slot preparation.lsrs.lu https://1000towns.ca/ginters-meadow/

10 Janji Manis UU Perampasan Aset, Pengawasan Jadi Pertaruhan Terbesar

Redaksi Bara News

- Redaksi

Jumat, 20 November 2026 - 04:17 WIB

5078 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA |  Klaim itu disampaikan dengan nada meyakinkan. Di hadapan pemerintah dan anggota dewan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, membeberkan 10 poin penting yang disebut menjadi tulang punggung undang-undang tersebut. Daftar itu terdengar lengkap, rapi, dan seolah menjawab semua kecemasan publik. Namun di balik daftar itu, pertanyaan lama tetap menggantung, apakah janji-janji tersebut benar-benar memiliki gigi untuk mengendalikan aparat, atau hanya sekadar pasal pemanis dalam naskah yang disahkan terburu-buru.

Poin pertama yang dikedepankan adalah prinsip dan asas hukum dalam perampasan aset, yang diklaim menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Secara normatif, rumusan itu terdengar ideal. Persoalannya, asas tanpa mekanisme penegakan yang jelas kerap hanya menjadi hiasan konsideran. Tanpa sanksi tegas bagi aparat yang melanggar proporsionalitas, asas tersebut sulit diuji di ruang sidang.

Kedua, ruang lingkup tindak pidana diperluas. Tidak hanya korupsi, tetapi juga tindak pidana lainnya, termasuk penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak. Contoh yang disebut adalah investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang korbannya sangat banyak dan menanti keadilan. Perluasan ini memang menjawab kebutuhan zaman, ketika kejahatan kerah putih tidak lagi bersembunyi di brankas, melainkan di balik aplikasi dan skema digital. Namun perluasan yang sama juga memperbesar wilayah kekuasaan aparat, karena hampir semua kejahatan ekonomi berskala besar kini bisa ditarik ke dalam rezim perampasan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketiga, DPR menegaskan ancaman pidana terhadap pelaku tetap berlaku, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan. Penegasan ini penting untuk menepis anggapan bahwa perampasan aset menggantikan pemidanaan. Negara tetap menghukum orangnya, sekaligus merampas hartanya. Di atas kertas, kombinasi ini terlihat garang terhadap koruptor.

Keempat, diatur prosedur dan pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa putusan pidana, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Inilah jantung dari skema non-conviction-based forfeiture. Negara tidak perlu menunggu vonis pidana untuk merampas aset yang diduga hasil kejahatan. Mekanisme ini yang paling dipuji sekaligus paling ditakuti, karena membuka peluang perampasan dilakukan lebih cepat, tetapi juga lebih rawan disalahgunakan jika pengadilan hanya menjadi stempel.

Kelima, ada jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang. Keenam, dijamin upaya optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak. Dua poin ini menjadi ujian moral undang-undang tersebut. Sebab dalam praktik, korban investasi bodong selama ini paling sering hanya menjadi penonton, sementara aset yang disita menguap dalam proses birokrasi yang panjang dan tidak transparan.

Ketujuh, tugas dan kewenangan pengelolaan aset diserahkan kepada badan yang berkompeten untuk mengelola secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya. Kedelapan, pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan dan pengelolaan aset dilakukan oleh badan yang independen. Kesembilan, ada pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar perampasan aset tidak semata-mata digunakan sebagai sarana menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Kesepuluh, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Rangkaian poin ketujuh hingga kesepuluh itulah yang sesungguhnya menentukan apakah undang-undang ini menjadi alat pemberantasan korupsi atau alat pemerasan baru. Pengelolaan aset selama ini adalah titik paling gelap dalam penegakan hukum Indonesia. Aset sitaan yang nilainya menyusut, hilang, berpindah tangan, atau dijual di bawah harga pasar bukan cerita baru. Jika badan pengelola dan badan pengawas independen itu tidak benar-benar independen, tidak memiliki kewenangan memanggil aparat, tidak membuka datanya kepada publik, dan tidak bisa dituntut secara pidana maupun perdata, maka janji transparansi hanya akan berhenti di lembaran naskah.

