JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Jumat (14/8/2026). Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa APBN tidak hanya sekadar dokumen keuangan, melainkan alat perjuangan negara untuk melindungi rakyat serta memperkuat fondasi bangsa dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Presiden memaparkan bahwa arsitektur RAPBN 2027 dirancang secara ekspansif namun tetap terukur, dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen. Pemerintah menetapkan delapan program prioritas kerja nasional, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, penguatan infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, hingga penguatan ekonomi kerakyatan dan penurunan kemiskinan. Langkah konkret diwujudkan melalui target penurunan angka kemiskinan ke kisaran 6,0 hingga 6,5 persen, serta menekan tingkat pengangguran terbuka ke angka 4,30 hingga 4,87 persen.
Dalam menjaga disiplin fiskal, Presiden menyoroti pentingnya konsolidasi pengadaan barang dan jasa lintas kementerian dan lembaga. Banyak pengadaan selama ini dilakukan terpisah dan harga barang kerap bervariasi meski spesifikasi serupa, sehingga pemerintah akan membentuk badan khusus yang bertanggung jawab menyatukan proses pengadaan agar lebih efisien dan transparan. Kebijakan ini diperkirakan mampu memberikan penghematan hingga Rp360 triliun per tahun, dana yang nantinya dapat dialokasikan kembali untuk pembangunan prioritas seperti renovasi sekolah, perbaikan puskesmas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Transformasi besar juga diarahkan pada sektor kesehatan dan pendidikan. Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk merenovasi 10.000 puskesmas dan membangun laboratorium kesehatan di seluruh kabupaten dan kota paling lambat tahun 2030. Pemerintah juga menargetkan percepatan renovasi sekolah yang rusak, dengan penyelesaian secara menyeluruh pada 2029. Di bidang ekonomi, penguatan kedaulatan dijalankan dengan pendirian bursa mineral dan komoditas strategis dalam negeri guna memastikan harga kekayaan alam Indonesia sepenuhnya dapat ditetapkan di tanah air.
Presiden Prabowo menutup pidatonya dengan penekanan pada pentingnya pengawasan dan sinergi antar lembaga negara. Seluruh program strategis diarahkan agar kekayaan nasional dapat memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Pemerintah pun menyerukan partisipasi aktif dari DPR, pemerintah daerah, serta seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga agenda reformasi keuangan, menolak praktik korupsi, dan memastikan APBN benar-benar menjadi alat perubahan yang dirasakan luas oleh masyarakat. (*)
