Tuntutan Reshuffle Menkop Tidak Relevan, Rakyat Butuh Kepastian dan Ekonomi yang Bangkit

Redaksi Bara News

- Redaksi

Minggu, 8 Juni 2025 - 17:24 WIB

5068 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah DKI Jakarta (PW GPA DKI Jakarta) Dedi Siregar melihat dan menilai opini yang ada di medsos terkait isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih belakangan ini. Isu reshuffle menteri seringkali digunakan sebagai alat politik untuk mengkritik kinerja pemerintah atau untuk mengintimidasi/menekan Presiden agar mau melakukan perombakan kabinet. Dengan adanya tuntutan segelintir orang yang terus berusaha agar Menkop Budi Arie di-reshuffle dari kabinet merupakan sesuatu hal yang dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi dan sangat mengganggu stabilitas politik, padahal kinerja Menkop terus mendapatkan apresiasi dan dukungan dari rakyat, karena Menkop fokus bekerja untuk membangkitkan ekonomi rakyat desa.

Adanya pihak yang sengaja menyebarkan kegaduhan melalui isu reshuffle Menkop ini dengan tujuan agar bisa masuk ke dalam pemerintah, sementara itu pihak Istana Kepresidenan sendiri menegaskan bahwa isu reshuffle kabinet yang berembus kencang masih bersifat spekulasi dari pihak luar.

Menyikapi wacana yang berkembang saat ini terkait dengan narasi reshuffle kabinet, kami melihat bahwa reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Jadi jangan ada pihak yang berusaha ikut terlibat untuk mendorong-dorong, dan juga ikut mengintervensi Presiden, dan jangan juga ikut-ikut mendesak-desak apalagi menekan Presiden karena itu hak prerogatif Presiden.

Tuntutan reshuffle kabinet saat ini merupakan rekayasa dari kelompok tertentu yang risih dengan capaian kinerja dan kebijakan Menkop dalam membangun perekonomian rakyat melalui koperasi, sehingga mereka berusaha terus mencari-cari celah agar Presiden dapat ditekan dan pada akhirnya terpengaruh opini mereka. Kami nyatakan bahwa bagi rakyat tidak penting untuk mengganti Menkop, yang mereka butuhkan saat ini adalah kebutuhan pokok rakyat dapat dengan mudah diatasi, dan ekonomi rakyat bangkit.

Kelompok penyebar isu ini kerap kali hanya membangun narasi liar, sering kali isu ini digulirkan menggunakan data yang ngawur dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya sehingga mengaburkan informasi yang akurat. Mereka sengaja merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap kinerja Menteri Koperasi saat ini.

Dengan beredarnya isu reshuffle ini, bisa menimbulkan kegaduhan dan polarisasi di masyarakat. Karena itulah maka kami mengajak masyarakat agar tidak percaya dengan informasi sesat yang sering menuntut reshuffle Menkop ini, karena akan mengganggu kinerja Menkop yang sedang fokus untuk membangun Kopdes Merah Putih. Rakyat sudah muak dengan para gerombolan ini yang cuma bisa berteriak-teriak, dan hanya memikirkan kepentingan pribadinya dan kepentingan kelompoknya saja.

Dengan progres yang sedang dilakukan oleh Menkop saat ini, isu reshuffle sudah tidak relevan, karena kinerja Menkop sudah optimal, dan tidak perlu juga mengganti Menkop. Kami melihat Menkop betul-betul bekerja keras agar Kopdes Merah Putih segera terbentuk di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Menkop Budi Arie terus melakukan program prioritas Kemenkop antara lain swasembada pangan koperasi, pengembangan industri agromaritim berbasis koperasi, serta industrialisasi hilirisasi melalui koperasi. Kemudian, pengentasan kemiskinan, penggerak ekonomi rakyat, pemasok utama bahan baku, dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang. Oleh karena itulah kami sangat mendukung terobosan dari Menteri Koperasi. Semoga dengan ini koperasi bisa kembali bangkit dan bisa menyerap produk pertanian dan peternakan untuk kebangkitan ekonomi rakyat kecil. (*)

Berita Terkait

Gerakan Pemuda Al Washliyah DKI Jakarta Ucapkan Selamat Idul Adha 1446 H
Ketua Pokja Bunda PAUD Aceh Siap Beri Dukungan Kesetaraan Guru PAUD
Gunakan Ojol, Wagub Aceh Terobos Kemacetan Jakarta Demi Perjuangkan Dana Otsus Aceh
Wagub Aceh Temui Menteri Supratman Andi Agtas di Jakarta, Minta Dukungan Perpanjangan Dana Otsus
Wagub Aceh Temui Menkumham, Perjuangkan UUPA
Sosialisasi DiBukittinggi, Wamen ATR/Waka BPN: Sertipikat Tanah Ulayat Hak Masyarakat Hukum Adat
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron dalam MoU dengan DMI.
Bertemu Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Wagub Aceh Dorong Percepatan Revisi UUPA