Sekjen DPP Bara JP Sebut Komjen. Pol. Drs. H. Tomsi Tohir Balaw, M.Si Cocok Isi Jabatan Wakapolri

Redaksi Bara News

- Redaksi

Selasa, 22 Oktober 2024 - 14:58 WIB

50431 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Wakapolri Komjen Polisi Agus Andrianto dilantik menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pelantikan jajaran menteri tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Alhasil terjadi kekosongan jabatan Wakapolri sehingga menjadi isu publik tentang siapa nama yang mengisi jabatan Wakapolri usai komjen Pol. Agus Andrianto dilantik menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Kabinet Merah Putih.

Sekjen DPP Bara JP Relly Reagen saat dikonfirmasi di Markas DPP Bara JP yang beralamat di Jalan Kayu Putih Utara IIIA No.26 Pulo gadung, Jakarta Timur, mengatakan, jika untuk jabatan Wakapolri diisi oleh sosok yang berpengalaman, dan menyebutkan jika Tomsir Tohir layak untuk menjadi wakapolri. Selasa, (22/10).
“Kekosongan Jabatan Wakapolri sebaiknya diisi nama Komjen. Pol. Drs. H. Tomsi Tohir Balaw, M.Si, sebab beliau layak mengemban Amanah tersebut, mengingat selama ini beliau selaku Inspektur Jenderal (Irjen) di Kemendagri dan menjabat sebagai Plt. Sekjen di Kemendagri sehingga pengalamannya tidak hanya di kepolisian tetapi di lingkup birokrat ASN dan pemerintahan,” sebut reagen dan menambahkan jika Polri penting bagi masyarakat didalam menciptakan kamtibmas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Reagen juga menambahkan jika nama Komjen. Pol. Drs. H. Tomsi Tohir Balaw, M.Si untuk menjabat sebagai Wakapolri merupakan sebuah usulan dan layak untuk dipertimbangkan, “ Saya memberi usulan yang menurut saya layak didorong menjadi Wakapolri, Walaupun segala keputusan kita serahkan ke Presiden Prabowo Subianto, karena beliau yang memiliki wewenang tersebut dan pastinya memiliki penilaian dan pemikiran sendiri,”tutupnya. (Jaith)

Berita Terkait

Prof Dr Sutan Nasomal : Presiden RI Harus Sadar Horor Dolar Menerkam Keamanan Indonesia
DOSA EKOLOGIS DI ATAS TANAH JARAHAN,Status Tersangka Para Kades Bongkar Borok Operasional dan Kejahatan Kehutanan PT AGM di Hulu Sungai Selatan
Skandal Tambang di Atas Lahan Cacat Hukum: Penetapan Tersangka Para Kepala Desa Runtuhkan Legitimasi Operasional PT AGM
Bedah Dokumen: Operasional PT Antang Gunung Meratus di Lahan SHM Rakyat Diduga Tabrak UU Minerba dan KUHP
Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pimpinan BGN Tersangka Korupsi MBG, Dugaan Penyimpangan Sentuh Pengadaan Rp 1 Triliun
Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Pergantian Mendadak Pimpinan BGN Memantik Sorotan Publik
Sidang Pembelaan Nadiem Makarim: Antara Klaim Tak Bersalah dan Deret Bukti Lapangan
Dapat Tanah dari Orang Tua? Simak Penjelasan Proses Balik Nama Sertipikat Berikut Ini

Berita Terkait

Minggu, 7 Juni 2026 - 04:42 WIB

Prof Dr Sutan Nasomal : Presiden RI Harus Sadar Horor Dolar Menerkam Keamanan Indonesia

Sabtu, 6 Juni 2026 - 21:00 WIB

DOSA EKOLOGIS DI ATAS TANAH JARAHAN,Status Tersangka Para Kades Bongkar Borok Operasional dan Kejahatan Kehutanan PT AGM di Hulu Sungai Selatan

Sabtu, 6 Juni 2026 - 19:21 WIB

Skandal Tambang di Atas Lahan Cacat Hukum: Penetapan Tersangka Para Kepala Desa Runtuhkan Legitimasi Operasional PT AGM

Rabu, 3 Juni 2026 - 23:03 WIB

Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pimpinan BGN Tersangka Korupsi MBG, Dugaan Penyimpangan Sentuh Pengadaan Rp 1 Triliun

Rabu, 3 Juni 2026 - 22:55 WIB

Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Pergantian Mendadak Pimpinan BGN Memantik Sorotan Publik

Rabu, 3 Juni 2026 - 03:28 WIB

Sidang Pembelaan Nadiem Makarim: Antara Klaim Tak Bersalah dan Deret Bukti Lapangan

Selasa, 26 Mei 2026 - 10:34 WIB

Dapat Tanah dari Orang Tua? Simak Penjelasan Proses Balik Nama Sertipikat Berikut Ini

Selasa, 26 Mei 2026 - 10:29 WIB

Sambangi Sulbar, Wamen Ossy Imbau GTRA Jadi Kunci Penyelesaian Konflik Pertanahan di Daerah

Berita Terbaru