Banda Aceh — Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) FKIP Universitas Syiah Kuala, Rivaldi, mengecam keras kebijakan Pemerintah Aceh yang mengalokasikan anggaran iklan dan publikasi mencapai Rp71,7 miliar di tengah kondisi Aceh yang masih luluh lantak diterpa bencana, krisis layanan kesehatan, dan stagnasi pendidikan.
Menurut Rivaldi, kebijakan tersebut menunjukkan wajah asli kekuasaan yang tidak peka, tidak berempati, dan abai terhadap penderitaan rakyatnya sendiri.
“Di saat rakyat Aceh masih bergulat dengan luka pasca bencana, rumah-rumah rusak, fasilitas umum hancur, layanan kesehatan terseok-seok, dan pendidikan yang jauh dari kata layak, pemerintah justru sibuk menghabiskan uang rakyat untuk iklan dan pencitraan. Ini kebijakan yang keji dan tidak bermoral,” tegas Rivaldi.
Ia menegaskan bahwa uang sebesar Rp71,7 miliar bukanlah uang pribadi pejabat, melainkan uang rakyat Aceh yang seharusnya digunakan untuk kepentingan mendesak masyarakat, bukan sekadar seremoni dan membangun citra kekuasaan.
“Kami tidak anti promosi, kami tidak anti transparansi informasi pemerintah. Tapi anggaran sebesar itu di saat Aceh masih berduka adalah tindakan yang sama sekali tidak rasional. Ini bukan soal teknis anggaran, ini soal nurani,” lanjutnya.
Rivaldi mempertanyakan skala prioritas Pemerintah Aceh yang dinilai gagal membaca situasi objektif di lapangan.
Menurutnya, jika anggaran tersebut dialihkan untuk pemulihan pasca bencana, dampaknya akan jauh lebih nyata.
“Coba bayangkan, jika Rp71,7 miliar itu digunakan untuk percepatan rekonstruksi pasca bencana, berapa desa yang bisa dibangun kembali? Berapa sekolah yang bisa diperbaiki? Berapa fasilitas kesehatan yang bisa dihidupkan? Berapa nyawa rakyat yang bisa diselamatkan?” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
HMI FKIP USK menilai kebijakan ini sebagai bentuk kegagalan moral dan politik Pemerintah Aceh dalam memahami penderitaan rakyat. Negara, kata Rivaldi, seharusnya hadir dengan kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar, bukan sibuk merawat citra di ruang publik.
“Rakyat Aceh hari ini tidak butuh baliho, tidak butuh iklan, tidak butuh narasi manis. Rakyat butuh kehadiran nyata negara. Butuh kebijakan yang berpihak, bukan pencitraan murahan,” pungkasnya.
Rivaldi mendesak Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi dan mengkaji ulang seluruh anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat, serta mengembalikan orientasi kebijakan pada pemulihan bencana, kesehatan, dan pendidikan. (*)
