Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Pemenuhan Gizi dan Infrastruktur Ekonomi Desa melalui Koperasi Merah Putih

Redaksi Bara News

- Redaksi

Selasa, 22 Juli 2025 - 08:30 WIB

50499 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Klaten — Dalam peresmian kelembagaan 80.081 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP), Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemenuhan gizi masyarakat dan pembangunan infrastruktur ekonomi yang merata di seluruh pelosok desa. Acara yang digelar pada Senin, 21 Juli 2025, di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, menjadi momentum penting dalam peluncuran gerakan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi modern dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menggarisbawahi pentingnya membangun sarana pendukung ekonomi di tingkat desa, termasuk infrastruktur penyimpanan hasil produksi dan jaringan distribusi yang efisien. Secara khusus, Presiden menyebut bahwa desa-desa pesisir akan dilengkapi dengan fasilitas pendingin skala besar untuk penyimpanan ikan, serta gudang yang terintegrasi dengan sejumlah gerai layanan. Gerai-gerai tersebut akan melayani kebutuhan sembako, layanan simpan pinjam, hingga akses ke lembaga keuangan negara. “Yang desa nelayan akan punya pendingin yang lebih besar untuk bikin es dan menjaga ikan. Kemudian tiap sebelahnya gudang akan ada gerai, gerai, gerai,” jelas Presiden.

Prabowo juga menegaskan bahwa bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan memiliki kehadiran aktif di desa melalui program pembiayaan super mikro. Dengan demikian, warga desa akan memiliki akses lebih mudah ke permodalan, termasuk bagi pelaku usaha kecil yang selama ini sulit menjangkau layanan keuangan formal.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tak hanya itu, Kepala Negara juga memberikan instruksi untuk menyediakan dua jenis kendaraan distribusi di setiap koperasi desa: satu truk dan satu kendaraan kecil seperti pick-up atau becak motor (bentor). Fasilitas ini bertujuan memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan dari desa ke pasar kabupaten atau pusat logistik regional, sehingga produk-produk desa tidak rusak atau terbuang sia-sia. “Jadi nanti semua hasil tidak akan busuk, tidak akan rusak. Semua hasil desa bisa segera ke kabupaten atau ke sentra-sentra pasar,” ujarnya.

Presiden juga menyoroti pentingnya peningkatan konsumsi protein masyarakat, khususnya dari hasil laut seperti ikan. Ia menyampaikan target agar distribusi ikan dapat menjangkau seluruh desa, dengan harga terjangkau, demi meningkatkan gizi rakyat secara merata. “Tiap keluarga harus makan protein yang cukup, tiap anak harus makan protein yang cukup. Satu kilo ikan kita perhitungkan bisa sampai di desa dengan harga mungkin Rp60 ribu, mungkin bisa di bawah,” ungkapnya.

Lebih jauh, Prabowo menekankan bahwa semua infrastruktur koperasi ini akan didanai dari dana desa yang telah digelontorkan pemerintah pusat selama satu dekade terakhir. Namun, ia juga menyampaikan kritik atas penggunaan dana tersebut yang dalam praktiknya seringkali tidak memberikan dampak nyata. Ia meminta seluruh kepala desa untuk terlibat aktif dalam mengawasi jalannya koperasi dan memastikan dana yang ada benar-benar dimanfaatkan untuk rakyat. “Dananya sudah tersedia. Karena dananya untuk desa ada 1 miliar rupiah. Dan sudah berjalan 10 tahun. Yang repot yang 1 miliar kadang-kadang bekasnya nggak kelihatan. Para kepala desa tolong ini untuk rakyat,” pungkas Presiden.

Pidato Presiden Prabowo dalam peluncuran KDMP ini menegaskan orientasi kebijakan ekonomi yang memusat pada rakyat, dengan fokus pada penyediaan pangan bergizi, akses keuangan, serta sistem distribusi desa yang modern dan efisien. Koperasi Merah Putih tidak hanya dibayangkan sebagai entitas niaga, tetapi sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi desa yang menyentuh langsung keseharian masyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan warga desa, inisiatif ini diharapkan dapat menjadi lompatan besar menuju kemandirian dan kesejahteraan desa secara menyeluruh. (*)

Berita Terkait

Prof Dr Sutan Nasomal : Presiden RI Harus Sadar Horor Dolar Menerkam Keamanan Indonesia
DOSA EKOLOGIS DI ATAS TANAH JARAHAN,Status Tersangka Para Kades Bongkar Borok Operasional dan Kejahatan Kehutanan PT AGM di Hulu Sungai Selatan
Skandal Tambang di Atas Lahan Cacat Hukum: Penetapan Tersangka Para Kepala Desa Runtuhkan Legitimasi Operasional PT AGM
Bedah Dokumen: Operasional PT Antang Gunung Meratus di Lahan SHM Rakyat Diduga Tabrak UU Minerba dan KUHP
Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pimpinan BGN Tersangka Korupsi MBG, Dugaan Penyimpangan Sentuh Pengadaan Rp 1 Triliun
Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Pergantian Mendadak Pimpinan BGN Memantik Sorotan Publik
Sidang Pembelaan Nadiem Makarim: Antara Klaim Tak Bersalah dan Deret Bukti Lapangan
Dapat Tanah dari Orang Tua? Simak Penjelasan Proses Balik Nama Sertipikat Berikut Ini

Berita Terkait

Minggu, 7 Juni 2026 - 04:42 WIB

Prof Dr Sutan Nasomal : Presiden RI Harus Sadar Horor Dolar Menerkam Keamanan Indonesia

Sabtu, 6 Juni 2026 - 21:00 WIB

DOSA EKOLOGIS DI ATAS TANAH JARAHAN,Status Tersangka Para Kades Bongkar Borok Operasional dan Kejahatan Kehutanan PT AGM di Hulu Sungai Selatan

Sabtu, 6 Juni 2026 - 19:21 WIB

Skandal Tambang di Atas Lahan Cacat Hukum: Penetapan Tersangka Para Kepala Desa Runtuhkan Legitimasi Operasional PT AGM

Rabu, 3 Juni 2026 - 23:03 WIB

Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pimpinan BGN Tersangka Korupsi MBG, Dugaan Penyimpangan Sentuh Pengadaan Rp 1 Triliun

Rabu, 3 Juni 2026 - 22:55 WIB

Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Pergantian Mendadak Pimpinan BGN Memantik Sorotan Publik

Rabu, 3 Juni 2026 - 03:28 WIB

Sidang Pembelaan Nadiem Makarim: Antara Klaim Tak Bersalah dan Deret Bukti Lapangan

Selasa, 26 Mei 2026 - 10:34 WIB

Dapat Tanah dari Orang Tua? Simak Penjelasan Proses Balik Nama Sertipikat Berikut Ini

Selasa, 26 Mei 2026 - 10:29 WIB

Sambangi Sulbar, Wamen Ossy Imbau GTRA Jadi Kunci Penyelesaian Konflik Pertanahan di Daerah

Berita Terbaru