Meulaboh, 6 Juni 2025 – Peristiwa membludaknya ribuan warga ke Meuligoe Gubernur Aceh pada Kamis (5/6), karena beredarnya kabar akan dibagikannya uang meugang, mengundang sorotan publik. Meskipun informasi tersebut ternyata hoaks, gelombang massa yang rela berdesak-desakan hanya demi secercah harapan bantuan menunjukkan bahwa persoalan ekonomi rakyat Aceh belum benar-benar terselesaikan.
Gusti Fernandi, Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Teuku Umar (HIMMA FEB UTU), menilai bahwa peristiwa ini tak bisa hanya dibaca sebagai kegaduhan akibat kesalahpahaman. Ini adalah sinyal dari kegagalan kolektif dalam memastikan kesejahteraan rakyat di daerah yang kaya.
“Hari ini bukan masyarakat yang datang meminta itu yang harus disalahkan. Yang perlu dipertanyakan justru: mengapa di daerah yang kaya raya, rakyatnya masih hidup dalam ketidakpastian seperti ini? Jika rakyat rela berdesak-desakan hanya karena sebuah kabar yang belum pasti, itu bukan karena mereka serakah, tetapi karena mereka tidak punya pilihan lain,” ujar Fernandi.
Aceh Kaya, Tapi Ketimpangan Masih Tinggi
Aceh dikenal sebagai salah satu provinsi dengan sumber daya alam yang luar biasa: gas alam, batu bara, hasil hutan, perikanan, hingga perkebunan yang luas. Selain itu, Aceh mendapatkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dari pemerintah pusat yang mencapai Rp29,88 triliun dalam lima tahun terakhir (2020–2024), berdasarkan data Kementerian Keuangan.
Namun ironisnya, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh), angka kemiskinan per Maret 2024 masih sebesar 12,64%—tertinggi di Pulau Sumatera dan di atas rata-rata nasional yang hanya 9,36%.
“Kekayaan Aceh itu nyata dan besar. Tapi pertanyaannya: untuk siapa kekayaan ini bekerja? Mengapa di tengah limpahan dana dan hasil alam, rakyat masih harus berharap pada bantuan yang bahkan belum tentu ada?” tanya Fernandi.
Fernandi juga Menanggapi pernyataan dari pihak tertentu yang menyebut Meuligoe bukan tempat meminta bantuan dan menyalahkan rakyat yang datang
“Jangan kita rendahkan kondisi mereka hanya karena kita tidak merasakan lapar yang sama. Kalau rakyat datang ke Meuligoe, itu bukan karena tidak tahu tempat, tapi karena tidak merasa punya tempat lagi untuk berharap. Yang harus kita benahi adalah sistem, bukan menyalahkan rakyat miskin yang berjuang bertahan hidup,” tegasnya.
Seruan Evaluasi dan Aksi Nyata
HIMMA FEB UTU menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dana publik dan kebijakan sosial di Aceh. Pihaknya mengusulkan:
Audit dan transparansi Dana Otsus dan APBA, khususnya dalam program yang menyasar kelompok miskin.
Penguatan sistem perlindungan sosial berbasis data yang akurat dan responsif.
Pembangunan ekonomi inklusif dan partisipatif, dengan pelibatan kampus, pemuda, dan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengawasan program pemerintah.
“Sudah saatnya kita berhenti bicara tentang potensi Aceh di atas panggung seminar. Saatnya kita turun tangan memperjuangkan distribusi keadilannya di lapangan. Aceh adalah tanah yang kaya—memiliki gas, tambang, hutan, laut, dan hasil bumi melimpah. Tapi kekayaan itu, alih-alih mensejahterakan rakyatnya, justru dirampok oleh segelintir orang luar yang datang, mengeruk, lalu pergi,” ujar Fernandi.
“Jika di tanah yang subur masih tumbuh kemiskinan, maka yang harus kita koreksi adalah sistemnya, bukan menyalahkan rakyatnya. Karena kekayaan yang tidak mengangkat rakyat, bukan berkah—melainkan ironi sejarah,” tutupnya. (*)
