Takengon Baranewsaceh.co | Fenomena panic buying bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah SPBU di Aceh Tengah dan Bener Meriah dinilai sangat merugikan masyarakat. Selain menghabiskan waktu dan tenaga, antrean panjang juga berdampak pada aktivitas ekonomi warga.
“Bukan hanya waktu dan energi yang terbuang. Jika waktu itu digunakan untuk bekerja atau berusaha, tentu ada nilai ekonomi yang bisa dihasilkan,” ujar Khosi NT, Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Aceh Tengah, Jumat (6/3/2026).
Menurutnya, ribuan masyarakat yang mengantre di berbagai SPBU, bahkan sejak malam hingga pagi hari, sesungguhnya menanggung kerugian besar bila dihitung dari waktu dan tenaga yang terpakai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai, kerugian tersebut tidak hanya dalam bentuk materi. Kondisi ini juga menambah beban psikologis masyarakat yang hingga kini masih menyimpan trauma akibat musibah yang melanda daerah tersebut beberapa waktu lalu.
“Bukan hanya nilai rupiah yang terbuang, tetapi juga beban psikologis masyarakat yang masih trauma akibat musibah. Ini tentu menambah panjang daftar penderitaan masyarakat,” katanya.
Khosi menegaskan, pengalaman panic buying yang terjadi di Aceh Tengah dan Bener Meriah di tengah suasana Ramadhan ini tidak boleh terulang kembali. Pemerintah, kata dia, harus bersikap lebih waspada dan tegas dalam mengantisipasi situasi serupa.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mengimbau masyarakat agar tidak panik. Lebih dari itu, pemerintah harus mampu membuktikan bahwa kebutuhan BBM masyarakat benar-benar tersedia dan terjamin.
“Pemerintah harus melakukan pengawasan secara berkelanjutan dan berani menindak pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.
Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang telah menyampaikan informasi mengenai ketersediaan BBM serta melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan. Namun, ia menilai pengawasan semacam itu tidak boleh bersifat sementara.
“Langkah tersebut baik, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan. Jangan hanya diawasi ketika masalah sudah terjadi,” katanya.
Khosi menambahkan, upaya pencegahan seharusnya dilakukan sejak dini. Pemerintah diharapkan mampu membaca situasi sehingga kepanikan masyarakat dapat dicegah sebelum terjadi.
“Mencegah tentu lebih baik daripada mengobati. Pemerintah harus jeli melihat potensi persoalan agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penindakan terhadap pihak-pihak yang terbukti memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan pribadi.
Apalagi, lanjutnya, masyarakat masih diliputi trauma pascabencana banjir bandang yang sempat membuat berbagai kebutuhan pokok sulit diperoleh.
“Pengalaman itu membuat masyarakat menjadi lebih sensitif. Sedikit saja ada informasi yang tidak jelas, emosi masyarakat mudah terpancing,” kata Khosi.
Karena itu, ia mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada publik. Masyarakat juga diharapkan lebih bijak dalam memilah informasi dan tidak mudah terpancing oleh kabar yang belum tentu benar.
Ia juga meminta pemerintah memastikan secara terbuka bahwa pasokan BBM hingga menjelang Idul Fitri dalam kondisi aman.
Menurutnya, kepastian tersebut harus dibarengi dengan pengawasan lapangan yang konsisten serta tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan.
“Pemerintah harus mampu mengembalikan kepercayaan publik bahwa mereka hadir di tengah masyarakat. Itu tidak cukup dengan imbauan, tetapi harus dibuktikan dengan kerja nyata,” ujarnya. (Dani)
