Jakarta – Pemerintah memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat realisasi investasi publik dalam proyek-proyek strategis nasional. Dalam pertemuan dengan CEO PT Danantara Indonesia Rosan Roeslani, Kamis (31/7/2025), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan pentingnya strategi pembiayaan yang inovatif dan terukur guna menggerakkan pembangunan daerah secara inklusif.
Pertemuan itu membahas 33 proyek strategis yang sedang disiapkan, dengan fokus awal pada lima proyek prioritas di sejumlah wilayah. Proyek-proyek tersebut dipilih berdasarkan kesiapan teknis dan potensi dampak sosial-ekonomi yang tinggi.
“Setiap rupiah investasi publik harus berdampak. Artinya, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Menko.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu opsi yang mengemuka adalah penerbitan obligasi oleh Danantara sebagai alternatif pembiayaan jangka menengah. Langkah ini diharapkan dapat memperluas basis pendanaan pembangunan tanpa menambah beban fiskal negara secara langsung.
Selain aspek pembiayaan, pemerintah juga menyoroti pentingnya kesinambungan pelaksanaan proyek di lapangan. Koordinasi yang solid dan komunikasi terbuka antara pusat dan daerah, serta dengan publik dan investor, dipandang sebagai elemen penting dalam menjaga kepercayaan dan keberlanjutan proyek.
CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan kesiapan institusinya mendukung ekosistem pembiayaan pembangunan, seraya tetap memegang prinsip kehati-hatian dan transparansi. Ia menekankan pentingnya kehadiran sektor swasta sebagai katalis pembangunan, terutama saat pemerintah menghadapi keterbatasan fiskal.
“Dengan pendekatan yang kolaboratif dan instrumen pembiayaan yang tepat, proyek-proyek ini akan menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,” kata Rosan.
Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun skema investasi yang berbasis pada manfaat publik dan keberlanjutan. Harapannya, pendekatan ini akan mendorong percepatan transformasi ekonomi di tingkat lokal dan nasional. (*)
