026 - 11:55 WIB

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (tengah) menunjukkan ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM miliknya saat menjadi saksi sidang lanjutan dugaan pencemaran nama baiknya terkait tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Presiden ke-7 RI Joko Widodo dihadirkan sebagai saksi dalam sidang tersebut. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/sgd/nym.

HUKUM & KRIMINAL

Jokowi Keberatan Ijazah UGM Diuji Labfor Ulang di Sidang Roy Suryo

Jumat, 6 Nov 2026 - 02:41 WIB