Gayo Lues — Anggota DPR RI asal Gayo Lues, H. Irmawan, S.Sos., M.M., mengajak seluruh pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Gayo Lues untuk aktif berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan kementerian terkait lainnya demi mempercepat pembangunan pesantren melalui penguatan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan peringatan Hari Santri Nasional 2025 yang digelar di Blangpegayon, Rabu (22/10/2025).
Menurut Irmawan, masih banyak peluang program pembangunan dan pemberdayaan pesantren yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun tidak sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh pesantren-pesantren di daerah, termasuk di wilayah asalnya, Gayo Lues.
“Banyak fasilitas yang disiapkan Kementerian Agama. Saya berharap semua pimpinan pondok pesantren bisa bekerja sama dan berkoordinasi langsung untuk menjemput anggaran itu, agar bisa kita bawa ke Gayo Lues,” ujarnya.
Ia menambahkan, untuk mengakses berbagai fasilitas tersebut, pesantren harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif yang kini telah mengarah ke sistem digital. Salah satu mekanisme yang harus dipenuhi adalah proses unggah data dan proposal melalui aplikasi daring yang telah ditetapkan oleh kementerian.
“Koordinasi dengan Kemenag setempat jadi sangat penting. Ada data dan syarat yang harus disiapkan dan diunggah ke sistem agar pusat tahu posisi dan kesiapan lembaga pesantren kita untuk dibantu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Irmawan memandang bahwa ketergantungan mutlak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah kabupaten akan membuat proses pembangunan menjadi lambat. Oleh karena itu, dirinya mendorong seluruh pondok pesantren di Gayo Lues agar mulai didorong untuk mengikuti program-program kementerian di tingkat nasional, baik yang berasal dari Kemenag, Kementerian PUPR, hingga Kementerian BUMN.
“Kalau kita hanya menunggu dari APBD, prosesnya akan lamban. Hari ini ada instrumen APBN yang bisa kita akses. Pondok pesantren di Gayo Lues harus bisa masuk dan diintervensi pembangunannya melalui skema anggaran pusat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Irmawan juga menyinggung soal pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap kualitas pembangunan fisik di lingkungan pondok pesantren. Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap mutu infrastruktur harus menjadi bagian dari komitmen pemkab, meskipun pembiayaannya bersumber dari di luar APBD.
“Selama ini, pemerintah daerah kerap abai terhadap pondok-pondok pesantren, terutama dari sisi pembangunan fisik dan mutu pendidikan. Ke depan, setiap proses pembangunan pesantren harus memiliki izin mendirikan bangunan yang jelas dan kualitasnya wajib diawasi oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Irmawan menyebut musibah ambruknya bangunan di Pesantren Al-Khoziny beberapa waktu lalu sebagai contoh nyata buruknya perhatian pemerintah terhadap kualitas bangunan pesantren. Ia mewanti-wanti agar kejadian serupa tidak sampai terjadi di Gayo Lues.
“Itu karena Pemda tidak mengawasi dengan maksimal. Harusnya, meski dana dari pusat, kabupaten punya tanggung jawab moral untuk memastikan kualitas bangunan itu aman. Jangan sampai yang jadi korban nanti anak-anak santri kita,” ucapnya.
Irmawan mengajak semua pihak, mulai dari pimpinan pondok pesantren, Kemenag, hingga Pemkab Gayo Lues, untuk membangun ekosistem pendidikan keagamaan yang tidak hanya unggul secara keilmuan, tetapi juga kokoh dalam menopang kebutuhan infrastruktur.
“Kita ingin pondok pesantren kita kuat, mandiri, dan berkualitas. Mulai dari sistem pendidikan, hingga bangunan yang aman dan layak huni. Itu tanggung jawab kita bersama,” tutupnya. (ABDIANSYAH)
