Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya dalam memperkuat keamanan maritim nasional melalui koordinasi lintas sektor yang terintegrasi dan berkelanjutan. Hal itu ditegaskan dalam rapat koordinasi yang digelar oleh Asisten Deputi Bidang Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan (Asdep Bidkoor Doktrin dan Strahan), di Jakarta, sebagai bagian dari penyusunan rekomendasi strategis kepada Menko Polkam.
Rapat dipimpin oleh Brigadir Jenderal TNI Parwito dan diikuti perwakilan dari 14 kementerian/lembaga terkait serta sejumlah pakar dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Fokus utama pembahasan meliputi pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia, termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan titik-titik strategis seperti Choke Point.
Dalam arahannya, Brigjen Parwito menyebutkan bahwa penguatan sistem keamanan maritim merupakan langkah prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Ia menyampaikan bahwa dinamika keamanan di kawasan strategis seperti Laut Natuna Utara menuntut respons yang lebih terkoordinasi dan adaptif dari seluruh pemangku kepentingan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah lembaga melaporkan kondisi terkini dan tantangan yang dihadapi dalam pengamanan laut. Kementerian Pertahanan menyoroti perlunya peningkatan alat utama sistem senjata (Alutsista) dan kualitas sumber daya manusia. Kementerian Luar Negeri menekankan pentingnya diplomasi maritim, terutama dalam menghadapi pelanggaran oleh kapal asing. KKP melaporkan penurunan pelanggaran kapal melalui patroli terpadu, sementara TNI AL dan Bakamla menggarisbawahi keterbatasan infrastruktur serta kebutuhan logistik yang belum mencukupi.
Isu koordinasi dan integrasi sistem informasi menjadi sorotan penting. Perwakilan dari Setneg, Polairud, Kapuskodal, dan TNI AU menekankan pentingnya penyusunan strategi maritim nasional yang komprehensif, peningkatan interoperabilitas antarlembaga, serta optimalisasi anggaran melalui jadwal patroli yang saling terintegrasi.
Rapat menyepakati sejumlah rekomendasi kunci, antara lain evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengadaan dan perawatan Alutsista agar lebih adaptif dan efisien, peninjauan ulang kebijakan penganggaran keamanan laut yang proporsional dengan tantangan lapangan, serta penyusunan dan penerapan SOP patroli terpadu berbasis pemetaan ulang daerah operasi.
Operasi pengamanan laut dinilai memberikan efek pencegahan signifikan terhadap aktivitas kapal ilegal, namun keterpaduan sistem dan penguatan kapasitas dinilai mutlak diperlukan. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi krusial dalam menghindari tumpang tindih kewenangan dan anggaran.
Kemenko Polkam menegaskan akan terus memperkuat sinergi antarlembaga dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritim nasional. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang berdaulat, aman, dan berdaya saing global. (*)
