Kutacane – Bupati Aceh Tenggara, Muhammad Salim Fakhry , didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Sadli , Camat Ketambe Miftahul Khairi , dan perwakilan ULP III Aceh Jaya Juliadi , melakukan sosialisasi rencana pembangunan jembatan baru di Desa Bukit Baru, Kecamatan Ketambe, Kamis (29/5/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi awal kepada masyarakat sekaligus meminta dukungan atas proyek infrastruktur tersebut yang dinilai sangat mendesak untuk direalisasikan.
Pertemuan sosialisasi berlangsung di balai desa setempat dan dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, kepala dusun, aparatur desa, serta perwakilan warga yang lahannya akan terdampak pembangunan. Acara dibuka dengan sambutan dari Camat Ketambe yang menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati beserta rombongan sebagai bentuk respon pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Aceh Tenggara, Muhammad Salim Fakhry , menegaskan bahwa kunjungan ini adalah upaya nyata pemerintah dalam menyelesaikan masalah infrastruktur yang telah lama dikeluhkan masyarakat, khususnya terkait banjir yang kerap melanda wilayah tersebut saat musim hujan tiba.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami datang ke sini untuk menyelesaikan masalah yang sudah lama dikeluhkan masyarakat. Selama ini, ketika hujan turun, banjir kerap melanda karena jembatan yang ada saat ini tidak mampu menampung aliran air. Kolong jembatan sering tersumbat sampah dan material kayu hanyutan, sehingga air meluap ke pemukiman,” ujar Bupati.
Ia juga menyatakan bahwa pembangunan jembatan baru akan sangat membantu mengurangi risiko banjir serta meningkatkan aksesibilitas warga. Untuk itu, ia meminta agar masyarakat dapat bersama-sama mendukung program pembangunan ini demi kemajuan bersama.
Salah satu poin penting dalam sosialisasi tersebut adalah pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jembatan dan akses jalan pendukung. Bupati menjamin bahwa warga yang lahannya terkena dampak proyek akan mendapatkan ganti rugi sesuai dengan hasil perhitungan tim apresial yang akan dibentuk nantinya.
“Bagi warga yang lahannya terpakai atau bahkan rumahnya, kami pastikan akan mendapat ganti rugi secara layak dan transparan. Kami tidak ingin ada masyarakat yang dirugikan akibat pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan umum ini,” tegas Bupati.
Perwakilan ULP III Aceh, Jaya Juliadi , menyampaikan rincian teknis pembangunan jembatan tersebut. Menurutnya, luas lahan yang dibutuhkan adalah sepanjang 175 meter dengan lebar 9,5 meter ke kiri dan ke kanan. Dimensi jembatan direncanakan memiliki panjang 16 meter dan tinggi 4 meter dari permukaan air sungai.
“Tinggi jembatan yang cukup ini akan memastikan aliran air tidak tersumbat lagi, sehingga risiko banjir bisa diminimalisir. Selain itu, kapasitas jembatan juga akan lebih besar dan aman untuk dilalui kendaraan roda empat secara maksimal,” tambah Jaya.
Ia juga mengimbau kepada masyarakat yang lahannya akan terdampak proyek untuk segera menyetujui proses pembebasan lahan, agar pelaksanaan pengerjaan nanti tidak mengalami kendala atau penolakan dari pihak tertentu.
Dalam forum yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, kepala dusun, dan perangkat desa, mayoritas peserta menyatakan menyetujui rencana pembangunan jembatan tersebut. Mereka mengakui bahwa banjir yang sering terjadi telah mengganggu aktivitas sehari-hari dan merusak infrastruktur jalan serta rumah.
“Kami sepakat dengan pembangunan jembatan ini. Memang selama ini ketika hujan deras, air cepat naik dan menggenangi rumah serta jalan. Mudah-mudahan dengan jembatan baru ini, banjir tidak sering terjadi lagi,” kata salah seorang perwakilan masyarakat, Sopian Selian .
Namun demikian, ia juga menyampaikan bahwa belum semua warga yang terkena dampak pembebasan lahan hadir dalam sosialisasi kali ini. Untuk itu, pihak desa berencana akan mengadakan musyawarah lanjutan untuk memastikan persetujuan secara lengkap dari seluruh masyarakat terdampak.
“Kami akan segera mengagendakan pertemuan khusus bersama seluruh warga yang terkena dampak proyek, sehingga tidak ada kendala di lapangan saat pengerjaan dimulai,” ujarnya.
Sebagai wilayah yang rawan banjir dan bergantung pada akses transportasi darat, masyarakat Desa Bukit Baru sangat mengharapkan kehadiran jembatan baru yang lebih kuat dan aman. Selain untuk keselamatan, mereka juga berharap jembatan ini akan memperlancar distribusi barang, terutama hasil pertanian seperti kopi, coklat, dan karet yang menjadi tulang punggung ekonomi desa.
“Selama ini, kalau banjir, akses keluar-masuk desa terputus. Petani sulit membawa hasil panen ke pasar, dan anak-anak pun kesulitan pergi ke sekolah. Kami berharap dengan adanya jembatan baru ini, semua bisa lebih lancar,” tutur Nurdin, salah seorang petani kakao di desa tersebut.
Bupati menambahkan bahwa pembangunan jembatan di Desa Bukit Baru merupakan bagian dari rangkaian program infrastruktur yang sedang dilaksanakan Pemkab Aceh Tenggara. Sebelumnya, sosialisasi serupa telah dilakukan untuk pembangunan Jembatan Lawe Sigala-gala dan Jembatan Kuning , yang juga mendapat dukungan positif dari masyarakat.
“Alhamdulillah, masyarakat di desa-desa lain sudah menyetujui pembangunan jembatan. Semoga di Desa Bukit Baru ini pun sama. Ini semua kita lakukan demi kebaikan bersama dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tutup Bupati.
Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk menjaga transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan proyek. Tim apresial yang akan ditunjuk untuk menilai nilai ganti rugi lahan akan bekerja secara objektif dan profesional, serta tetap melibatkan peran aktif aparatur desa dan tokoh masyarakat.
Dengan adanya dukungan penuh dari masyarakat dan komitmen pemerintah daerah, rencana pembangunan jembatan di Desa Bukit Baru Kecamatan Ketambe semakin besar peluangnya untuk berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam waktu dekat. (RED)
