Jakarta – 27 tahun lepas dari ABRI, Polri masih diuji. Tagar #ReformasiPolisiRiwayatmuKini kembali viral. Bukan benci, tapi kecewa. Publik menuntut 3 hal di 2026: *Pelayanan cepat, Berantas oknum, Jaga netralitas.*
Apabila Kapolri klaim sudah ada “Polisi RW”, layanan online, dan pendidikan HAM. Namun, kenyataan di lapangan, kepercayaan harus dijemput lewat aksi nyata, bukan slogan.
Polri yang Presisi yang Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan sudah sejauh mana dilaksanakan sejak 2021?
Wacana evaluasi reformasi Polri kembali menguat di pertengahan 2026. Dimana masyarakat luas menyorot 3 isu utama: kualitas pelayanan publik digital, penindakan tegas terhadap oknum, dan netralitas institusi.
Di sisi lain, Polri terus mendorong program “Polisi RW”, integrasi layanan online, dan kurikulum pendidikan berbasis HAM.
”Kepercayaan publik adalah pekerjaan rumah terbesar. Itu hanya bisa dibangun dengan konsistensi dan transparansi,” ujar Hans SW, pengamat kepolisian pada Selasa (14/7) malam di Jakarta.
Menurut Hans, lebih 27 tahun reformasi ternyata pertanyaannya masih sama, yaitu pertama apakah apabila membuat laporan cepat ditangani? Kedua, apakah oknum ditindak tegas? Ketiga, apakah selama menjalankan tugas tetap berlaku netral?
Menurut Hans, beberapa program sudah ada seperti Polisi RW, SKCK online, kesempatan melaksanakan pendidikan HAM. Hanya saja menurut Hans lebih lanjut tinggal bukti di lapangan.
Pengamat kepolisian satu ini menilai bahwa kepercayaan itu mahal dan sangat berharga. Sekali retak, susah diperbaiki.
Setelah kejadian oknum kepolisian dalam program MBG yang dianggap merugikan negara, maka publik melakukan justifikasi kepada lembaga tempat berasal sang oknum tadi.
Di tengah tantangan zaman digital 2026, Polri seharusnya fokus pada 3 pilar utama: Pelayanan, Profesionalisme, dan Kepercayaan Publik. Menurut Hans,program nyata yang berjalan:
1. *Pelayanan Mudah*: Perluasan SIM, SKCK, dan SPKT Online agar masyarakat tidak perlu antre.
2. *Hadir di Tengah Masyarakat*: Program “Polisi RW” dan “Bhabinkamtibmas” jadi garda terdepan menyelesaikan masalah warga.
3. *SDM Unggul*: Pendidikan di Akpol & Lemdiklat kini diperkuat materi HAM, anti-korupsi, dan komunikasi publik.
4. *Tindak Tegas Oknum*: Komitmen “zero tolerance” terhadap pelanggaran internal demi menjaga marwah institusi.
”Reformasi adalah proses. Kami sadar belum sempurna, tapi kami terus belajar dan berbenah. Kritik masyarakat adalah vitamin untuk Polri menjadi lebih baik,” demikian semangat yang digaungkan.
Mari kawal bersama. Karena keamanan adalah urusan kita semua.
27 tahun. Bukan waktu sebentar.
Polri terus berbenah.
Dari pelayanan online yang makin mudah, Polisi RW yang hadir di kampung, sampai pendidikan anggota yang makin humanis.
Tentu masih ada PR. Dan Polri tidak anti kritik.
Justru kritik “Reformasi Polisi: Riwayatmu Kini” ini kita jadikan cambuk untuk terus jadi lebih baik.
Untuk 400 ribu Bhayangkara di seluruh Indonesia: Terima kasih atas pengabdiannya.
Untuk masyarakat: Mari kita kawal dan dukung bersama.
Bila fokusnya: Melayani, Mengayomi, Melindungi.
Buktinya?
✅ Layanan online makin mudah
✅ Polisi RW hadir di tiap RW
✅ Tindak tegas ke oknum
✅ Pendidikan berbasis HAM
Jalan masih panjang. Tapi langkahnya pasti.
Dukung terus Polri yang Presisi: Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
