Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, membahas progres penyelenggaraan Sekolah Rakyat Rintisan Tahun 2025–2026. Rapat tersebut digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan awal dan memastikan program pendidikan gratis ini berjalan sesuai harapan serta menjangkau masyarakat kurang mampu.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan bahwa Sekolah Rakyat resmi dimulai sejak 14 Juli 2025 dan telah berjalan di 63 titik di seluruh Indonesia. Ia menyebut capaian ini tak lepas dari kolaborasi lintas kementerian dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Dalam masa Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), evaluasi terus dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem, tenaga pendidik, serta fasilitas pendukung lainnya.
Pemerintah berencana memperluas cakupan program ini secara bertahap. Sebanyak 37 titik tambahan akan memulai pembelajaran dalam waktu dekat, disusul 59 titik baru pada September mendatang. Dengan demikian, total 190 lokasi akan menjadi basis pelaksanaan Sekolah Rakyat tahun ini, yang diperkirakan mampu menampung lebih dari 15.000 siswa. Program ini juga didukung oleh lebih dari 2.000 guru dan 4.000 tenaga kependidikan lain, termasuk wali asrama dan tenaga pendamping.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mensos juga menyampaikan apresiasi kepada kementerian terkait atas kontribusinya, mulai dari rekrutmen tenaga pengajar, penyusunan kurikulum, penyediaan sarana prasarana, hingga dukungan anggaran. Ia menyatakan optimisme bahwa peluncuran resmi Sekolah Rakyat oleh Presiden akan dilakukan setelah seluruh persiapan terpenuhi.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa secara akademik pelaksanaan sekolah rakyat telah sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menjaga mutu pendidikan yang diberikan kepada peserta didik.
Dalam masa awal implementasinya, kegiatan MPLS di Sekolah Rakyat disebut berjalan lancar. Pemerintah berharap, program ini tidak hanya menjadi solusi pendidikan gratis, tetapi juga mampu menciptakan sistem pembelajaran yang berakar pada nilai kebangsaan, inklusif, dan merata di seluruh Indonesia. (*)
