Meulaboh, 14 Juni 2025 – Polemik pengalihan empat pulau di Aceh ke provinsi tetangga mendapat kecaman keras dari kalangan mahasiswa. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teuku Umar (BEM FEB UTU), Sahirman, melontarkan kritik tajam terhadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, yang dinilai gagal melindungi kedaulatan wilayah Aceh.
“Kita tidak buta. Empat pulau di Aceh dialihkan secara administratif ke Sumatera Utara tanpa keterlibatan rakyat Aceh, apalagi transparansi. Ini bentuk pelecehan terhadap otonomi daerah. Kalau tidak bisa kerja, lebih baik turun aja!” tegas Sahirman dalam pernyataannya, Sabtu (14/6).
Sahirman menegaskan bahwa Aceh memiliki sejarah panjang dalam mempertahankan wilayah dan identitasnya. Pengalihan sepihak ini, menurutnya, memperlihatkan arogansi pusat dan minimnya empati terhadap Aceh sebagai daerah dengan kekhususan otonomi, serta mengancam integritas wilayah Aceh yang berpotensi memicu konflik horizontal serta memperkeruh hubungan pusat dan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Aceh punya sejarah panjang, jangan ungkit luka lama. Putusan ini jelas bertentangan dengan semangat perjanjian damai MoU Helsinki. Wilayah ini bukan sekadar titik di peta. Ini tanah yang kami jaga, kami rawat, dan kami perjuangkan dengan darah. Setiap jengkalnya punya sejarah, punya harga diri,” ujarnya.
Menurut Sahirman, tindakan pengalihan empat pulau di Aceh Singkil tersebut mencerminkan kegagalan Mendagri dalam memahami urgensi politik identitas dan sejarah wilayah Aceh. Ia mendesak agar Presiden Republik Indonesia segera mengevaluasi posisi Mendagri dan membatalkan keputusan pengalihan wilayah tersebut.
“Yang kayak gini nggak bisa dibiarkan. Indonesia sepakat pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mempersatukan dalam berbagai perbedaan, tapi menteri yang satu ini malah mengkhianati semangat itu, memperkeruh keadaan, dan bahkan menjadi dalang perpecahan bangsa ini. Kami mendesak Presiden RI untuk segera mengevaluasi sampah-sampah seperti ini. Ini merusak kredibilitas dan elektabilitas pemerintah Anda,” tutupnya. (red)
