Di Klaten, Presiden Prabowo Murka: Vampir Ekonomi Sedot Rp100 Triliun Uang Rakyat

Redaksi Bara News

- Redaksi

Kamis, 24 Juli 2025 - 06:39 WIB

50449 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KLATEN — Dengan nada suara meninggi dan tangan mengepal di atas podium, Presiden Prabowo Subianto melontarkan kecaman keras terhadap para pengusaha yang disebutnya serakah dan tak berperikemanusiaan. Di hadapan ribuan warga dan kepala desa saat meresmikan Koperasi Merah Putih di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, Senin, 21 Juli 2025, Presiden menyebut para pelaku pengoplosan beras sebagai “vampir-vampir ekonomi” yang tega menghisap darah rakyat.

“Ini bukan sekadar pelanggaran. Ini keserakahan. Ini adalah penghisapan darah rakyat,” tegasnya. Prabowo mengungkap bahwa praktik pengoplosan beras—yakni mencampur beras kualitas rendah dan menjualnya dengan label premium—telah merugikan masyarakat hingga Rp100 triliun setiap tahun. Ia menuding praktik ini bukan bagian dari ekonomi pasar, liberalisme, atau kapitalisme, melainkan bentuk kriminal yang ia namai “serakahnomik”.

Presiden menyebut para pelaku tak hanya melanggar hukum, tetapi juga mempermalukan etika dunia usaha. “Ini bukan entrepreneurship. Ini bukan mazhab ekonomi. Ini serakah. Ini tidak diajarkan di fakultas mana pun. Ini adalah mazhab serakahnomik,” ujarnya lantang. Ia mengecam para pelaku yang dengan sadar mengambil keuntungan besar di atas penderitaan petani dan rakyat miskin.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga meluncurkan kebijakan strategis berskala nasional: pembentukan koperasi rakyat di seluruh desa dan kelurahan Indonesia. Totalnya mencapai 83.000 koperasi, yang disebutnya sebagai senjata ekonomi rakyat untuk melawan ketimpangan dan kartel distribusi. “Daripada bikin satu, lima, seratus koperasi—kita bikin di semua desa. Semua kelurahan. Kita lawan sistem yang busuk ini,” katanya dengan suara menggelegar.

Menurutnya, koperasi adalah jalan untuk memangkas rantai distribusi yang panjang dan tidak adil. Dengan koperasi desa, akses terhadap pangan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok dapat dijangkau rakyat secara langsung tanpa permainan harga dari para tengkulak dan spekulan.

Ia menambahkan bahwa jika dana yang bocor akibat praktik kejahatan ekonomi dapat diamankan, maka manfaatnya luar biasa. “Kita cuma mampu memperbaiki 11.000 sekolah tahun ini dengan anggaran 19 triliun. Tapi kalau saya punya 100 triliun tiap tahun, kita bisa perbaiki 100.000 sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Dalam tiga tahun, semua bisa diperbaiki,” tegasnya.

Presiden memerintahkan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas. “Saya yakin Jaksa Agung dan Kapolri setia kepada rakyat dan kedaulatan bangsa. Usut tuntas. Tangkap yang bermain. Ini sabotase ekonomi. Ini pengkhianatan dari dalam,” ujarnya.

Ia juga menyinggung soal harga obat yang tinggi dan mendesak agar produksi obat generik murah dipercepat melalui kerja sama dengan Kementerian Pertahanan. Menurutnya, rakyat miskin harus bisa mendapat obat secara gratis, jika negara memiliki cukup anggaran. Dan untuk itu, katanya, para pelaku ekonomi nakal harus ditindak agar kebocoran ratusan triliun bisa dihentikan.

“Kalau ada dananya, rakyat miskin harus dapat obat gratis. Maka itu, kejar semua yang nakal. Jangan ada yang dibiarkan merusak ekonomi kita dari dalam,” serunya.

Presiden menyebut peluncuran koperasi ini sebagai awal perjuangan. Ia mengakui, awalnya memperkirakan koperasi baru akan siap diluncurkan pada Oktober atau November. Tapi laporan masuk menunjukkan Juli sudah siap. “Saya kaget. 80.000 koperasi semua sudah siap? Luar biasa. Ternyata kalau kita punya kehendak yang kuat, semua bisa,” katanya disambut tepuk tangan.

Di akhir pidato, ia mengucapkan terima kasih kepada para kepala desa dan masyarakat yang hadir dari berbagai pelosok. “Lebih baik sebelum kita dipanggil Yang Maha Kuasa, kita bela rakyat kita,” ucapnya. (*)

Berita Terkait

Prof Dr Sutan Nasomal : Presiden RI Harus Sadar Horor Dolar Menerkam Keamanan Indonesia
DOSA EKOLOGIS DI ATAS TANAH JARAHAN,Status Tersangka Para Kades Bongkar Borok Operasional dan Kejahatan Kehutanan PT AGM di Hulu Sungai Selatan
Skandal Tambang di Atas Lahan Cacat Hukum: Penetapan Tersangka Para Kepala Desa Runtuhkan Legitimasi Operasional PT AGM
Bedah Dokumen: Operasional PT Antang Gunung Meratus di Lahan SHM Rakyat Diduga Tabrak UU Minerba dan KUHP
Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pimpinan BGN Tersangka Korupsi MBG, Dugaan Penyimpangan Sentuh Pengadaan Rp 1 Triliun
Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Pergantian Mendadak Pimpinan BGN Memantik Sorotan Publik
Sidang Pembelaan Nadiem Makarim: Antara Klaim Tak Bersalah dan Deret Bukti Lapangan
Dapat Tanah dari Orang Tua? Simak Penjelasan Proses Balik Nama Sertipikat Berikut Ini

Berita Terkait

Minggu, 7 Juni 2026 - 04:42 WIB

Prof Dr Sutan Nasomal : Presiden RI Harus Sadar Horor Dolar Menerkam Keamanan Indonesia

Sabtu, 6 Juni 2026 - 21:00 WIB

DOSA EKOLOGIS DI ATAS TANAH JARAHAN,Status Tersangka Para Kades Bongkar Borok Operasional dan Kejahatan Kehutanan PT AGM di Hulu Sungai Selatan

Sabtu, 6 Juni 2026 - 19:21 WIB

Skandal Tambang di Atas Lahan Cacat Hukum: Penetapan Tersangka Para Kepala Desa Runtuhkan Legitimasi Operasional PT AGM

Rabu, 3 Juni 2026 - 23:03 WIB

Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pimpinan BGN Tersangka Korupsi MBG, Dugaan Penyimpangan Sentuh Pengadaan Rp 1 Triliun

Rabu, 3 Juni 2026 - 22:55 WIB

Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Pergantian Mendadak Pimpinan BGN Memantik Sorotan Publik

Rabu, 3 Juni 2026 - 03:28 WIB

Sidang Pembelaan Nadiem Makarim: Antara Klaim Tak Bersalah dan Deret Bukti Lapangan

Selasa, 26 Mei 2026 - 10:34 WIB

Dapat Tanah dari Orang Tua? Simak Penjelasan Proses Balik Nama Sertipikat Berikut Ini

Selasa, 26 Mei 2026 - 10:29 WIB

Sambangi Sulbar, Wamen Ossy Imbau GTRA Jadi Kunci Penyelesaian Konflik Pertanahan di Daerah

Berita Terbaru