Jakarta – Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menerima kritik keras dari anggota DPR RI dalam rapat kerja bersama Komisi IX yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (26/5). Kritik tersebut datang dari anggota Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, yang menilai sejumlah pernyataan Menkes selama ini kerap menimbulkan kegaduhan dan kontroversi di ruang publik.
Irma dengan tegas mengingatkan Menkes untuk lebih mengontrol cara penyampaian pesan agar tidak menimbulkan salah paham dan kegaduhan yang tidak perlu. “Pak Menkes tolong dikontrol penyampaiannya, Bapak bikin gaduh!” tegasnya di depan para anggota DPR dan pejabat Kemenkes.
Kritik ini merujuk pada beberapa pernyataan kontroversial yang pernah dilontarkan Menkes Budi Gunadi, salah satunya adalah analogi mengenai ukuran celana jeans pria yang dikaitkan dengan risiko kematian dini akibat obesitas sentral. Pernyataan ini memicu perdebatan luas karena dianggap tidak sensitif dan menyinggung banyak pihak. Selain itu, komentar Menkes yang mengaitkan tingkat pendapatan seseorang dengan kecerdasan dan kesehatan juga menuai reaksi keras dari berbagai lapisan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menambahkan bahwa komunikasi seorang pejabat publik, khususnya di bidang kesehatan, harus sangat berhati-hati dan bijaksana. “Pak Menkes harus bijak dalam berkomunikasi. Jangan sampai niat baik justru menimbulkan polemik dan salah persepsi yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujar Charles.
Menurut Charles, pemerintah perlu memperbaiki cara menyampaikan pesan kepada publik agar informasi kesehatan yang disebarkan tidak hanya akurat tetapi juga mudah diterima tanpa menimbulkan kontroversi. “Ini penting supaya edukasi kesehatan berjalan efektif dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Beberapa anggota DPR lainnya juga menyoroti perlunya Kementerian Kesehatan meningkatkan sensitivitas sosial dalam penyampaian informasi, terutama di era media sosial di mana setiap pernyataan dapat dengan cepat menyebar dan menimbulkan reaksi berantai.
Meski Menkes Budi Gunadi belum memberikan tanggapan resmi atas kritik tersebut, banyak kalangan mengharapkan kementerian segera merumuskan strategi komunikasi yang lebih baik dan lebih edukatif agar misi kesehatan nasional tidak terganggu oleh kegaduhan publik.
Sementara itu, pengamat komunikasi politik menyambut baik teguran DPR ini sebagai langkah yang tepat untuk mengingatkan pejabat publik agar lebih cermat dalam menyampaikan informasi, terutama yang menyangkut isu sensitif seperti kesehatan masyarakat.
“Komunikasi publik itu harus dilandasi empati dan kepekaan sosial agar pesan yang disampaikan tidak menimbulkan stigma atau kesalahpahaman,” ujar Dr. Rini Wulandari, pakar komunikasi dari Universitas Indonesia.
Rapat kerja yang berlangsung hari ini menjadi momentum penting bagi Kementerian Kesehatan dan seluruh pejabat publik untuk mengevaluasi kembali cara berkomunikasi dengan masyarakat agar pesan-pesan kesehatan dapat tersampaikan dengan efektif dan diterima secara positif tanpa menimbulkan kegaduhan yang kontraproduktif. (*)
