Peradaban yang Retak: Ketika Stratifikasi Sosial Bergeser Menjadi Syahwat Kekuasaan

Opini
Penulis : Sri Radjasa, M.BA(Pemerhati Intelijen)

Ada sesuatu yang berubah secara mendasar dalam wajah sosial Indonesia modern, yaitu penghormatan terhadap moral perlahan digantikan oleh pemujaan terhadap kekuasaan dan kekayaan. Pergeseran ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, merembes melalui modernisasi yang kehilangan akar etik, lalu menjelma menjadi budaya baru yang menempatkan jabatan sebagai ukuran kehormatan dan materi sebagai standar kemuliaan.

Dalam tradisi Nusantara masa lampau, stratifikasi sosial dibangun bukan semata atas kepemilikan harta, melainkan pada kualitas pengabdian dan keteguhan moral. Masyarakat mengenal penghormatan tertinggi kepada mereka yang menjauh dari syahwat duniawi. Kaum brahmana ditempatkan sebagai penjaga nilai spiritual dan pengetahuan; kesatria diposisikan sebagai pengabdi negara yang tidak hidup demi kekayaan; sementara kelompok yang terlalu melekat pada kerakusan material justru berada di lapisan sosial yang lebih rendah.

Makna terdalam dari struktur itu bukanlah feodalisme sempit, melainkan pesan filosofis bahwa manusia dihormati karena integritas, bukan karena kemampuan menguasai sumber daya. Dalam perspektif kebudayaan Timur, kehormatan lahir dari pengendalian diri. Semakin seseorang dikuasai ambisi duniawi, semakin ia kehilangan kemuliaan sosial.

Namun, lanskap itu kini terbalik. Indonesia modern justru membangun stratifikasi sosial baru yang menempatkan kekuasaan dan kapital sebagai pusat orbit penghormatan publik. Orang dihormati karena dekat dengan lingkar kekuasaan, bukan karena kebijaksanaan. Jabatan menjadi instrumen kemegahan personal, bukan sarana pengabdian. Di titik inilah lahir apa yang dapat disebut sebagai “krisis peradaban moral”.

Fenomena yang belakangan ramai diperbincangkan publik, termasuk munculnya figur-figur yang mendadak memperoleh pengaruh besar di sekitar pusat kekuasaan yang sesungguhnya bukan persoalan individu semata. Ia adalah gejala sosial dari pergeseran paradigma bangsa. “Fenomena Teddy”, dalam konteks ini, dapat dibaca sebagai simbol dari lahirnya kultur politik patronase baru, bberupa kedekatan personal lebih menentukan daripada meritokrasi; loyalitas lebih dihargai daripada kapasitas.

Dalam ilmu politik modern, kondisi seperti ini sering disebut neopatrimonialisme, yakni situasi ketika institusi negara secara formal tampak modern, tetapi praktik kekuasaan dijalankan melalui hubungan personal, kedekatan emosional, dan jaringan informal. Negara tampak demokratis di permukaan, tetapi di dalamnya bekerja logika feodal yang baru. Jabatan publik tidak lagi dipahami sebagai amanah konstitusional, melainkan akses terhadap privilese ekonomi dan pengaruh sosial.

Gejala tersebut sebenarnya telah lama diperingatkan para ilmuwan sosial. Sosiolog Jerman, Max Weber, mengingatkan bahwa modernitas tanpa etika akan melahirkan “sangkar besi rasionalitas”, ketika manusia hanya mengejar efisiensi dan kekuasaan tanpa nilai moral. Sementara filsuf Erich Fromm menyebut masyarakat modern kerap terjebak dalam orientasi “to have” dibanding “to be”, yaitu manusia dinilai dari apa yang dimiliki, bukan dari siapa dirinya.

Indonesia tampaknya sedang bergerak ke arah itu.

