GAYO LUES | Ketua LSM Forum Masyarakat Pembela Kebenaran (FMPK) Kabupaten Gayo Lues Saparudin Telvi meminta program Rumah bantuan di Kabupaten Gayo Lues tak dipolitisasi jelang Pilkada. Publik jangan dibohongi kalau Rumah Bantuan (RLTH) dan Perehapan Rumah berasal dari Kroni Salah Satu Paslon Bupati Gayo Lues.
Rumah Bantuan (RLTH) dan Perehapan Rumah ini kewajiban pemerintah dan ini dana negara, jadi jangan membuat kebohongan publik ini bukan dari Kroni Salah Satu Paslon Bupati di Gayo Lues secara pribadi tapi ini dari negara,” kata Ketua LSM Forum Masyarakat Pembela Kebenaran (FMPK) Kabupaten Gayo Lues Saparudin Telvi, disebutkan pada Jum’at, 20 September 2024.
Saparudin mengatakan Bantuan tersebut sejatinya kewajiban pemerintah. Namun bila dinarasikan dari Kroni Salah Satu Paslon Bupati, akan mengarah pada politisasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pasalnya, narasi Rumah Bantuan (RLTH) dan Perehapan Rumah dari Keluarga salah satu Paslon Bupati akan menguntungkan paslon tertentu. Terlebih, narasi itu sempat terdengar dikalangan masyarakat.
Saparudin Tervi terus mencermati arah politisasi Rumah Bantuan (RLTH) dan Perehapan Rumah tersebut. Janji masif diberiakan kepada Masyarakat justru jelang pencoblosan Pilkada 2024 di Kabupaten Gayo Lues.
Persoalannya ketika bantuan Rumah Bantuan (RLTH) dan Perehapan Rumah ini mulai dibesarkan ceritanya ketika menjelang Pilkada. Inilah menjadi permasalahan karena akan muncul politisasi Rumah Bantuan (RLTH) dan Perehapan Rumah, ini yang kita cermati,” jelas Saparudin Tervi. (TIM MEDIA)
