Jakarta — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyampaikan apresiasi mendalam terhadap langkah konkret yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), khususnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam membantu menyelesaikan persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa ratusan buruh.
Hal tersebut disampaikannya usai pelepasan 700 buruh yang sebelumnya terdampak PHK untuk kembali bekerja di tempat kerja baru, yang difasilitasi langsung oleh jajaran Polri. Ratusan buruh tersebut akan bekerja di dua perusahaan, yakni PT Tah Sung Hung yang berlokasi di Brebes, Jawa Tengah, dan PT Indonesia Dreamers Sports (IDS) di Cirebon, Jawa Barat.
“Ini hari yang bersejarah. Sebanyak 700 buruh dilepas langsung oleh Pak Kapolri untuk mulai bekerja kembali di tempat yang baru. Ini bukan hanya pemulihan ekonomi bagi para buruh, tetapi juga bukti nyata keberpihakan institusi negara terhadap pekerja,” ujar Andi Gani, Kamis (12/6/2025).
Menurut Presiden KSPSI, peristiwa ini merupakan wujud komitmen tinggi Polri dalam membantu menyelesaikan persoalan-persoalan ketenagakerjaan, khususnya PHK massal yang selama ini menjadi kekhawatiran utama kalangan buruh. Ia menilai langkah Kapolri menjadi angin segar bagi gerakan buruh di Indonesia dan memperlihatkan bahwa aparat negara hadir dalam kondisi yang sulit.
Andi Gani juga mengungkapkan bahwa jumlah tenaga kerja yang akan diserap oleh dua perusahaan baru tersebut diperkirakan mencapai 35.000 orang. Artinya, masih akan ada gelombang lanjutan penempatan buruh yang terdampak PHK ke sektor industri padat karya.
“Total nanti akan diterima sekitar 35.000 lowongan kerja baru di Cirebon dan Brebes. Kami sebagai pimpinan buruh mengucapkan terima kasih atas langkah luar biasa ini. Semoga sinergi Polri dan buruh akan tetap terjaga selamanya,” tegasnya.
Para buruh yang diberangkatkan dalam tahap pertama ini berasal dari lima perusahaan yang mengalami PHK massal, yakni Victory Ching Luh, Adis Dimension Footwear, Danbi, Yi Hong, dan satu perusahaan lainnya. Mereka akan dialihkan dan mulai bekerja sebagai karyawan tetap di PT IDS dan PT Tah Sung Hung.
“Untuk tahap pertama ada 700 buruh. Selanjutnya, pada tahap dua, akan ada 1.500 buruh lagi yang juga terdampak PHK, dan mereka akan langsung ditempatkan sebagai pegawai tetap, bukan outsourcing,” tambah Andi Gani.
Sebagai bentuk dukungan tambahan, DPP KSPSI memastikan akan menanggung kebutuhan tempat tinggal para buruh selama tiga bulan pertama penempatan kerja di perusahaan baru.
Terkait dengan koordinasi lintas lembaga, Andi Gani menegaskan tidak ada konflik atau tabrakan kepentingan antara langkah yang diambil KSPSI dan Polri dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Ia menyatakan bahwa semua pihak memiliki tujuan yang sama, yakni menolong dan memulihkan kehidupan para pekerja yang kehilangan pekerjaan.
“Tidak ada masalah. Tujuan kita sama, yaitu membantu para buruh agar dapat kembali bekerja dan menghidupi keluarga mereka. Kalau ada cara yang lebih cepat dan tepat, tentu kita jalankan,” pungkasnya.
Langkah terobosan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara institusi negara dan organisasi pekerja mampu memberikan solusi nyata atas persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Ke depan, KSPSI berharap kebijakan serupa dapat direplikasi di daerah lain yang mengalami dampak PHK akibat perlambatan ekonomi global maupun restrukturisasi industri nasional. (*)
