HOTELBET beta.lra.gov.mv dbm.wyb.ac.lkpreparation.lsrs.lu wayacim.wyb.ac.lk

Tudingan Tak Berdasar, Pemkab Aceh Timur Luruskan Isu dana BOP

- Redaksi

Senin, 12 Mei 2025 - 00:30 WIB

50458 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Baranewsaceh.co, Aceh Timur | Pemerintah Kabupaten Aceh Timur membantah keras tudingan terkait dugaan keterlambatan pencairan dana Biaya Operasional (BOP) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di 24 kecamatan. Bantahan ini menyusul pemberitaan di salah satu media daring dan pernyataan dari sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh Timur.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (DKPLUH) Aceh Timur,
Ibu Tajul Hidayat.S.S.,M.H.dengan tegas menyatakan bahwa tudingan tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar. Ia menjelaskan bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025, tidak dialokasikan dana untuk BOP BPP yang dimaksud.

“Untuk Tahun 2025, anggaran yang tersedia hanya untuk penggandaan, listrik, dan ATK yang bersumber dari APBK. Dana BOP memang tidak ada, jadi tidak benar jika dikatakan belum dicairkan,” ungkap Tajul pada Minggu (11/05/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut, Tajul meluruskan informasi yang menyebutkan adanya dana operasional kantor dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang belum dicairkan selama satu tahun. Menurutnya, informasi yang diterima oleh LSM tersebut kemungkinan keliru.
“Tidak ada alokasi dana APBN untuk BOP BPP di DKPLUH Aceh Timur pada tahun ini,” tegasnya.

Tajul juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur saat ini tengah menjalankan proses efisiensi anggaran.

Meskipun demikian, ia menyoroti kinerja DKPLUH pada Tahun 2024 yang dinilainya cukup baik, dengan realisasi fisik dan keuangan mencapai 98,78 persen. Selain itu, DKPLUH juga berhasil meraih nilai SAKIP B dari pemerintah pusat.

“Nilai tersebut menunjukkan bahwa kami mampu merencanakan, mengelola, dan melaksanakan program secara efektif,” imbuhnya.
Tajul berharap kondisi keuangan daerah dapat membaik pada tahun 2026. Dengan perbaikan kondisi tersebut, sub kegiatan operasional BPP yang dianggap krusial dalam mendukung kinerja penyuluh pertanian dapat direncanakan dengan lebih baik dan berkelanjutan.

Dana operasional BPP sendiri memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung para penyuluh pertanian yang bekerja secara langsung membantu petani di lapangan. Dukungan operasional yang memadai diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di seluruh wilayah Aceh Timur.

Menutup keterangannya, Tajul mengimbau seluruh pihak untuk memastikan keakuratan informasi sebelum disampaikan kepada publik. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Berita Terkait

Kebakaran Hebat Landa Lokasi Pengeboran Minyak Ilegal di Aceh Timur, Petugas Damkar Masih Berjibaku
Tokoh Pemerhati Sosial Aceh Timur, Minta SPPG Tetap Harus Dipertahankan Dengan Perbaikan Kualitas Kelayakan
Pengibaran Bendera Bulan Bintang di Maulid Nabi Aceh Timur Viral, TNI Lakukan Penertiban di Tengah Minimnya Penjelasan Resmi
Sengketa Lahan di Aceh Timur: Dugaan Ilegalitas PT CGU Ancam Ruang Hidup Warga
JANGAN BERMIMPI!” 10 Bulan Pascabanjir, Jalan Idi Tunong–Banda Alam Belum Juga Diperbaiki
Ribuan Warga Aceh Timur Kembali Ramaikan Jalan Sehat Gembira Medco E&P Malaka
Kapolsek Banda Alam Salurkan Bantuan Sosial Kepada Anak Penderita Disabilitas Berat Di Desa Panton Rayeuk
Polsek Banda Alam Dampingi Penyaluran Bantuan Kursi Roda Dan Sembako Untuk Warga Disabilitas

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 03:48 WIB

Cukai Rokok yang Melempem dan Labirin Bisnis Ilegal yang Melanggeng

Rabu, 16 September 2026 - 03:44 WIB

Purbaya Diduga Ngotot Tarik Setoran Ratusan Triliun dari Danantara untuk Tambal APBN

Rabu, 16 September 2026 - 03:41 WIB

Polemik Setoran Rp 120 Triliun, CEO Danantara Akan Temui Menteri Keuangan

Rabu, 16 September 2026 - 03:37 WIB

Bahaya Zona Abu-abu: Menggugat Transparansi Aliran Keuntungan BUMN Pasca-Transisi

Rabu, 16 September 2026 - 03:28 WIB

Menakar Beban Fiskal, Danantara Buka Suara Terkait Isu Setoran Rp 120 Triliun

Rabu, 16 September 2026 - 03:23 WIB

Keberatan Setor Rp 120 T ke Negara, Danantara Bakal Bicarakan Nasib Dividen dengan Menkeu Baru

Rabu, 16 September 2026 - 03:17 WIB

Mengapa Purbaya Diganti? Menguji Kepercayaan di Balik Rotasi Kursi Bendahara Negara

Rabu, 16 September 2026 - 03:13 WIB

KPK Dalami Keterlibatan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam Pusaran Suap HGB Summarecon

Berita Terbaru