Demi Martabat Aceh, Saya Minta Paslon Gub 01 Segera Stop Polalirasi Politik Aceh

ADMIN

- Redaksi

Kamis, 21 November 2024 - 14:41 WIB

50262 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh, 21 November 2024 – Pasca dihentikan debat ketiga oleh Pelaksana Pesta rakyat yang berbentuk Demokrasi oleh KIP Aceh saya melihat polarisasi yang dilakukan oleh “Master Camp “Paslon Gub Nomor urut 01, sudah keterlaluan!.

Narasi yang ditebar oleh Timses 01 tersebut via Sosmed, influenzer, Buzzer serta “Pelanduk Politik“ pendukung 01 di Media Massa sudah tidak layak di konsumsi oleh publik, ini adalah kemunduran dalam tatanan kemajuan demokrasi di Provinsi Aceh. Perlu saudara Bustami ketahui bahwa pasca Damai Aceh tahun 2005 di Helsinki yang telah terjadi itu tentu atas dedikasi dan kesungguhan kedua belah pihak Yaitu Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka ( GAM ) dalam menyelamatkan Rakyat Aceh agar tidak terlalu dalam terjebak dalam jurang perang saudara yang menghasilkan korban jiwa dan harta yang penuh dengab amisnya darah dan air mata.

Perjanjian tersebut pula yang mengantarkan aceh ke gerbang peradaban baru Post conflict selama 32 tahun sejak Wali Hasan Ditiro mendeklarasikan gerakan perjuangan pembebasan Aceh sejak tahun 2006.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tak elok lah, narasi bahasa “awak Toet rumoh sikula, bodoh, awai bangai” serta di serang framing oleh Bustami – Fadhil takut dalam berdebat serta orang primitif atau diklasifikasikan bahwa group pasangan Cagub Kami sang Panglima H Muzakir Manaf dan H Fadhullah SE adalah pasangan inferior yang menjadi momok aliran brutalisme serta vandalisme politik ini cara bejat dan picik serta kejam tak beretika dengan perkembangan masa penuh kemajuan teknologi sekarang ini, kenapa? Karena tidak mau meninggalkan legacy demokrasi penuh ujaran dan sifat kebencian kepada generasi penerus Aceh kedepan, dalam sejarah politik Pilkada aceh baru Pilkada kali ini tidak ada korban jiwa akibat pembunuhan baik di bacok atau tertembak senjata api yang tak bertuan.

Dengan dinamika perkembangan polarisasi dan dikotomi politik yang di injeksi oleh Master Camp Bustami dan Timsesnya yang sudah sangat tajam membuat saya harus angkat bicara, karena sebelum terlalu terbentuk iris belah jurang pemisah permusuhan dan terkotak kotak group pendukung yang notabene rakyat aceh yang bersaudara, mulai hari ini segara hentikan, ujar Hamidy Arsa SIP, Msi yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Gerindra Aceh.

Bustami dan Fadil harus tahu, bahwa dana Otsus Aceh serta berbagai hak keistimewaan Aceh dalam UUPA Nomor 11 tahun 2006 adalah turunan dari MoU Helsinki, kita bayar mahal dengan korban puluhan Ribu nyawa melayang baik konflik maupun gempa dan tsunami yang meluluh lantak Aceh pada tahun 2004. Bustami dan Fadhil jangan gagal paham bahwa Muzakir manaf adalah mantan Panglima Tertinggi gerakan Aceh merdeka yang telah bersusah payah merawat damai Aceh selama 19 Tahun sedangkan Fadhullah adalah Komandan Operasi GAM wilayah Pidie dan telah berpengalaman
Di parlemen Pusat juga cukup mumpuni didalam politik, untuk itu saya tegaskan Hentikan Politik sesat, Politik Polarisasi, Politik Dikotomi serta Politik Playing Victim, karena kalian sadar sedang berhadapan dengan siapa, saran saya segera hentikan, jangan kalian bangunkan harimau yang sedang tidur, mari kita berpolitik secara elegan dan sehat serta penuh kedewasaan dan totalitas secara bermoral, tutup Hamidy Arsa yang juga alumnus Université Dauphine Paris, France 1988.

Berita Terkait

Mantan GAM Denmark Al Mukaram Soroti 15 Persoalan Implementasi MoU Helsinki yang Belum Tuntas
Habib Rizieq Soroti Polemik Pengibaran Bendera Bulan Bintang dan Implementasi Perjanjian Helsinki di Aceh
Polresta Banda Aceh Tetapkan MA Tersangka Dugaan Pemerkosaan Anak Tiga Tahun
Aksi Berani Wagub Aceh Redam Kericuhan Peringatan Hari Damai di Masjid Raya Baiturrahman
Pemerintah Aceh Upayakan Penyelesaian Permanen Polemik Pengibaran Bendera Bintang Bulan
Dorong Daya Saing Industri, Bea Cukai Banda Aceh Berikan Fasilitas Pembebasan Cukai
Pemerintah Diminta Segera Implementasikan MoU Helsinki untuk Menjaga Perdamaian Aceh
Pemerintah Aceh dan DPRA Konsultasikan Kepastian Hukum Bendera Bulan Bintang ke Kemendagri

Berita Terkait

Minggu, 23 Agustus 2026 - 07:51 WIB

Ekspor Monyet Ekor Panjang Kembali Digulirkan, Pakar Peringatkan Konsekuensi Lingkungan dan Etika

Minggu, 23 Agustus 2026 - 07:37 WIB

Geng Solo, Sjafrie, atau Dasco? Budayawan Sujiwo Tejo Soroti Pudarnya Persaudaraan dan Fenomena Militerisme Sipil

Minggu, 23 Agustus 2026 - 07:25 WIB

Kenaikan Anggaran Pendidikan 2027 Disorot DPR, Kesejahteraan Guru Dinilai Belum Jadi Prioritas

Minggu, 23 Agustus 2026 - 07:17 WIB

Mahkamah Agung Terbitkan Pedoman Baru, Putusan Bebas Tidak Bisa Diajukan Banding atau Kasasi

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 17:49 WIB

Habib Rizieq Soroti Polemik Pengibaran Bendera Bulan Bintang dan Implementasi Perjanjian Helsinki di Aceh

Kamis, 20 Agustus 2026 - 06:54 WIB

Ustadz Abdul Somad Ingatkan Arti Kemerdekaan sebagai Amanah untuk Pemenuhan Hak Rakyat

Kamis, 20 Agustus 2026 - 06:48 WIB

Pemerintah Izinkan PT Timah Beli Bijih Timah dari Rakyat untuk Redam Gejolak di Bangka Belitung

Kamis, 20 Agustus 2026 - 06:36 WIB

Menteri Pertanian Copot 14 Pejabat Terkait Dugaan Korupsi sebagai Langkah Bersih-Bersih Kementerian

Berita Terbaru

HUKUM & KRIMINAL

Dua Kurir Ganja 93 Kilogram Asal Aceh Ditangkap di Medan

Minggu, 23 Agu 2026 - 10:57 WIB