Menakar Pernyataan Panglima TNI Soal Kerawanan Pada Pilkada Aceh 2024

Redaksi Bara News

- Redaksi

Sabtu, 23 Maret 2024 - 20:33 WIB

50513 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Opini oleh : Sri Rajasa Chandra, M.BA

Pada acara rapat dengar pendapat TNI dengan Komisi I DPR RI tanggal 21 Maret 2024, Panglima TNI Jendera Agus Subiyanto menyatakan bahwa Aceh memiliki indeks kerawanan tinggi pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Alasan Panglima TNI karena Partai Lokal disinyalir menjadi wadah aspirasi para mantan kombatan GAM, hal ini berpotensi memicu konflik horizontal, apabila hasil Pilkada tidak memenuhi harapan salah satu kandidat.

Mengamati pernyataan Panglima TNI pada rapat dengan Komisi I DPR-RI, terkesan merefleksikan perjalanan damai Aceh belum mampu mendorong tumbuhnya etika demokrasi dalam panggung politik di Aceh. Sementara jika dikatakan Partai Lokal adalah wadah bagi aspirasi para mantan kombatan GAM, memang sejatinya Partai Lokal adalah perangkat politik untuk mentransformasikan GAM dari gerakan bersenjata menjadi gerakan politik, dalam rangka mewujudkan rekonsiliasi pada kerangka kedaulatan Indonesia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mari sejenak kita menengok kebelakang untuk menelaah hasil Pilkada Aceh tahun 2017. Pilkada yang diawali dengan bayang-bayang kerawanan terjadi kekerasan bersenjata oleh mantan kombatan GAM, mengingat Pilkada Aceh 2017 diramaikan oleh keikutsertaan beberapa elite mantan GAM, seperti Mualem, Zakaria Saman, Irwandi Yusuf, Dr. Zaini Abdullah dan Sayed Mustafa. Walaupun pada tahap persiapan hingga tahap kampanye, berdasarkan data Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) kasus kekerasan Pilkada terjadi 26 kali sebelum pemungutan suara. Angka ini menurun drastis dari 167 kasus kekerasan yang ditemukan di Pilkada Aceh 2012.

Baca Juga :  Bangun Ukhuwah Silaturahmi, Dandim 0116 Nagan Raya Buka Puasa Bersama Insan Pers

Ada satu peningkatan yang patut diapresiasi dari Pilkada Aceh 2017, yakni berkoalisinya partai lokal Aceh dengan partai nasional, yang pada pilkada sebelumnya koalisi tak dipandang sebagai langkah politik yang menarik. Dua pasangan calon (paslon) didukung oleh gabungan partai lokal dan partai nasional, sementara satu paslon dari jalur partai lain hanya didukung oleh partai nasional. Paslon nomor urut lima, Muzakir Manaf-T.A. Khalid, didukung oleh Partai Aceh, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Paslon nomor urut enam, Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, didukung oleh Partai Nasional Aceh (PNA), Partai Damai Aceh (PDA), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa(PKB).

Hasil penghitungan suara akhir Pilkada Aceh 2017, pasangan Irwandi-Nova meraih suara terbanyak dan berhasil menduduki kursi Gubernur Aceh. Fenomena menarik dari Pilkada Aceh 2017 dan patut diberi apresiasi adalah sikap politik menjunjung tinggi etika demokrasi yang ditunjukan oleh para mantan elite GAM kontestan Pilkada. Bahkan beberapa saat setelah Pilkada, Irwandi Yusuf mengundang Mualem untuk bersama-sama membangun dan mengawal damai Aceh. Sesungguhnya Aceh yang belum lama keluar dari carut marut konflik bersenjata, tetapi mampu membangun iklim politik demokrasi, sebagai wujud dari pendidikan politik terhadap rakyat Aceh. Masyarakat Aceh dan kandidat yang bertarung di Pilkada Aceh 2017 mulai sering menggunakan pendekatan kekeluargaan atau hukum dalam menyelesaikan persoalan Pilkada. Upaya provokasi pasca pemungutan suara ada, tapi tidak berhasil memainkan emosi masa pendukung paslon. Pelanggaran yang ditemukan juga tidak merusak suasana Pilkada Aceh yang damai.

