Aceh Tengah, 19 Juni 2025 — Setelah bertahun-tahun menyuarakan keresahan masyarakat terkait konflik antara manusia dan satwa liar di Aceh, khususnya gajah Sumatera, anggota Komisi IV DPR RI, Ir. H. TA Khalid, MM, akhirnya melihat hasil nyata dari perjuangannya. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, merespons langsung dengan langkah konkret: menawarkan hingga 80.000 hektare lahan konservasi untuk gajah di Aceh.
Pernyataan tersebut disampaikan TA Khalid saat kunjungan ke Aceh Tengah bersama Duta Besar Inggris, Menteri Kehutanan, dan sejumlah pejabat lainnya pada Kamis (19/6/2025). Dalam sambutannya, politisi senior Partai Gerindra itu mengungkapkan bahwa perhatian Presiden Prabowo terhadap konflik satwa dan manusia di Aceh bermula dari pertemuannya dengan Raja Charles III dalam kunjungan kenegaraan ke Inggris beberapa waktu lalu.
“Saat itu pihak WWF meminta Presiden menghibahkan 10.000 hektare tanah di Aceh untuk kawasan konservasi gajah. Namun, Pak Prabowo bukan hanya menyetujui, malah langsung menawarkan 20.000 hektare. Bahkan informasi terakhir yang saya peroleh, Presiden siap menghibahkan hingga 80.000 hektare jika memang dibutuhkan,” ujar TA Khalid, yang juga menjabat sebagai Ketua Forbes DPR dan DPD RI asal Aceh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Konflik antara manusia dan satwa liar, khususnya gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus), telah lama membayangi kehidupan masyarakat pedalaman Aceh. Ironisnya, konflik satwa semakin mencuat justru setelah konflik bersenjata di Aceh berakhir. Kawasan hutan yang semula menjadi habitat gajah kini beririsan dengan wilayah permukiman, perkebunan, dan lahan pertanian warga, menyebabkan kerugian ekonomi dan rasa aman masyarakat.
Sejak 2021, TA Khalid telah konsisten mengangkat isu ini di Senayan. Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama pejabat eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 27 Mei 2021, isu konflik gajah berhasil masuk dalam kesimpulan resmi rapat. Kala itu, TA Khalid membacakan pandangan Fraksi Gerindra dengan nada tegas.
“Permasalahan gajah di Aceh bukan permasalahan kemarin. Ini sudah bertahun-tahun belum pernah diselesaikan. Saya minta dukungan agar penyelesaiannya dimasukkan ke dalam kesimpulan rapat hari ini,” ucapnya dalam rekaman video yang kala itu tersebar luas.
Tak berhenti di Senayan, TA Khalid juga aktif menginisiasi pertemuan langsung dengan para pemangku kepentingan di Aceh. Pada 3 November 2021, ia hadir dalam rapat konsultasi penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Gajah Sumatera di Hotel Hermes Palace Banda Aceh. Pertemuan tersebut melibatkan perwakilan KLHK, LSM lingkungan, dan masyarakat lokal.
Dalam forum itu, TA Khalid mendesak agar penanganan konflik gajah tidak hanya dilakukan secara struktural oleh pemerintah, tetapi harus melibatkan masyarakat lokal sebagai mitra strategis, serta menggandeng LSM berpengalaman dalam konservasi.
KLHK melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) merespons dengan menyusun dokumen rencana aksi yang komprehensif, serta membuka ruang konsultasi publik untuk memperkuat peran aktif para pihak.
Kini, berkat keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam menanggapi permintaan itu, arah penyelesaian konflik gajah di Aceh mulai menemui jalannya. Lahan konservasi yang dihibahkan menjadi solusi jangka panjang untuk memisahkan habitat satwa liar dari wilayah permukiman masyarakat.
Bagi TA Khalid, perjuangan panjang ini bukan soal politik atau popularitas. Ini adalah wujud dari komitmen moral dan tanggung jawab terhadap masyarakat Aceh yang selama ini hidup dalam bayang-bayang konflik ekologis yang tidak kalah genting dari konflik sosial.
“Ini bukan akhir dari perjuangan. Tapi awal dari keseriusan negara hadir dalam menyelamatkan satwa dilindungi, tanpa melukai kehidupan masyarakat lokal,” tutupnya. (*)
