Banda Aceh Puluhan massa dari Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (DPW ALAMP AKSI) Provinsi Aceh menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Aceh, Jumat (12/9/2025). Mereka mendesak Gubernur Aceh Muzakkir Manaf agar segera memanggil manajemen PT Nafasindo dan meminta pertanggungjawaban terkait berbagai persoalan yang muncul di Aceh Singkil.
Koordinator lapangan aksi, Rahman SH, menegaskan bahwa pihaknya menduga ada permainan di balik perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) PT Nafasindo yang berakhir pada 11 Mei 2023. Meski masa izin telah habis, perusahaan sawit tersebut diduga tetap beroperasi di lahan seluas 3.007 hektar. “Semua aktivitas itu patut diduga ilegal. Gubernur harus berani menepati janji kepada masyarakat dengan menuntaskan persoalan yang berlarut-larut ini,” kata Rahman dalam orasinya.
Massa juga menyoroti peristiwa jebolnya kolam limbah PT Nafasindo pada 6 September 2025 yang mencemari Sungai Lae Gombar. Akibatnya, ikan-ikan mati, air berbau menyengat, dan nelayan kehilangan sumber penghasilan. “Ini bukti nyata abainya perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat,” ujar Musda Yusuf, koordinator aksi lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, ALAMP AKSI menilai PT Nafasindo tidak pernah merealisasikan kewajiban plasma 20 persen sebagaimana diatur dalam Permentan Nomor 26 Tahun 2007 serta aturan terkait lainnya. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pun dinilai tidak transparan dan tidak memberikan manfaat signifikan bagi warga sekitar.
Persoalan HGU PT Nafasindo sebelumnya sudah dibahas dalam rapat dengar pendapat antara DPRK Aceh Singkil dan pihak perusahaan pada 20 Mei 2025, dengan keputusan perusahaan dilarang beroperasi. Namun, hasil rapat itu diabaikan.
“Selama ini masyarakat Aceh Singkil hanya jadi buruh harian lepas, sementara perusahaan terus mengambil keuntungan besar. Kami meminta Presiden RI melalui BKPM agar tidak memperpanjang izin HGU PT Nafasindo,” kata Rahman.
Aksi yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh ini ditutup dengan seruan agar pemerintah segera menegakkan hukum dan tidak berpihak pada kepentingan kelompok tertentu. Massa juga mengancam akan melanjutkan aksi dalam beberapa hari ke depan bila tuntutan tidak dipenuhi. (SP)
