TA Khalid : Kementan Perlu Benahi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

Redaksi Bara News

- Redaksi

Kamis, 20 Juni 2024 - 01:42 WIB

5024 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Aceh II H TA Khalid MM meminta Kementerian Pertanian mengatur sistem pendistribusian pupuk dengan lebih efektif agar pupuk yang murah dapat diterima dan dimanfaatkan oleh para petani.

Hal itu disampaikan TA Khalid dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian RI dan PT Pupuk Holding Company serta Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP RI Rabu, 19 Juni 2024. Menurutnya penambahan kuota pupuk subsidi di tahun ini seharusnya dapat diimbangi dengan peningkatan produktivitas hasil tanam.

“Harapan kita tahun ini pupuk subsidi bertambah produksi juga naik tetapi yang paling utama dari permasalahan hampir lima tahun saya di DPR ini adalah permasalahan pendistribusian, jadi kita minta Kementerian itu bagaimana mengatur pola distribusi sehingga bagaimana menciptakan sebuah pola penyaluran pupuk itu yang mudah bagi masyarakat yang efektif bagi masyarakat dan tidak beroperasi yang terlalu panjang, yang ketiga kita menginginkan kalau masyarakat kita bilang pakai handphone tidak semua petani punya handphone, ” tegasnya.

Dalam RDP tersebut ada 6 poin yang disimpulkan antara lain :

-Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q Kementerian Pertanian untuk membenahi basis data nasional yang valid sebagai acuan penentuan e-RDKK sebelum Pemerintah menerapkan sistem penyaluran pupuk bersubsidi yang baru.

-Komisi IV DPR RI mengingatkan kembali Kementerian Pertanian atas Kesimpulan/Keputusan Rapat Kerja tanggal 13 Maret 2024 untuk menyampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
untuk melanjutkan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang memberikan harga gas murah bagi 7 (tujuh) sektor, salah satunya pupuk yang akan menjamin keterjangkauan harga pupuk bagi petani.

Baca Juga :  Perkuat Hub Network, Ditjen Bina Adwil Gelar ToT Frontline Service Delivery di 3 Provinsi

-Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai pengusul/pemrakarsa revisi Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam terkait ketentuan mengenai pemberian pupuk bersubsidi bagi Pembudi Daya Ikan tradisional.

-Komisi IV DPR RI menyetujui untuk membentuk Panitia Kerja tentang Pupuk Bersubsidi.

-Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Pemerintah untuk keputusan atas kelebihan penyaluran akan diputuskan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian.

-Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk melakukan percepatan adendum kontrak penyaluran  pupuk bersubsidi dari 5,2 juta ton yang berupa Urea, NPK, dan Organik menjadi 9,55 juta ton.  (RED)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Satgas Yonkav 12/BC Gagalkan Penyeludupan Dua Karung Narkoba Seberat 35 Kg dan 35 Ribu Butir Ekstasi
Didukung Banyak Kalangan H Bustan Layak jadi Menteri Koperasi
Breaking News: Hendry Ch Bangun Dipecat!
SD Negeri 2 Percontohan Terima Murid Baru Dengan Acara Tepung Tawar
Kunjungan Jokowi Ke Lampung, Forum Relawan Jokowi Tegak Lurus Laporkan Kerja Politiknya
Menhan Prabowo Sambut Grand Syekh Al Azhar Prof. Ahmed di Kemhan
Judi Online Buat Candu Penikmatnya, Bara JP Millenial Angkat Bicara
Resmi Didukung DPP PKS, Haji Mirwan Kantongi SK Calon Bupati Aceh Selatan

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 00:00 WIB

Promosi Judi Online, Seorang Selebgram Asal Aceh Jaya Ditetapkan sebagai Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 - 12:33 WIB

Antisipasi Konser Langgar Syariat, Fachrul Razi Kembangkan Pusat Rapai Aceh di Banda Aceh

Rabu, 17 Juli 2024 - 10:39 WIB

Prodi Pendidikan Sejarah FKIP USM Raih Akreditasi Baik Sekali

Rabu, 17 Juli 2024 - 08:42 WIB

Aminullah Usman Berbagi Bersama Anak Yatim dan Tuna Netra di Hari Asyura

Rabu, 17 Juli 2024 - 05:54 WIB

Siap Mengawal dan Mengabdi untuk Umat, Pengurus Besar HUDA Akan Dilantik oleh Rais ‘Am Majelis Syuriah

Rabu, 17 Juli 2024 - 05:00 WIB

Jabatan Kakanwil BPN Provinsi Aceh Diserahterimakan

Rabu, 17 Juli 2024 - 04:17 WIB

Suharjono, Semua Hakim Peradilan Umum di Aceh Harus Disiplin

Selasa, 16 Juli 2024 - 23:13 WIB

Kapolda Aceh Bersama Forkopimda Aceh Sambut Presiden RI Di Bandara SIM

Berita Terbaru

EKONOMI & BISNIS

Panduan Penting untuk Mendaftarkan Perusahaan Konstruksi di Indonesia

Kamis, 18 Jul 2024 - 02:56 WIB

EKONOMI & BISNIS

Konig & The Drummer Merilis Music Video Colorful: “Ku Dan Kau”

Kamis, 18 Jul 2024 - 02:53 WIB