KPK Didesak Turun Tangan: Dugaan Korupsi Pelatihan Desa di Subulussalam Capai Rp 2,4 Miliar!

Redaksi Bara News

- Redaksi

Kamis, 10 April 2025 - 07:56 WIB

50913 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Subulussalam – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera turun tangan menyelidiki dugaan korupsi dalam pelatihan perangkat desa di Kota Subulussalam, Aceh. Desakan ini disuarakan oleh Relawan Prabowo (REPRO) Aceh yang mencium adanya penyimpangan dana desa hingga mencapai Rp 2,4 miliar.

Pelatihan pertukangan dan kelistrikan yang rencananya dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara, dikelola oleh lembaga bernama Global Edukasi Prospek (GenPro). Biaya pelatihan dipatok fantastis—Rp 30 juta per peserta (Rp 15 juta per jenis pelatihan)—untuk 164 peserta dari 82 desa. Nilai totalnya membengkak hingga Rp 2,4 miliar.

“Ini angka yang sangat tidak wajar. Kami menduga kuat adanya indikasi korupsi yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), aparat penegak hukum (APH), dan sejumlah camat,” ungkap Adi Subandi, Sekretaris REPRO Aceh, kepada media.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

REPRO Aceh juga menyoroti dugaan intimidasi terhadap para kepala desa agar mengikuti pelatihan mewah ini. Padahal, fasilitas pelatihan serupa banyak tersedia di Aceh dengan biaya jauh lebih rendah. “Ini jelas pemborosan anggaran. Dana desa seharusnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kegiatan elitis beraroma korupsi,” tambahnya.

Keprihatinan bertambah dengan fakta bahwa GenPro baru berdiri pada 2024, dan rekam jejaknya sebagai penyelenggara pelatihan belum jelas. REPRO mendesak agar pelatihan ini dibatalkan dan KPK segera memeriksa 82 kepala desa, pihak DPMK, serta aparat hukum yang diduga terlibat.

Tidak berhenti di situ, investigasi awak media menemukan indikasi program “titipan” lain yang masuk ke dalam anggaran desa sebesar Rp 77 juta per desa—siap dieksekusi setelah pelatihan Rp 30 juta itu berlangsung.

“Jika APH tak mampu bertindak tegas, kami mendesak TNI untuk turun tangan membongkar praktik korupsi sistematis di wilayah Pemko Subulussalam,” tegas Adi Subandi lagi.

REPRO juga meminta DPRK Subulussalam dan Wakil Gubernur Aceh aktif mengawasi penggunaan dana desa agar tidak diselewengkan untuk kepentingan segelintir golongan. // Tim Inv. **

Berita Terkait

Syahbudin Padang: Dari Tukang Becak ke Pengusaha Rental Mobil yang Menyisihkan Keuntungan untuk Anak Yatim dan Infaq Al-Qur’an
Diduga Kebal Hukum, Mantan Kepala Desa Tualang Jadi Buah Bibir Publik
Dari Tukang Becak di Medan, Syahbudin Padank Kini Sukses Jadi Pengusaha Rental Kendaraan di Subulussalam
Tanam Jagung Bareng Santri, Polres Subulussalam Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional
Kontraktor Subulussalam Apresiasi Pemerintah Kota, Pembayaran Hutang Mulai Rabu Ini
Masyarakat Berhak Tahu: LPJ DD dan Musyawarah Pertanggungjawaban
Sabirin Siahaan Antar Anak Asuh Panti Arroyan ke Perguruan Tinggi: Wujud Kepedulian Nyata untuk Anak Yatim dan Dhuafa
Dana Pilkada Disulap, Kejari Subulussalam Bongkar Dugaan Korupsi Rp4 Miliar

Berita Terkait

Senin, 15 September 2025 - 22:22 WIB

Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Silaturahmi dengan Petani, Dorong Peningkatan Perkebunan Kopi

Senin, 15 September 2025 - 16:23 WIB

Kapolres Gayo Lues Jadi Inspektur Upacara di SMA Negeri 1 Blangkejeren, Sampaikan Pesan Kapolda Aceh

Minggu, 14 September 2025 - 23:13 WIB

Bupati Gayo Lues Suhaidi Lepas 1.300 Peserta Lari Marathon 5K dan 10K dalam Peringatan Haornas ke-42

Minggu, 14 September 2025 - 22:25 WIB

Bupati Gayo Lues Bersama Ribuan Jamaah Gelar Dzikir Akbar Peringatan Maulid Nabi 1447 H di Pendopo

Minggu, 14 September 2025 - 21:06 WIB

Bupati Gayo Lues Laksanakan Subuh Keliling, Perkuat Silaturahmi dan Program Memakmurkan Masjid

Jumat, 12 September 2025 - 13:31 WIB

JK Sebut Aceh Kini Kondusif: Dulu Toko Tutup Jam 6, Sekarang Bisa Ngopi Malam

Jumat, 12 September 2025 - 13:02 WIB

Bupati Gayo Lues Sampaikan Jawaban atas Pandangan Umum DPRK dalam Rapat Paripurna

Jumat, 12 September 2025 - 12:11 WIB

Pemerintah Terapkan Skema PPPK Paruh Waktu, Gayo Lues Hadapi Kendala Pemberkasan

Berita Terbaru