Kritik kelompok sipil menjadi relevan di titik ini. Mereka tidak menolak perampasan aset koruptor. Mereka mempertanyakan mengapa kewenangan negara yang begitu besar untuk menelusuri, memblokir, dan menyita tidak diimbangi dengan kontrol yang sama kuatnya. Tanpa kontrol itu, poin kesembilan tentang pencegahan penyalahgunaan kekuasaan akan terdengar seperti pernyataan niat baik, bukan norma hukum yang bisa ditegakkan.

Daftar 10 poin tersebut dibacakan dalam rangkaian pembahasan yang berujung pada kesepakatan Komisi III DPR dan pemerintah dalam rapat kerja di gedung DPR, Jakarta, pada Rabu, 18 November 2026, untuk membawa RUU itu ke rapat paripurna. Sehari kemudian, pada Kamis, 19 November 2026, DPR mengesahkannya menjadi undang-undang.

Pengesahan itu memang memenuhi ultimatum publik setelah demonstrasi Agustus 2026. Namun publik tidak hanya menuntut undang-undang disahkan. Publik menuntut undang-undang yang tidak bisa dipakai untuk menakut-nakuti, memeras, dan merampas secara sewenang-wenang. Sepuluh poin yang dipaparkan Habiburokhman baru akan bermakna jika satu pertanyaan paling mendasar ini dijawab secara terbuka, siapa yang akan menghukum aparat ketika mereka merampas bukan untuk keadilan, melainkan untuk kekuasaan. (*)

Berita Terkait

Sidang Etik Slamet Uliandi Belum Digelar, Polri Sebut Masih Dalam Perawatan
Ahrie Sonta Dipecat Tidak Hormat, Majelis Nilai Penyadapan Dilakukan Secara Ilegal
Sidang Etik Listyo Sigit Ditunda Pekan Depan, Eko Hadi Lebih Dulu Dipecat Tidak Hormat
Kapolri: Belum Ada Tersangka Makar, Penyidikan Penyadapan Prabowo Masih Berjalan
Dari Penyadapan Ilegal ke Dugaan Makar, Polisi Naikkan Kasus ke Penyidikan
Mantan Kapolri Jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Polri Gelar Perkara Tertutup
YLBHI: UU Perampasan Aset Kuat Merampas, Lemah Mengawasi Aparat
UU Perampasan Aset Disahkan, Pasal Paling Ditakuti Koruptor Justru Dihapus

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 04:49 WIB

Sidang Etik Slamet Uliandi Belum Digelar, Polri Sebut Masih Dalam Perawatan

Jumat, 20 November 2026 - 04:47 WIB

Ahrie Sonta Dipecat Tidak Hormat, Majelis Nilai Penyadapan Dilakukan Secara Ilegal

Jumat, 20 November 2026 - 04:41 WIB

Kapolri: Belum Ada Tersangka Makar, Penyidikan Penyadapan Prabowo Masih Berjalan

Jumat, 20 November 2026 - 04:38 WIB

Dari Penyadapan Ilegal ke Dugaan Makar, Polisi Naikkan Kasus ke Penyidikan

Jumat, 20 November 2026 - 04:35 WIB

Mantan Kapolri Jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Polri Gelar Perkara Tertutup

Jumat, 20 November 2026 - 04:28 WIB

YLBHI: UU Perampasan Aset Kuat Merampas, Lemah Mengawasi Aparat

Jumat, 20 November 2026 - 04:25 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan, Pasal Paling Ditakuti Koruptor Justru Dihapus

Jumat, 20 November 2026 - 04:21 WIB

Negara Bisa Rampas Harta Tanpa Vonis, Inilah 7 Aturan Kunci yang Wajib Diwaspadai

Berita Terbaru