Baca Juga :  Sehari Bersama Mualem

Kualitas Pilkada di Aceh terus menerus mengalami peningkatan kualitas demokrasi. Pilkada pertama di Aceh diselenggarakan hanya beberapa bulan setelah keluarnya pernyataan bergabungnya Aceh dengan Republik Indonesia, dan tingkat partisipasinya adalah 91 persen. Ini yang membuat Aceh selalu disebut sebagai contoh penyelenggaraan Pilkada sukses yang dilaksanakan di masa transisi dalam diskursus pemilu internasional. Mungkin akan lebih bijak jika dikatakan Indonesia sudah saatnya bercermin kepada Aceh dalam membangun etika demokrasi.

Mengamati persoalan kerawanan di Aceh yang berpotensi memicu konflik social, sesungguhnya adalah akumulasi kekecewaan rakyat Aceh terhadap buruknya kinerja eksekutif dan legislative Aceh dalam mewujudkan clean government dan pengelolaan keuangan daerah, telah memberi dampak yang amat luas bagi kepentingan hajat hidup rakyat Aceh. Kondisi rakyat Aceh yang belum mampu keluar dari persoalan kemiskinan dan lapangan pekerjaan, ditengah glontoran dana yang melimpah, adalah persoalan yang memerlukan perhatian semua pihak, jika tidak ingin issue kemiskinan dieksploitasi oleh kelompok anti damai Aceh, untuk memicu terjadinya instabilitas keamanan di Aceh pada Pilkada Aceh 2024. Kita seharusnya lebih focus pada maneuver perjuangan diplomatic ASNLF di fora Internasional yang kerapkali mengintrodusir isue kemiskinan dan pelanggaran HAM sebagai thema sentral untuk menyudutkan Pemerintah Indonesia dan memprovokasi rakyat Aceh.

Penulis adalah Pemerhati Aceh

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Ketum DPP Partai Golkar Perintah TRK Untuk Maju Calon Bupati Nagan Raya Periode 2024 -2029
Ramadhan 1445.H Berakhir Brimob Salurkan Zakat Fitrah Jelang Hari Raya Idul Fitri 
Puluhan Tokoh Beutong Jemput Said Alui Menuju Ke Pilkada 2024
Puluhan Pemuda Keude Linteung Gelar Buka Puasa Bersama Di Ujung Ramadhan 
Puluhan Masyarakat Keude Linteung Gelar Buka Puasa Bersama.
Bangun Ukhuwah Silaturahmi, Dandim 0116 Nagan Raya Buka Puasa Bersama Insan Pers
Zulkarnain Ketua Komisi 3 DPRK Nagan Raya Tinjau Proyek Tanggul Krung Tripa.
Ramadhan Fair Tahun 2024 Resmi Ditutup Muhammad Dafa Isi Tausiah

Berita Terkait

Minggu, 31 Maret 2024 - 14:53 WIB

Rudi Tarigan : Ingatkan Kepala Desa Jangan Gelap Mata Gunakan Dana Desa Jelang Lebaran

Minggu, 31 Maret 2024 - 14:36 WIB

Proyek Pengaspalan Jalan Nasional di Wilayah PPK 3.5 Aceh Tenggara Diduga Tidak Gunakan K3 saat Pengaspalan

Kamis, 28 Maret 2024 - 20:37 WIB

Pj. Gubernur Kirim Bantuan Masa Panik Untuk Korban Puting Beliung Aceh Tenggara

Rabu, 27 Maret 2024 - 22:47 WIB

Relawan Meminta Ali Basrah Maju di Pilkada 2024

Sabtu, 23 Maret 2024 - 15:29 WIB

PENJARA Endus Dugaan Keterlibatan Oknum Anggota DPRK Agara Penimbunan Pupuk Subsidi.

Sabtu, 23 Maret 2024 - 14:58 WIB

PPK 3.5 Asal asalan Melaksanakan Pekerjaan Perawatan Saluran Drainase Pada Ruas Jalan Nasional

Sabtu, 23 Maret 2024 - 14:34 WIB

PENJARA Endus Dugaan Keterlibatan Oknum Anggota DPRK Agara Penimbunan Pupuk Subsidi

Sabtu, 23 Maret 2024 - 03:20 WIB

Galian C Ilegal Diduga Marak di Agara, LIRA Minta Polda Aceh ‘Telisik’

Berita Terbaru