DPR Sahkan Perubahan UU Desa, Mendagri Harap Jadi Terobosan Tingkatkan Kinerja Pemerintah Desa

Redaksi Bara News

- Redaksi

Minggu, 31 Maret 2024 - 04:56 WIB

50467 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap dengan disahkannya perubahan kedua Undang-Undang (UU) tentang Desa menjadi terobosan meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Hal itu disampaikannya pada Rapat Paripurna DPR RI mengenai pembicaraan tingkat II atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi UU di Gedung Nusantara II Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani tersebut menghasilkan keputusan berupa pengesahan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi UU.

“Tujuannya tidak lain adalah pemerintahan yang lebih baik, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa, sehingga desa akan menjadi kekuatan atau sentra untuk pembangunan, tidak hanya sekadar berorientasi kepada urban atau daerah perkotaan,” ujar Mendagri.

Menurutnya, proses pembahasan RUU ini berlangsung relatif cepat dengan tetap mengikuti semua prosedur dan tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, RUU ini telah melewati persetujuan pada Pembahasan Tingkat I dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Februari lalu. Mendagri mengapresiasi kinerja DPR RI dalam mengakomodir aspirasi pemerintah desa dan masyarakat desa.

“Keterbukaan dan mengakomodir aspirasi pemerintah desa dan masyarakat desa, pengambilan prakarsa atau inisiatif DPR RI yang dilengkapi dengan naskah akademik yang sistematis dan draf RUU yang berisi substansi yang jelas, ini mempermudah pemerintah untuk menyiapkan dan merespons dengan daftar inventarisasi masalah,” imbuhnya.

Baca Juga :  Menag: Asesmen Ponpes Al Zaytun Harus Hati-hati

Adapun beberapa poin penting pada perubahan kedua UU tentang Desa tersebut antara lain mencakup pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi untuk desa. Kemudian pemberian tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa sesuai kemampuan keuangan desa. Poin lainnya yakni mengenai syarat jumlah calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa. Poin selanjutnya mengenai masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 kali masa jabatan. Regulasi itu juga mengatur sumber pendapatan desa, ketentuan peralihan, serta pemantauan dan peninjauan UU.

Setelah regulasi disahkan, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada semua stakeholder di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, pemerintah juga akan menyusun peraturan pelaksanaan sesuai amanat UU.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Pasangan 01 dan 03
LIVE | MK Bacakan Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024
KPU: Hasil Pemilu 2024 tak akan Dibatalkan
Pemerintah Segera Bentuk Satgas Terpadu Pemberantasan Judi Online
PWI Minta Ilham Bintang dan Timbo Siahaan Ditegur Keras, Ini Jawaban Dewan Kehormatan
Diduga Korupsi Danah Hibah BUMN, Wilson Lalengke: Bubarkan PWI Peternak Koruptor
Bocor! PWI Pusat Minta Ilham Bintang dan Timbo Siahaan Diberikan Peringatan Keras
TNI dan Polri Terus Bersinergi di Papua Barat

Berita Terkait

Kamis, 28 Maret 2024 - 05:33 WIB

Sidang Perdana Sengketa Pilpres Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024

Sabtu, 9 Maret 2024 - 12:32 WIB

Begini Pesan Dekan 142 Mahasiswa FEBI Yudisium

Selasa, 6 Februari 2024 - 23:23 WIB

Ketua TKN Aceh Mualem Apresiasi dan Dukung Penuh Capres Prabowo-Gibran

Jumat, 29 Desember 2023 - 01:27 WIB

Ir.H. Ardimartha Sekda Nagan Raya Melakukan Kunjunga Posko Nataru

Sabtu, 18 November 2023 - 09:31 WIB

Kebahagian Seorang Jurnalis Saat Anaknya Raisa Azkita Diwisuda Universitas Syiah Kuala Predikat Terbaik

Sabtu, 4 November 2023 - 20:01 WIB

Penjabat Bupati Aceh Timur dan seluruh Kepala Daerah se-Indonesia Menerima Arahan Dari Presiden Jokowi

Rabu, 25 Oktober 2023 - 21:16 WIB

Buka Bimtek Pengelolaan DAK 2023, Kadisdik: Pembangunan Harus Menunjang Proses Belajar Mengajar

Kamis, 12 Oktober 2023 - 02:52 WIB

Partai Buruh Indonesia dan Presiden Jokowi serukan diakhirinya konflik Israel Palestina

Berita Terbaru

ACEH TIMUR

Kapolres Aceh Timur Pantau Proses Seleksi Penerimaan Anggota Polri

Selasa, 23 Apr 2024 - 15:10 WIB

GAYO LUES

Babinsa Desa Reje Pudung Bantu Bersihkan Rumah Warga

Selasa, 23 Apr 2024 - 14:11 WIB