Opini
Penulis: Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
Demokrasi modern tidak hanya menghadapi ancaman otoritarianisme kekuasaan, tetapi juga ledakan kebodohan yang diproduksi secara massal melalui media sosial. Fenomena ini semakin terasa ketika ruang publik dipenuhi oleh orang-orang yang berbicara paling keras justru dengan basis pengetahuan paling dangkal. Dalam ilmu psikologi sosial, gejala ini dikenal sebagai Dunning-Kruger Effect.
Konsep tersebut diperkenalkan oleh dua psikolog Amerika Serikat, David Dunning dan Justin Kruger, melalui riset mereka pada 1999 di Cornell University. Penelitian itu menemukan fakta ironis: individu dengan kemampuan rendah justru cenderung menilai dirinya lebih pintar dibanding orang lain. Sebaliknya, orang yang benar-benar kompeten justru lebih hati-hati dalam menyimpulkan sesuatu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam bahasa sederhana, orang yang tidak tahu sering kali tidak sadar bahwa dirinya tidak tahu.
Inilah problem paling berbahaya dalam era banjir informasi hari ini. Ketika kebodohan bertemu rasa percaya diri berlebihan, lahirlah keberanian untuk berbicara tanpa data, menyerang tanpa argumen, dan menyesatkan publik tanpa rasa bersalah. Lebih parah lagi, mereka biasanya anti kritik karena merasa dirinya paling benar.
Fenomena tersebut tampak nyata dalam lanskap politik Indonesia beberapa tahun terakhir, terutama pada kelompok relawan politik yang oleh publik populer disebut “termul”. Istilah ini memang bernada satiris, tetapi kemunculannya merepresentasikan keresahan sosial terhadap perilaku sebagian pendukung kekuasaan yang tampil agresif di ruang publik, namun miskin substansi.
Salah satu gejala paling menonjol ialah kecenderungan menyerang lawan diskusi dengan intimidasi verbal ketimbang argumentasi berbasis data. Debat publik berubah menjadi arena kebisingan, bukan pertukaran gagasan. Media sosial dipenuhi cacian, stigmatisasi, bahkan glorifikasi terhadap ketidaktahuan.
Dalam konteks ini, Dunning-Kruger bukan lagi sekadar fenomena psikologis individual, melainkan telah menjelma menjadi kultur politik.
Pertanyaannya, mengapa gejala ini begitu mudah menjangkiti kelompok relawan kekuasaan?
Jawabannya tidak dapat dilepaskan dari perubahan stratifikasi sosial yang berlangsung sangat cepat di era populisme politik. Banyak relawan direkrut dari kelompok sosial yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap kekuasaan, fasilitas, maupun pengaruh politik. Ketika mereka tiba-tiba berada dekat dengan lingkar elite, memperoleh privilese, akses, bahkan popularitas instan, muncul efek psikologis berupa *overconfidence*.
Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu menyebut kondisi ini sebagai perubahan mendadak dalam “modal sosial” dan “modal simbolik”. Ketika seseorang yang sebelumnya berada di pinggir kekuasaan mendadak memperoleh legitimasi politik, sering kali terjadi ledakan ego yang tidak diimbangi kedalaman intelektual.
Akibatnya, muncul ilusi superioritas.
Mereka merasa lebih pintar hanya karena dekat dengan kekuasaan. Mereka menganggap kritik sebagai ancaman, bukan bagian dari demokrasi. Pada titik inilah nalar mulai mati, digantikan fanatisme.
Fenomena tersebut terlihat jelas dalam berbagai tayangan televisi dan kanal YouTube politik. Publik berulang kali disuguhi debat yang miskin substansi tetapi kaya sensasi. Argumen dibangun bukan atas dasar riset, melainkan emosi dan loyalitas buta. Bahkan tidak sedikit informasi keliru atau manipulatif yang disebarkan secara terbuka tanpa verifikasi.
Ironisnya, sebagian media justru memelihara pola ini demi rating dan klik.
Acara-acara diskusi politik berubah menjadi panggung keributan. Narasumber dipilih bukan karena kapasitas intelektual, tetapi karena kemampuan menciptakan kontroversi. Dalam teori komunikasi politik, kondisi ini disebut spectacle politics, yakni politik tontonan, di mana substansi dikorbankan demi sensasi.
Padahal media massa sejatinya memiliki tanggung jawab moral sebagai instrumen pencerdasan bangsa. Pers bukan sekadar industri hiburan, melainkan pilar demokrasi yang wajib menjaga kualitas diskursus publik.
Ketika ruang publik dipenuhi narasi kasar, intimidatif, dan anti-intelektual, maka yang rusak bukan hanya kualitas demokrasi, tetapi juga budaya komunikasi bangsa.
Lebih mengkhawatirkan lagi, fenomena Dunning-Kruger di era digital diperparah oleh algoritma media sosial. Platform seperti YouTube, TikTok, dan X cenderung mempromosikan konten yang provokatif, emosional, dan kontroversial. Akibatnya, orang-orang dengan argumentasi dangkal tetapi gaya bicara meledak-ledak justru memperoleh panggung lebih besar dibanding intelektual yang berbicara berbasis data.
Kita sedang memasuki era ketika popularitas dianggap lebih penting daripada kompetensi.
Dalam situasi seperti ini, publik perlu lebih kritis memilah informasi. Demokrasi tidak akan sehat jika ruang publik dikuasai oleh kebisingan orang-orang yang merasa pintar, tetapi sesungguhnya miskin literasi. Sebab sejarah menunjukkan, kerusakan sebuah bangsa sering kali bukan dimulai oleh orang jahat, melainkan oleh orang bodoh yang diberi panggung terlalu besar.
Karena itu, lembaga penyiaran, regulator media, akademisi, dan masyarakat sipil harus mulai serius menghadapi gejala ini. Kebebasan berbicara memang dijamin demokrasi, tetapi demokrasi juga membutuhkan tanggung jawab intelektual.
Jika tidak, kita akan terus hidup dalam era ketika kebodohan tampil percaya diri, sementara akal sehat justru dipinggirkan.
