GAYO LUES, BARANEWS | Sebanyak 519 kepala keluarga terdampak bencana di Kabupaten Gayo Lues menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penyaluran bantuan dimulai pada Minggu, 11 Januari 2026, sebagai bentuk dukungan pemerintah bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut akhir tahun lalu.
Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk tunai sebesar Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, terhitung mulai Desember 2025 hingga Februari 2026, dengan total sebesar Rp1.800.000 per kepala keluarga. Dana tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar selama masih berada dalam masa transisi menuju hunian tetap.
Perwakilan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Pusdiklat PB) BNPB, Kheriawan, menjelaskan bahwa program DTH merupakan salah satu intervensi langsung dari pemerintah pusat dalam meringankan beban masyarakat akibat bencana. “Jadi totalnya Rp1.800.000, Bapak/Ibu. Mudah-mudahan bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya kepada warga penerima manfaat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penyaluran bantuan tersebut ditandai dengan prosesi penyerahan buku tabungan secara simbolis kepada perwakilan warga penerima oleh Bupati Gayo Lues Suhaidi, S.Pd., M.Si., bersama Wakil Bupati dan Kapolres Gayo Lues. Buku tabungan ini akan menjadi sarana resmi pencairan dana bantuan oleh masing-masing penerima.
Dalam sambutannya, Bupati Gayo Lues Suhaidi, S.Pd., M.Si., menyampaikan bahwa penyaluran Dana Tunggu Hunian merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa masyarakat terdampak tidak menghadapi beban pemulihan pascabencana seorang diri. Menurutnya, bantuan ini juga menjadi bukti nyata bahwa pemerintah pusat dan daerah hadir dan bekerja sama untuk memulihkan kehidupan masyarakat setelah bencana.
“Kita berharap bantuan ini dapat meringankan beban warga dan menjadi penguat kepercayaan masyarakat bahwa negara tidak tinggal diam. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus berupaya maksimal agar masyarakat dapat segera bangkit dan menjalani kehidupan yang lebih baik,” ujar Suhaidi.
Ia menambahkan bahwa data penerima manfaat telah diverifikasi secara berlapis oleh pemerintah daerah untuk memastikan hanya warga terdampak yang mendapat bantuan. Koordinasi antara BPBD, perangkat desa, dan para pendamping lapangan terus dilakukan untuk menjaga akurasi pendataan, serta mencegah terjadinya penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mencatat bahwa ratusan rumah warga mengalami kerusakan berat hingga tidak layak huni akibat bencana banjir bandang dan longsor pada akhir 2025 lalu. Selain hunian, sektor pertanian dan infrastruktur dasar juga mengalami kerusakan yang cukup signifikan. Masa tanggap darurat telah berakhir dan kini daerah memasuki tahap rehabilitasi serta rekonstruksi.
Sebagai bagian dari tahap pemulihan, pemerintah daerah bersama BNPB juga tengah menyelesaikan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program jangka menengah hingga panjang. Pemerintah berupaya agar pemulihan tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga dapat membangun kembali ketahanan masyarakat terhadap bencana di masa mendatang.
Bupati Suhaidi berharap bahwa seluruh bantuan, baik yang berskala lokal maupun nasional, dapat tiba tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat. Ia juga mengajak seluruh elemen pemerintah, relawan, dan masyarakat sipil untuk terus bahu-membahu mempercepat pemulihan, tidak hanya dari sisi material tetapi juga memulihkan semangat warga yang terdampak agar dapat bangkit dan kembali menata kehidupan. (Abdiansyah)