Prof. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad pernah menulis bahwa setiap tiga dekade dunia mengalami guncangan besar yang mengubah arah peradaban: perang, revolusi politik, atau krisis sosial yang melahirkan tata dunia baru. Indonesia, menurutnya, juga bergerak dalam siklus semacam itu. Dari era dekolonisasi, Orde Baru, Reformasi 1998, hingga fase pasca-2000 yang dipenuhi romantisme kebangkitan Nusantara.

Retorika “poros maritim dunia”, proyek pemindahan ibu kota, hingga kebanggaan menjadi bagian dari G20 membentuk narasi besar tentang kembalinya kejayaan Indonesia. Namun, di balik simbol-simbol megah tersebut, fondasi sosial bangsa justru rapuh. Ketimpangan ekonomi melebar, kualitas pendidikan belum merata, indeks demokrasi mengalami kemunduran, dan korupsi tetap menjalar hingga ke jantung birokrasi.

Di sinilah paradoks Indonesia modern menemukan bentuknya: negara tampak semakin megah secara simbolik, tetapi melemah secara etik.

Modernisasi yang datang bersama penetrasi budaya global semakin mempercepat proses itu. Media sosial membangun budaya pencitraan yang ekstrem; kesuksesan diukur melalui kemewahan visual; popularitas dianggap identik dengan kualitas diri. Dalam ruang digital seperti itu, nilai luhur seperti rasa malu, kesederhanaan, gotong royong, dan pengendalian diri perlahan tersingkir.

Bangsa ini seperti meminjam pakaian peradaban Barat tanpa sempat menyiapkan fondasi nilai penggantinya. Akibatnya, modernisasi berlangsung secara imitasi, bukan transformasi. Kita meninggalkan sebagian tradisi lama, tetapi gagal membangun etika baru yang kokoh. Yang lahir justru kekosongan moral.

Analogi paling tepat mungkin seperti seseorang yang menanggalkan pakaiannya sendiri, tetapi lupa menyiapkan baju pengganti. Pada akhirnya ia telanjang di tengah perubahan zaman.

Dalam situasi seperti itu, materialisme tampil sebagai “agama baru”. Pangkat dianggap sumber keselamatan sosial. Kekayaan diyakini mampu membeli penghormatan. Bahkan dalam praktik politik, jabatan publik sering dipersepsikan sebagai investasi ekonomi yang harus dikembalikan melalui proyek, rente, atau korupsi kekuasaan.

Tidak mengherankan jika Indonesia terus diguncang skandal mega korupsi. Data dari Transparency International menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir stagnan bahkan cenderung melemah dibanding sejumlah negara Asia Tenggara lain. Fenomena ini bukan sekadar kegagalan hukum, melainkan refleksi dari kerusakan sistem nilai.

Korupsi akhirnya tidak lagi dipandang sebagai aib sosial yang memalukan, tetapi risiko politik yang bisa dinegosiasikan. Ukuran “bersih” pun bergeser secara sinis, bukan karena tidak korup, melainkan karena belum tertangkap.

Pada titik inilah reformasi menghadapi pertanyaan paling mendasar, apakah demokrasi hanya berhasil mengganti mekanisme kekuasaan, tetapi gagal membangun karakter peradaban?

Sebab tanpa kebangkitan moral, demokrasi mudah berubah menjadi arena perebutan sumber daya. Kekuasaan hanya menjadi alat distribusi privilese antarkelompok elit. Negara kehilangan dimensi etiknya, sementara rakyat dipaksa hidup dalam siklus kekecewaan yang terus berulang.

Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan warisan nilai. Bangsa ini memiliki filosofi gotong royong, rasa malu, etika pengabdian, dan spiritualitas sosial yang kuat. Tetapi semua itu hanya akan menjadi romantisme sejarah jika negara gagal menghadirkannya kembali dalam sistem pendidikan, birokrasi, dan politik nasional.

Peradaban besar tidak runtuh karena miskin sumber daya, melainkan karena kehilangan orientasi moral. Dan ketika masyarakat mulai mengagungkan kekuasaan lebih tinggi daripada integritas, saat itulah sebuah bangsa sedang berjalan menuju kemunduran yang paling berbahaya, yakni keruntuhan dari dalam dirinya sendiri.