Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik perdagangan beras oplosan yang dinilai merugikan masyarakat dan negara secara besar-besaran. Dalam sambutannya saat menutup Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Edutorium KH Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo, Jawa Tengah, Ahad (20/7/2025), Presiden menegaskan bahwa permainan sejumlah pengusaha dalam memanipulasi mutu dan harga beras merupakan bentuk kejahatan serius terhadap rakyat.
“Masih banyak permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha yang menipu rakyat. Mereka mainkan harga, oplos kualitas, dan itu merugikan negara triliunan rupiah,” kata Presiden Prabowo di hadapan ribuan peserta kongres.
Ia menyebut tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran dagang biasa, tetapi bentuk subversi ekonomi yang melemahkan fondasi kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pangan. Presiden pun menyatakan telah meminta aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas. “Saya sudah minta Jaksa Agung dan Kapolri untuk menyelidiki dan menindak para pelaku tanpa pandang bulu. Jangan ada toleransi terhadap kejahatan yang menyengsarakan rakyat,” ujar Presiden.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa praktik kecurangan dalam distribusi dan mutu beras telah menyebabkan kerugian besar. Berdasarkan laporan yang diterimanya, kerugian akibat permainan beras oplosan diperkirakan mencapai Rp100 triliun setiap tahun.
Pernyataan Presiden diperkuat oleh temuan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang sebelumnya menyampaikan data serupa dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI pada Rabu (16/7/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Amran menyebut bahwa permainan harga dan mutu beras menyebabkan kerugian masyarakat sebesar Rp99,35 triliun.
Menurut Menteri Amran, fenomena ini terdeteksi sejak dua bulan terakhir, ketika harga beras di tingkat petani dan penggilingan justru turun, namun harga di tingkat konsumen mengalami kenaikan tajam. “Ini anomali. Harusnya jika harga naik di tingkat petani, barulah naik di konsumen,” ujarnya.
Kementerian Pertanian bersama Badan Pusat Statistik (BPS) kemudian melakukan audit terhadap 268 merek beras dari 10 provinsi penghasil beras terbesar di Indonesia. Hasilnya mengejutkan. Untuk beras kategori premium, dari 136 merek yang diuji di 13 laboratorium, ditemukan bahwa 85,56 persen tidak sesuai mutu standar premium, 59,78 persen melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), dan 78,14 persen tidak sesuai berat kemasan yang tertera.
Merespons arahan Presiden, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim mulai menindaklanjuti laporan tersebut. Brigadir Jenderal Helfi Assegaf menyampaikan bahwa pihaknya telah memeriksa empat perusahaan besar produsen dan distributor beras pada Kamis (10/7/2025) dan Senin (14/7/2025). Empat perusahaan yang telah diperiksa adalah Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri akan memeriksa 25 produsen dan distributor beras lainnya yang diduga terlibat dalam praktik serupa. Pemeriksaan dilakukan atas koordinasi langsung dengan Kementerian Pertanian. “Proses penyelidikan masih berlangsung. Kami akan usut secara menyeluruh tanpa intervensi dan tanpa tebang pilih,” kata Kapolri di Markas Komando Brimob, Depok, Kamis (17/7/2025).
Fenomena beras oplosan ini mencerminkan persoalan yang lebih dalam, yakni krisis kepercayaan publik terhadap distribusi pangan. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Hari Nugroho, menilai bahwa skandal ini menjadi ujian serius terhadap integritas sistem pengawasan pangan nasional. “Beras adalah kebutuhan pokok, dan jika distribusinya dikendalikan oleh kartel, maka bukan hanya ekonomi yang terganggu, tapi juga stabilitas sosial,” ujarnya.
Hari menambahkan bahwa transparansi dalam rantai distribusi dan ketegasan penegakan hukum menjadi syarat mutlak dalam menuntaskan persoalan ini. Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaporan penyimpangan di lapangan.
Pemerintah, melalui berbagai kementerian dan lembaga, kini tengah berupaya memperbaiki sistem distribusi pangan nasional, termasuk penguatan regulasi perdagangan beras dan pengetatan pengawasan terhadap standar mutu dan berat kemasan. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga harga dan ketersediaan beras yang adil bagi petani dan konsumen. Ia juga mengingatkan bahwa kedaulatan pangan merupakan prioritas utama dalam kebijakan pemerintahannya.
“Negara tidak boleh kalah oleh segelintir oknum yang mempermainkan pangan rakyat. Kita harus tegas, demi keadilan dan ketahanan bangsa,” kata Presiden. (*)
