Tapaktuan, 13 September 2025 – Polemik makanan santri Madrasah Ulumul Quran (MUQ) Aceh Selatan kembali menuai sorotan publik setelah beredarnya kabar adanya belatung dalam makanan yang disajikan. Menyikapi hal itu, organisasi Pemuda Peduli Daerah (PPD) mendesak Bupati Aceh Selatan segera mengganti pihak penyedia makanan.
PPD menilai kasus tersebut tidak bisa dianggap sepele, karena menyangkut kesehatan serta kelayakan konsumsi bagi para santri yang tengah menimba ilmu. Menurut PPD, para santri merupakan harapan bangsa yang seharusnya mendapatkan perhatian penuh, terlebih anggaran yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk kebutuhan makan mereka tidak sedikit, mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya.
“Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya para santri memperoleh makanan yang bergizi, sehat, dan layak. Fakta ditemukannya belatung dalam makanan jelas sangat memprihatinkan,” kata perwakilan PPD dalam keterangannya.
Lebih lanjut, PPD meminta adanya pengawasan ketat pada seluruh lembaga yang anggaran makanannya ditanggung pemerintah daerah. Pengawasan itu, menurut mereka, harus dilakukan secara sungguh-sungguh agar setiap siswa dan santri menerima pelayanan terbaik.
PPD juga menegaskan perlunya keterlibatan kepala sekolah serta guru dalam proses pengawasan sekaligus penentuan rekanan penyedia makanan. Menurut mereka, pihak sekolah lebih memahami kondisi lapangan dan kebutuhan anak didik, sehingga dapat memastikan kualitas makanan sesuai standar kesehatan.
“Bupati Aceh Selatan harus segera mengganti rekanan penyedia yang sekarang. Apalagi kami mendapat informasi penyedia ini juga memasok makanan untuk rumah sakit di Kota Naga. Jika kualitasnya seperti ini, bagaimana mungkin masyarakat bisa sehat dan daerah bisa maju?” ujar perwakilan PPD.
Kasus ini menambah panjang catatan tentang perlunya tata kelola transparan dalam penggunaan anggaran pendidikan di daerah. Bagi PPD, penyedia makanan yang terbukti lalai tidak boleh lagi dilibatkan dalam program pemerintah, karena menyangkut masa depan generasi muda dan kesehatan masyarakat luas. (*)