Fajarul Arwalis: Pelantikan Kadis Perkim Aceh Sudah Sesuai Aturan

ADMIN

- Redaksi

Selasa, 11 Februari 2025 - 12:35 WIB

50549 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh – Ketua Kebijakan Publik Aceh dan pengamat politik, Fajarul Arwalis, menilai bahwa polemik yang disampaikan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Kota Banda Aceh terkait pelantikan Dr. T. Aznal Zahri, SSTP, MSi sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh terlalu berlebihan. Menurutnya, penempatan pejabat pimpinan tinggi pratama sudah diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN, bukan berdasarkan UU Keinsinyuran.

Menurut Fajarul, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran tidak mengatur bahwa seorang Kepala Dinas Perkim harus berasal dari profesi insinyur. Bahkan, ia menegaskan bahwa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sendiri, banyak pejabat eselon satu yang bukan insinyur.

“Kami melihat kondisi ini terlalu berlebihan. Contoh saja Kepala Dinas PU di Sigli sudah lima tahun dijabat oleh lulusan STPDN dan tidak ada masalah. Jadi, jangan ada diskriminasi terhadap Aznal Zahri,” ujar Fajarul.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia juga menambahkan bahwa selama menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Perkim Aceh, Aznal Zahri telah menunjukkan kinerja yang baik. Beberapa indikator keberhasilan yang ia sebutkan antara lain penyerapan anggaran yang cepat, keterbukaan informasi publik, serta transparansi dalam penyaluran program Rumah Layak Huni (RLH).

“Baru kali ini informasi tentang Rumah Layak Huni dipublikasikan secara luas di media, dan tepat sasaran. Ini bukti bahwa kinerja Kadis Perkim Aceh saat ini berjalan dengan baik,” lanjutnya.

Fajarul juga meminta agar polemik ini tidak diperpanjang dan semua pihak lebih mengedepankan objektivitas dalam menilai kinerja pejabat. Menurutnya, yang terpenting adalah hasil kerja yang nyata bagi masyarakat, bukan sekadar latar belakang pendidikan seorang pejabat.

Ia berharap agar Dr. T. Aznal Zahri diberikan kesempatan untuk membuktikan kinerjanya, serta mendapatkan dukungan dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Dinas Perkim Aceh demi kemajuan pembangunan perumahan dan permukiman di Aceh.

Berita Terkait

Mantan GAM Denmark Al Mukaram Soroti 15 Persoalan Implementasi MoU Helsinki yang Belum Tuntas
Habib Rizieq Soroti Polemik Pengibaran Bendera Bulan Bintang dan Implementasi Perjanjian Helsinki di Aceh
Polresta Banda Aceh Tetapkan MA Tersangka Dugaan Pemerkosaan Anak Tiga Tahun
Aksi Berani Wagub Aceh Redam Kericuhan Peringatan Hari Damai di Masjid Raya Baiturrahman
Pemerintah Aceh Upayakan Penyelesaian Permanen Polemik Pengibaran Bendera Bintang Bulan
Dorong Daya Saing Industri, Bea Cukai Banda Aceh Berikan Fasilitas Pembebasan Cukai
Pemerintah Diminta Segera Implementasikan MoU Helsinki untuk Menjaga Perdamaian Aceh
Pemerintah Aceh dan DPRA Konsultasikan Kepastian Hukum Bendera Bulan Bintang ke Kemendagri

Berita Terkait

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 22:46 WIB

Mantan GAM Denmark Al Mukaram Soroti 15 Persoalan Implementasi MoU Helsinki yang Belum Tuntas

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 17:43 WIB

Polresta Banda Aceh Tetapkan MA Tersangka Dugaan Pemerkosaan Anak Tiga Tahun

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 17:18 WIB

Aksi Berani Wagub Aceh Redam Kericuhan Peringatan Hari Damai di Masjid Raya Baiturrahman

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 17:07 WIB

Pemerintah Aceh Upayakan Penyelesaian Permanen Polemik Pengibaran Bendera Bintang Bulan

Kamis, 20 Agustus 2026 - 06:54 WIB

Ustadz Abdul Somad Ingatkan Arti Kemerdekaan sebagai Amanah untuk Pemenuhan Hak Rakyat

Kamis, 20 Agustus 2026 - 06:48 WIB

Pemerintah Izinkan PT Timah Beli Bijih Timah dari Rakyat untuk Redam Gejolak di Bangka Belitung

Kamis, 20 Agustus 2026 - 06:36 WIB

Menteri Pertanian Copot 14 Pejabat Terkait Dugaan Korupsi sebagai Langkah Bersih-Bersih Kementerian

Kamis, 20 Agustus 2026 - 06:19 WIB

Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 8.088 Triliun pada Triwulan II-2026

Berita Terbaru