TA Khalid Minta Anggaran KKP RI 2025 Ditambah

Redaksi Bara News

- Redaksi

Selasa, 11 Juni 2024 - 20:29 WIB

50211 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA Anggota Komisi IV DPR RI H TA Khalid MM meminta anggaran KKP RI tahun 2025 ditambah. hal itu disampaikan TA Khalid dalam penyampaian pandangan fraksi mewakili fraksi Gerindra pada Rapat kerja komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP RI), Selasa 11 Juni 2024.

TA Khalid Menyebut fraksi partai Gerindra Komisi IV menyampaikan bahwa pagu indikatif KKP tahun 2025 sebesar 6,23 triliun dimana pagu indikatif ini lebih rendah dari pagu anggaran KKP tahun 2024 yaitu sebesar 6,4 triliun.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa KKP telah berkontribusi besar terhadap peningkatan produk domestik bruto atau PDB data mencatat realisasi produk perikanan tahun 2023 mencapai 5,6 miliar atau 87,25 triliun namun hal tersebut tidak serta merta meningkatkan pagu anggaran KKP dari tahun ke tahun bahkan anggaran cenderung menurun, oleh karena itu kami menyetujui usulan tambahan anggaran KKP tahun 2025 sebesar 4,47 triliun sehingga pagu anggarannya ditingkatkan menjadi 10 triliun”, Tegas Politisi Asal Aceh.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ditambahkan TA Khalid, ini perlu ikhtiar kita bersama karena memang luas laut dari Sabang sampai Merauke anggaran yang terbatas kita tidak mungkin mendapatkan hasilnya maksimal maka ini dukungan dari partai Gerindra dan seluruh teman-teman Komisi IV semoga insyaallah pagu anggaran KKP ke depan semakin meningkat.

Berita Terkait

Prof Dr Sutan Nasomal : Presiden RI Harus Sadar Horor Dolar Menerkam Keamanan Indonesia
DOSA EKOLOGIS DI ATAS TANAH JARAHAN,Status Tersangka Para Kades Bongkar Borok Operasional dan Kejahatan Kehutanan PT AGM di Hulu Sungai Selatan
Skandal Tambang di Atas Lahan Cacat Hukum: Penetapan Tersangka Para Kepala Desa Runtuhkan Legitimasi Operasional PT AGM
Bedah Dokumen: Operasional PT Antang Gunung Meratus di Lahan SHM Rakyat Diduga Tabrak UU Minerba dan KUHP
Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pimpinan BGN Tersangka Korupsi MBG, Dugaan Penyimpangan Sentuh Pengadaan Rp 1 Triliun
Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Pergantian Mendadak Pimpinan BGN Memantik Sorotan Publik
Sidang Pembelaan Nadiem Makarim: Antara Klaim Tak Bersalah dan Deret Bukti Lapangan
Dapat Tanah dari Orang Tua? Simak Penjelasan Proses Balik Nama Sertipikat Berikut Ini

Berita Terkait

Minggu, 7 Juni 2026 - 04:42 WIB

Prof Dr Sutan Nasomal : Presiden RI Harus Sadar Horor Dolar Menerkam Keamanan Indonesia

Sabtu, 6 Juni 2026 - 21:00 WIB

DOSA EKOLOGIS DI ATAS TANAH JARAHAN,Status Tersangka Para Kades Bongkar Borok Operasional dan Kejahatan Kehutanan PT AGM di Hulu Sungai Selatan

Sabtu, 6 Juni 2026 - 19:21 WIB

Skandal Tambang di Atas Lahan Cacat Hukum: Penetapan Tersangka Para Kepala Desa Runtuhkan Legitimasi Operasional PT AGM

Rabu, 3 Juni 2026 - 23:03 WIB

Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pimpinan BGN Tersangka Korupsi MBG, Dugaan Penyimpangan Sentuh Pengadaan Rp 1 Triliun

Rabu, 3 Juni 2026 - 22:55 WIB

Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Pergantian Mendadak Pimpinan BGN Memantik Sorotan Publik

Rabu, 3 Juni 2026 - 03:28 WIB

Sidang Pembelaan Nadiem Makarim: Antara Klaim Tak Bersalah dan Deret Bukti Lapangan

Selasa, 26 Mei 2026 - 10:34 WIB

Dapat Tanah dari Orang Tua? Simak Penjelasan Proses Balik Nama Sertipikat Berikut Ini

Selasa, 26 Mei 2026 - 10:29 WIB

Sambangi Sulbar, Wamen Ossy Imbau GTRA Jadi Kunci Penyelesaian Konflik Pertanahan di Daerah

Berita Terbaru